Cegah Bansos Salah Sasaran, Rumah Warga Miskin di Kota Tangerang Diberi Label

Merdeka.com - Pemerintah Kota Tangerang memberikan label tersendiri bagi warga miskin penerima bantuan sosial. Penanda ini dipasang di rumah mereka dengan tujuan mengefektifkan penyaluran bantuan sosial dari pemerintah agar tepat sasaran.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Suli Rosadi, mengungkapkan, pelabelan keluarga penerima manfaat (KPM) ini sengaja dilakukan guna menghindari salah sasaran.

Saat ini, bantuan pemerintah bagi warga miskin di Kota Tangerang, cukup beragam, baik yang disalurkan melalui Kementerian Sosial, Pemprov Banten, dan Dinas Sosial Kota Tangerang, mulai dari penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), PBI JKN KIS, KIP, Jamsosratu, Bantuan Lansia, Bantuan Difabel, Rutilahu, Tangerang Cerdas dan KUBE.

"Saya berharap, masyarakat Kota Tangerang yang tidak layak menerima bantuan untuk proaktif terhadap program ini. Sehingga jumlah kemiskinan serta bantuan yang dikucurkan baik dari Pemerintah Kota Tangerang maupun pusat bisa lebih tepat sasaran," kata Plt Kadis Sosial Kota Tangerang, Suli Rosadi dalam keterangan tertulisnya.

Dia mencontohkan, untuk wilayah Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Sejak dilakukan verifikasi lapangan data oleh petugas gabungan dari Dinsos, Camat dan Lurah dalam beberapa hari terakhir, sedikitnya lebih dari 50 keluarga telah mengundurkan diri dari daftar penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

Dengan labelisasi seperti itu, lanjut dia, para KPM yang dinilai sudah mampu tersebut, menyadari kalau mereka tidak layak menerima bantuan pemerintah. Meski masih banyak juga keluarga yang tidak sadar dan masih ingin menerima bantuan sosial Pemerintah.

"Masih banyak keluarga yang belum sadar walau rumahnya sudah dilabel Keluarga Miskin. Tidak ada hukumnya, tapi kami beri sanksi sosial berupa labelisasi itu," katanya.

"Sehingga jumlah kemiskinan serta bantuan yang dikucurkan baik dari Pemerintah Kota Tangerang maupun pusat bisa lebih tepat sasaran," ungkap dia.

Sementara Siti Jubaidah, warga RW 07 Kelurahan Neglasari, Kecamatan Neglasari yang sebelumnya menerima bantuan sosial pemerintah, memutuskan rumahnya tidak diberikan label miskin, dengan konsekuensi tidak lagi menerima bantuan sosial Pemerintah.

"Seperti salah satunya Ibu Jubaidah, saat diverifikasi lapangan oleh petugas Dinsos Kota Tangerang, Jubaidah langsung menyatakan tidak mau dipasang label dan memilih mengundurkan diri. Karena dia juga menyadari secara sadar seharusnya dia tidak menerima," ucap dia.

Artinya, lanjut Suli, tanpa paksaan kepada KPM, dengan kemauannya sendiri. Wanita tiga anak ini bersedia digraduasi dan menandatangani pemberhentian penerimaan bantuan Keluarga Miskin setelah kini dirinya sudah memiliki rumah yang layak, memiliki kendaraan roda empat serta lima kontrakan yang terisi setiap bulannya.

"Saya sudah terima sejak 2016, beras telur dan uang setiap bulannya. Saya terima dari Kementerian Sosial. Jadi saya tidak dapat nantinya, enggak masalah. Kalau sekarang harus dilabelisasi Keluarga Miskin, saya tidak mau. Malu lah saya dengan tetangga, apalagi kalau keluarga saya datang ke rumah, apa kata mereka," jelas Siti.