Busyro Minta Pemilihan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Jauh Dari Politik Uang
Merdeka.com - Mantan Ketua KPK, Busyro Muqoddas meminta agar pemilihan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah dalam Muktamar XVII di UMY bersih dari politik uang. Busyro juga menyebut jika terbukti ada politik uang dalam memilih pengganti Dahnil Anzar Simanjuntak, maka pelakunya harus ditangkap dan diusut siapa orang di belakangnya.
"Tangkap, proses, ditanya secara baik-baik, diusut. Ada duit dari mana. Itu harus ada tim yang mengusutnya," ujar Ketua Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah ini di UMY, Selasa (27/11).
Dia menegaskan jika budaya suap dan politik uang terjadi dalam pemilihan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah bisa merusak organisasi dan kadernya. Selain itu suap dan politik uang dituding Busyro sebagai penghinaan terhadap organisasi.
"Jangan sampai organisasi sipil kayak Muhammadiyah dan sejenisnya itu dirusak oleh kekuatan-kekuatan yang mendestruksi. Itu merusak anak-anak muda ini. Itu sebuah penghinaan yang nyata-nyata kalau terjadi betul-betul (suap dan politik uang)," tegasnya.
"(Budaya suap dan politik uang) Berpotensi (membuat) Pemuda Muhammadiyah dan lainnya itu bisa dibeli oleh peleceh dan penghina demokrasi itu. Jangan sampai Pemuda Muhammadiyah itu terbeli, maka syarat (memilih pemimpin tanpa suap dan politik uang) ini menjadi penting," tutur Busyro.
Busyro juga berpesan agar dalam memilih Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah diharapkan memertimbangkan tiga hal. Yaitu ketua yang terpilih harus memenuhi syarat dan kriteria, memiliki track record yang baik dan tak punya cacat politik di masa lalu.
Cacat politik di masa lalu yang dipunyai oleh sosok yang akan maju sebagai Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, dikhawatirkan Busyro mengganggu perjalanan dan dinamika organisasi Pemuda Muhammadiyah ke depannya.
Busyro menambahkan untuk menangkal terjadinya suap dan politik uang diperlukan peran dari peserta Muktamar Pemuda Muhammadiyah. Para peserta muktamar diharapkan Busyro bisa memilih pemimpin yang memiliki moral dan akhlak yang baik.
"Pemuda Muhammadiyah sebagai salah satu masyarakat sipil pilarnya itu sejak awal. Harus memiliki pimpinan yang betul-betul bermoral, berakhlak," tutup Busyro.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Megawati Minta Rakyat Pilih Capres-Cawapres Punya Etika dan Moral di Pilpres 2024
Megawati mengingatkan, jangan pilih pemimpin hanya berdasarkan sosok, tanpa melihat pikiran dan hatinya.
Baca SelengkapnyaMuhadjir dan Airlangga Jelaskan Sumber Dana Bansos yang Dibagikan Presiden Jokowi
Muhadjir mengatakan sumber dana bantuan sosial yang dibagikan Presiden Jokowi berada di luar alokasi dana untuk bansos dan beras.
Baca SelengkapnyaWapres Sebut Penerima Bansos Harusnya Berkurang, Cak Imin: Uang Rakyat Dikembalikan ke Rakyat
Cak Imin juga tak setuju dengan pernyataan pemberian Bansos sama saja melestarikan kemiskinan masyarakat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Muhadjir: Terlalu Muskil Kunker Jokowi Bagikan Bansos Bisa Pengaruhi Suara Nasional
Muhadjir juga menjelaskan alasan keterlibatan kementeriannnya dalam pembagian bansos.
Baca SelengkapnyaKunjungi UMKM, Politikus NasDem Bicara Permudahan Izin Usaha Hingga Permodalan
Anies Muhaimin akan berupaya memberikan dukungan agar generasi muda bisa mandiri berusaha.
Baca SelengkapnyaMenag Minta Khatib Salat Jumat Sampaikan Pesan Pemilu Damai dan Hargai Perbedaan Pilihan Politik
Yaqut mengatakan, pemilu sebagai pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali sehingga dijalankan dengan penuh riang gembira.
Baca SelengkapnyaSosok Ratna Ani Lestari, Bupati Perempuan Pertama Banyuwangi yang Memutuskan Berhenti dari Dunia Politik
Selama menjadi bupati, ia diterjang cobaan besar akibat melanjutkan program bupati pendahulunya yang bermasalah
Baca SelengkapnyaTeguhkan Keragaman, Upacara HUT Banyuwangi Diwarnai Busana Khas Suku Nusantara
Bupati Ipuk dalam upacara tersebut mengenakan busana adat suku Bugis.
Baca SelengkapnyaKetua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu
Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.
Baca Selengkapnya