Muhammad Busyro Muqoddas

Pernyataan Amien ini menuai banyak reaksi dari tokoh Muhammadiyah. Mereka angkat suara terkait ucapaan Amien Rais tersebut.

"Sejak awal sudah kami dampingi dari Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sudah diperiksa kemarin di Jakarta," ungkap Busyro.

Busyro menambahkan pihak kepolisian semestinya mencermati hasil laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus tersebut.

Busyro menambahkan untuk menangkal terjadinya suap dan politik uang diperlukan peran dari peserta Muktamar Pemuda Muhammadiyah. Para peserta muktamar diharapkan Busyro bisa memilih pemimpin yang memiliki moral dan akhlak yang baik.

Busyro pun meminta kepada masyarakat mendesak KPK untuk membuat dewan kode etik agar martabat lembaga antirasuah tersebut bisa terjaga.

"Kita dorong untuk menyatakan fakta integritas yang dulu sudah dikemukakan ke KPU itu bisa direalisasikan dengan pernyataan tegas bahwa parpol pusat menarik yang bermasalah," kata Busyro.

Busyro mengatakan kondisi demokrasi belakangan cukup memprihatinkan. Ia melihat demorkasi semakin liberal dan transaksional.

Busyro Muqoddas: Dihadapkan persoalan tuna moral menjadikan insan lupa diri. Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ini juga mengajak masyarakat memaknai ayat-ayat yang bermakna metaforik tersebut dalam kehidupan bersosial dan bernegara.

Gabungan praktisi dan akademisi menggugat ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut didaftarkan sejak 13 Juni 2018. Busyro optimis gugatannya akan dipenuhi MK.

Gabungan praktisi dan akademisi menggugat ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu sudah didaftarkan sejak 13 Juni 2018.

Menurut dia, semua kalangan seharusnya memberi perhatian penuh erhadap seruan moral KPU tersebut. Apalagi, seruan tersebut telah melalui kajian empiris serta berbagai pertimbangan yang didukung dengan data berbasis riset.

Kata Busyro, mestinya Presiden Jokowi belajar dari pengalaman kasus-kasus sebelumnya. Contohnya kasus pembunuhan Aktivis HAM Munir yang masih menyisakan misteri. Saat itu, Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih ada upaya mengungkap dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

Kasus penyiraman Novel masih suram, Busyro Muqqodas sebut memalukan negara. Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum memutuskan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan. Besok genap setahun peristiwa itu terjadi.

"Dalam konteks ini saya kenal baik dengan pak Arief. Maka permohonannya bukan pemaksaan, mohon supaya rela mengundurkan diri," tambah Busyro.

2017 Menjadi tahun ujian bagi KPK dan para pimpinannya. Di tahun ini, hubungan KPK dengan DPR memanas karena pembentukan Pansus Angket terhadap KPK oleh DPR. Hal ini berawal dari munculnya nama-nama sejumlah anggota DPR yang diduga menerima uang korupsi proyek e-KTP.

Pencabutan permohonan uji materi ini disampaikan Busyro merupakan sikap kritis dan respons terhadap dugaan lobi politik yang dilakukan ketua MK dengan DPR untuk memperpanjang masa jabatannya. Bagi Busyro, hakim MK memiliki keistimewaan dengan predikat negarawan. Jabatan hakim membawa tugas, amanat.

Pembentukan Densus Tipikor ditunda, Busyro Muqoddas minta Polri fokus urus keamanan. Busyro menyarankan pemerintah membatalkan rencana itu secara permanen. Bahkan menurutnya, ketimbang membentuk Densus Tipikor, Polri diminta fokus urus keamanan.

"Di medsos salah satu pimpinan atau anggota Pansus bilang bahwa Aris meminta izin kepada Kapolri karena masih jadi Polri aktif, kalau itu betul, dia sebagai Polri aktif padahal sudah KPK, itu salah dan kalau Kapolri mengizinkan juga salah," katanya kepada merdeka.com, Rabu (30/8).

Direktur Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Pol Aris Budiman memenuhi undangan Pansus Angket KPK, semalam. Hal itu dilakukan meski pimpinan KPK tak memberinya izin. Aris bahkan menyebut apa yang dilakukan Pansus Angket KPK tidak menyalahi aturan konstitusi.

Menurutnya, pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan Aris di Pansus KPK tadi malam harus diteliti oleh KPK, apakah ada pernyataan yang tidak benar, melanggar kode etik dan melampaui watas kewenangan. Jika ada Aris harus diberi sanksi tersendiri.