Muhammad Busyro Muqoddas

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, menilai pertanyaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diajukan kepada pegawai KPK tidak mencerminkan nilai kebangsaan yang tertuang dalam konstitusi Negara Republik Indonesia.

Menurut Busyro, revisi UU KPK bisa menghasilkan sejarah baru bagi lembaga antirasuah. Dalam revisi UU KPK, lembaga yang kini dinahkodai Komjen Pol Firli Bahuri memiliki kewenangan menerbitkan SP3 sebuah kasus demi kepastian hukum.

Menurut Busyro, keterlibatan masyarakat sipil dalam penyusunan konsep agar materi kampanye oleh para calon kepala daerah fokus terhadap kebutuhan warga yang kelak mereka pimpin.

Penyerangan terhadap Novel, sambung Busyro berkaitan dengan kasus yang ditangani Novel di KPK.

Satu setengah bulan sudah Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disahkan DPR. UU baru KPK pun sudah mulai berlaku secara otomatis pada 17 Oktober lalu atau sebulan setelah disahkan DPR.

"Sampai hari ini tidak ada respons dari Presiden. Padahal masukan dari sejumlah tokoh dan aktivis terkemuka kan sudah jelas. Seharusnya segera diputuskan," ujar Busyro

Dia tidak setuju jika penentuan kementerian berdasarkan dari selera, seperti disatukannya Kemendikbud dan Kemenristekdikti.

Ketua Komisi VIII Ali Taher mengatakan DPR akan segera membahas surat dari PP Muhammadiyah terkait permintaan penundaan pengesahan RUU Pesantren. Surat itu akan dibahas pada Senin (23/9) bersama pimpinan DPR sebelum digelarnya rapat paripurna.

Busyro menjelaskan, setidaknya ada dua poin yang menjadi alasan belum layaknya RUU Pesantren disahkan jadi Undang-undang. Salah satunya karena RUU tersebut belum mengakomodir permintaan semua Ormas Islam.

Dari mulai persoalan pemberantasan korupsi hingga kebakaran hutan ramai menjadi perhatian publik.

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) berharap semua pihak bisa menghargai kinerja Pansel KPK. Pasalnya, tim yang diketuai oleh Yenti Ganarsih itu sudah meloloskan calon-calon terbaik.

Pegiat antikorupsi meminta kepada Jokowi untuk turun tangan dalam proses seleksi capim KPK.

Busyro mengungkapkan jika usai menolak nama capim yang diusulkan oleh Pansel Capim KPK, Jokowi sebaiknya mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres). Dengan Perpres ini nantinya Jokowi membentuk kembali Pansel Capim KPK yang baru.

Bahkan, jika dibandingkan dengan masalah Aceh dan GAM dahulu, masalah Papua dinilai jauh lebih serius.

Busyro menerangkan bahwa ada konflik internal yang terjadi di dalam TPF. Kondisi tersebut dianggap Busyro menjadi salah satu penyebab kegagalan TPF mengusut kasus Novel.

"Wibawa Menteri (Lukman) sebagai pejabat tinggi di Kementerian itu kan sudah rontok dengan ruangnya disegel itu. Sudah, itu faktor kepemimpinan cacat. Kalau cacat ya jangan dipertahankan," ujar Busyro di Fakultas Hukum UII, Rabu (20/3).

"Kayak mengatur korporasi. Nah sahamnya berapa persen? Tinggal didealkan saja berapa. Tapi itu kan nggak bener untuk lembaga pendidikan seperti itu. Sehingga mengharapkan KPK bisa masuk ke hulunya, ini kan hilir," kata Busyro.

Amien Rais dapat banyak pesan dari tokoh Muhammadiyah. Apa saja pesan itu?

Meski demikian, Hanafi menegaskan, saat ini Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi masih fokus pada pemenangan Pilpres 2019. Serta belum membahas susunan kabinet.