Muhammad Busyro Muqoddas

Satu setengah bulan sudah Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disahkan DPR. UU baru KPK pun sudah mulai berlaku secara otomatis pada 17 Oktober lalu atau sebulan setelah disahkan DPR.

"Sampai hari ini tidak ada respons dari Presiden. Padahal masukan dari sejumlah tokoh dan aktivis terkemuka kan sudah jelas. Seharusnya segera diputuskan," ujar Busyro

Dia tidak setuju jika penentuan kementerian berdasarkan dari selera, seperti disatukannya Kemendikbud dan Kemenristekdikti.

Ketua Komisi VIII Ali Taher mengatakan DPR akan segera membahas surat dari PP Muhammadiyah terkait permintaan penundaan pengesahan RUU Pesantren. Surat itu akan dibahas pada Senin (23/9) bersama pimpinan DPR sebelum digelarnya rapat paripurna.

Busyro menjelaskan, setidaknya ada dua poin yang menjadi alasan belum layaknya RUU Pesantren disahkan jadi Undang-undang. Salah satunya karena RUU tersebut belum mengakomodir permintaan semua Ormas Islam.

Dari mulai persoalan pemberantasan korupsi hingga kebakaran hutan ramai menjadi perhatian publik.

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) berharap semua pihak bisa menghargai kinerja Pansel KPK. Pasalnya, tim yang diketuai oleh Yenti Ganarsih itu sudah meloloskan calon-calon terbaik.

Pegiat antikorupsi meminta kepada Jokowi untuk turun tangan dalam proses seleksi capim KPK.

Busyro mengungkapkan jika usai menolak nama capim yang diusulkan oleh Pansel Capim KPK, Jokowi sebaiknya mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres). Dengan Perpres ini nantinya Jokowi membentuk kembali Pansel Capim KPK yang baru.

Bahkan, jika dibandingkan dengan masalah Aceh dan GAM dahulu, masalah Papua dinilai jauh lebih serius.

Busyro menerangkan bahwa ada konflik internal yang terjadi di dalam TPF. Kondisi tersebut dianggap Busyro menjadi salah satu penyebab kegagalan TPF mengusut kasus Novel.

"Wibawa Menteri (Lukman) sebagai pejabat tinggi di Kementerian itu kan sudah rontok dengan ruangnya disegel itu. Sudah, itu faktor kepemimpinan cacat. Kalau cacat ya jangan dipertahankan," ujar Busyro di Fakultas Hukum UII, Rabu (20/3).

"Kayak mengatur korporasi. Nah sahamnya berapa persen? Tinggal didealkan saja berapa. Tapi itu kan nggak bener untuk lembaga pendidikan seperti itu. Sehingga mengharapkan KPK bisa masuk ke hulunya, ini kan hilir," kata Busyro.

Amien Rais dapat banyak pesan dari tokoh Muhammadiyah. Apa saja pesan itu?

Meski demikian, Hanafi menegaskan, saat ini Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi masih fokus pada pemenangan Pilpres 2019. Serta belum membahas susunan kabinet.

Direktur Materi Debat Sudirman Said, pimpin persiapan adu gagasan perdana Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Sandiaga Uno yang akan digelar Kamis (17/1) besok. Tema yang ditentukan KPU dalam debat perdana menyangkut HAM, hukum, terorisme dan korupsi.

Prabowo-Sandi melakukan latihan debat dengan mantan pimpinan KPK yakni Bambang Widjoyanto dan Busyro Muqoddas.

Busyro menekankan, dirinya sekadar akademisi dan bukan timses Prabowo-Sandi bidang materi debat. Busyro belum bertemu Prabowo jelang debat. Dirinya baru berdiskusi dengan timses Prabowo-Sandi.

Dua mantan pimpinan KPK, Busyro Muqoddas dan Bambang Widjayanto terlibat membantu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno jelang debat Pilpres perdana.