Merdeka.com - Menteri Tenaga Kerja, Muhammad Hanif Dhakiri membuka acara Seminar dan Expo Tenaga Kerja Disabilitas Produktif 2018 yang merupakan rangkaian dari kegiatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) yang jatuh pada 3 Desember 2018. Acara yang bertema 'Indonesia Inklusi dan Ramah Disabilitas' digelar di kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (30/10).

Bupati Klungkung Bali, I Nyoman Suwirta menjadi narasumber dalam acara tersebut. Suwirta memang sudah fokus pada pengembangan potensi penyandang disabilitas sejak tahun 1994.

"Saya telah banyak memperkerjakan karyawan dengan disabilitas, sejak masih menjadi manager koperasi tahun 1994. Saat saya menjabat sebagai kepala daerah pada 2014, saya menduplikasi kebijakan di koperasi ke tingkat kabupaten. Penyandang disabilitas tetap memiliki potensi untuk hidup sejahtera. Jika pemerintah bisa mendorong semua sektor untuk memperkerjakan penyandang disabilitas, maka saya yakin tingkat kemiskinan pun dapat menurun," ungkap Bupati Suwirta.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan perusahaan swasta untuk mempekerjakan 1% penyandang difabel dari total pekerjanya, sedangkan perusahaan BUMN/BUMD sebanyak 2%. Hal tersebut senada dengan sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003.

"Setiap bulan kami rutin melakukan program pelatihan seperti kerajinan tangan, tekstil komputer, multimedia dan sebagainya. Kami melakukan pemetaan terhadap penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Pada tahun 2018, dari 1.640 penyandang disabilitas kami seleksi yang masih pada usia produktif, lalu kami beri pelatihan dan 19 di antaranya telah bekerja di lingkungan pemerintah dan sisanya kami dorong bekerja di sektor swasta," ujar Bupati Suwirta.

Perusahaan harus memberikan ruang kepada penyandang disabilitas untuk bekerja secara formal serta memiliki ikatan kerja yang jelas dengan perusahaan. "Sudah saatnya semua pihak baik pemerintah maupun swasta memperkuat komitmen dan keberpihakan kepada penyandang disabilitas. Demi terwujudnya masyarakat inklusif tanpa melihat latar belakang apa pun, menyandang disabilitas atau tidak, mereka harus memiliki kesempatan dan ruang yang sama untuk bisa bekerja, berkarya, dan berkontribusi untuk negeri," papar Bupati Suwirta.

Untuk mewujud kesetaraan tersebut diperlukan pelatihan untuk mendukung kemampuan penyandang disabilitas. Pemerintah Klungkung, kata dia, telah rutin melakukan pelatihan dengan tujuan penyandang disabilitas memiliki daya saing, keunggulan, kompetensi yang bersifat soft skill dan hard skill agar dapat berkompetisi di dunia kerja.

"Minggu lalu saya baru saja mengunjungi anak korban kecelakaan lalu lintas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Klungkung. Nama anak tersebut Putu Agus Budiarta mengalami kecelakaan lalu lintas pada saat sedang bersepeda. Putu Agus tertabrak truk dan terpaksa harus kehilangan salah satu kakinya. Setelah pulih maka akan kami berikan pelatihan sesuai dengan kondisinya saat ini," tutur Bupati Suwirta.

Selain berkunjung Bupati Suwirta sekaligus memberikan santunan berupa tongkat, kursi roda dan kaki palsu. Seluruh biaya perawatan selama di rumah sakit pun ditanggung oleh Jasa Raharja serta BPJS. Putu Agus pun mendapatkan beasiswa pendidikan hingga kelas 3 SMP.

"Kami telah memberikan bantuan dan beasiswa, saya harap bantuan tersebut dapat membuat tetap tabah dan optimis. Semua pasti ada hikmahnya. Disabilitas bukan beban, penyandang disabilitas tetap memiliki potensi untuk berkembang pesat diberbagai bidang," tutup Bupati Suwirta.

Menteri Hanif mengapresiasi program yang telah dilakukan oleh Bupati Suwirta. "Saya sangat mendukung langkah yang telah dilakukan oleh Bupati Suwirta, saya berharap kepala daerah lainnya bisa terinspirasi dan menduplikasi apa yang telah dilakukan oleh Bupati Suwirta terutama dalam pemberdayaan penyandang disabilitas," ujar Hanif Dhakiri.

Turut hadir dalam seminar tersebut yakni Dirjen Binapenta dan PKK Maruli A. Hasoloan, Dirjen Binwasnaker Sugeng Priyanto, Kepala Barenbang Khairul Anwar, Dirjen PHI Jamsos Haiyani Rumondang, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Bappenas, dan 200 tenaga kerja disabilitas produktif.