Bukan Isolasi Wilayah, Ini Strategi Sultan HB X Tangani Covid-19 di Yogyakarta

Sabtu, 28 Maret 2020 15:10 Reporter : Wilfridus Setu Embu
Bukan Isolasi Wilayah, Ini Strategi Sultan HB X Tangani Covid-19 di Yogyakarta Gubernur DIY, Sri Sultan HB X. ©2019 Merdeka.com/Purnomo Edi

Merdeka.com - Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mengatakan, sejauh ini belum berpikir untuk melakukan isolasi wilayah. Atau melarang masuknya pendatang baru ke Yogyakarta.

"Belum sampai di situ. Karena momentum tidak ada untuk terjadi seperti itu. Jadi kami mencoba dengan mereka itu silakan kembali. Karena mungkin orang Jogja juga karena kondisi di daerah lain merah," katanya dalam diskusi SmartFM bertajuk 'Kerja Efektif Menghadapi Corona', Sabtu (28/3).

Meski demikian, dia menegaskan, mereka yang baru datang tersebut harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. "Kami hanya beri ruang mereka berada di rumah 14 hari sambil kami lakukan pemeriksaan," urainya.

Langkah tersebut, dia akui bakal berpotensi meningkatkan jumlah ODP (orang dalam pemantauan). Karena persiapan dari segi ketersediaan fasilitas kesehatan terus dilakukan.

"Kami prediksi dengan makin banyak mereka yang mudik itu kecenderungan untuk mereka di dalam pemantauan itu semakin besar. Itu terjadi 2-3 hari ini. Kalau positif ya otomatis harus ke RS. Kondisi seperti ini kita antisipasi jangan sampai dalam satu momentum kita tidak mampu lagi menangani," ungkapnya.

Jadi dalam persiapan RS yang kami siapkan sebagai bentuk perkiraan kita akan naik, mereka yang dalam pemantauan ini, itu sudah kami persiapkan, dengan harapan pada waktu dia positif harus mendapatkan pelayanan. Tidak ada alasan tidak ada RS yang tidak mau terima atau kamar penuh. Itu jangan sampai terjadi," tegas dia.

Dia pun menjelaskan kondisi darurat semacam ini membutuhkan dukungan dari segi anggaran. Relokasi anggaran perlu dilakukan baik Pemprov maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Atas dasar itulah dia mengeluarkan status tanggap darurat terkait virus Corona. Status tanggap darurat ini ditetapkan lewat Surat Keputusan Gubernur bernomor 65/KEP/2020. Keputusan ini menjadi payung hukum bagi realokasi anggaran oleh Pemda.

"Selama kita dengan mengatakan tanggap darurat, kita bisa melakukan realokasi anggaran. Dengan tidak dinyatakan sebagai tanggap darurat, itu nanti jadi temuan BPK. Kita paham, tidak melanggar hukum, tapi bagaimana masyarakat bisa dibantu, bagaimana kita punya kesadaran yang sama," tuturnya. [rhm]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini