Brebes, Pekalongan dan Grobogan dominasi pernikahan dini di Jateng

Sabtu, 15 September 2018 01:01 Reporter : Danny Adriadhi Utama
Ilustrasi pernikahan di bawah umur. SUHAIB SALEM/REUTERS

Merdeka.com - Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) mendesak dikeluarkan peraturan gubernur (pergub) tentang penghentian pernikahan anak di Jateng. Usulan itu sebagai tindak lanjut banyaknya perempuan menikah pada usia di bawah umur.

"Sebab tahun 2017 pernikahan anak paling tinggi di Brebes, Pekalongan dan Grobogan. Maka dari itu, kami dorong kebijakan payung hukum. Agar gubernur dapat mengeluarkan aturan pergub untuk menghentikan pernikahan anak," kata Sekjen KPI Dian Kartika diwawancarai wartawan usai seminar di Semarang, Jumat (14/9).

Dia menjelaskan, pada tahun 2017 sendiri banyak warga Jateng mengusulkan menikah di bawah usia 16 tahun. Padahal berdasar pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1975 tentang perkawinan bahwa ketentuan batas pernikahan untuk perempuan yakni 16 tahun dan 19 untuk pria.

"Tahun 2017 kita sudah usulkan dispensasi untuk menikah 30.000 orang. Justru yang diizinkan 1.800 orang," jelasnya.

Lebih lanjut dengan adanya pernikahan dini justru mengorbankan pihak perempuan. Di antaranya alasan menikah kehendak orangtua dan bisa lebih memperbaiki kehidupan.

"Justru menikah dini memperbanyak kemiskinan. Mereka tanpa bekal pendidikan yang berimbas susahnya mendapat pekerjaan otomatis berdampak kepada kondisi ekonomi," jelasnya.

Dia menyebutkan apabila nantinya aturan pergub itu berlaku tahun ini di Jateng bisa menjadi provinsi ke dua setelah Bengkulu. Sementara itu banyak masyarakat lebih memilih menikah agama atau siri demi menghindari proses perizinan.

"Masih kami koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana serta Dinsos, Disdik sosialisasikan ke masyarakat untuk hindari pernikahan dini," tegas Dian Kartika. [gil]

Topik berita Terkait:
  1. Pernikahan Dini
  2. Semarang
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini