BNPT ajak kepala daerah bersinergi cegah penyebaran radikalisme

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Suhardi Alius, mengajak seluruh kepala daerah dan pimpinan tingkat daerah untuk bersinergi dalam penanggulangan terorisme. Suhardi menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mencegah penyebaran paham radikalisme dan terorisme.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri kegiatan Rapat Kerja Gubernur dengan tema 'Optimalisasi peran Pemda dalam penanganan radikalisme, terorisme dan bencana' yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri Gubernur, Rabu (7/2). Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Gubernur dan Kesbangpol seluruh Indonesia.

"BNPT saat ini telah membina para mantan narapidana terorisme, keluarga dan jaringan di berbagai daerah. Peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam tindaklanjut program pembinaan dan pengawasan tersebut di wilayah masing-masing," katanya.

Lebih lanjut, mantan Kabareskrim Polri ini memberikan gambaran kepada seluruh pimpinan daerah tentang potensi ancaman penyebaran paham radikalisme yang banyak menyasar kalangan anak-anak dan generasi muda. Pola indoktrinasi dan rekrutmen kelompok terorisme telah mengalami perubahan dengan pemanfaatan teknologi dan informasi di dunia maya.

Dalam mengantisipasi hal tersebut, menurutnya, BNPT telah melakukan berbagai program kontra radikalisasi dengan membentuk dan melatih Duta Damai Dunia maya di beberapa provinsi untuk menyebarkan konten positif.

Tantangan kepala daerah terkait terorisme menurut Suhardi adalah hadirnya para returnees atau kombatan yang kembali dari Irak dan Suriah.

"Imbas pasca-ISIS itu kan ada rembesannya yakni kembalinya para kombatan ke negara masing-masing, termasuk di Indonesia. Salah satu contohnya adalah 18 orang yang kemarin kita jemput yang secara ideologi telah mengalami perubahan," tegasnya.

Para returnees yang kembali ke negara masing-masing itu, menurut Suhardi, telah memiliki ideologi yang keras dan hidup di tengah masyarakat. Inilah tugas pemerintah untuk merangkul dan membina mereka untuk tidak lagi tersesat dalam pemahaman yang salah.

"Saya tegaskan para returnees ini menjadi tugas kita bersama termasuk kepala daerah, para gubernur untuk membina mereka dan tidak dimarjinalkan. Kalau semakin dimarjinalkan akan kembali pada ideologi semula," imbuh Suhardi.

Di sinilah, kata Suhardi, pentingnya kepala daerah untuk bersinergi dengan BNPT dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Informasi dari daerah sangat dibutuhkan untuk melihat kebutuhan yang dialami oleh para returnees tersebut.

Walaupun presentasenya masih sangat kecil, Suhardi mengatakan, potensi mereka yang sudah terpapar paham radikal untuk kembali dalam jaringan dan aksi kekerasan jangan diremehkan.

"Beberapa contoh di di Indonesia telah terjadi beberapa kejadian aksi yang dilakukan oleh eks napiter," tandasnya.