Merdeka.com - Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa 40,9 juta jiwa atau 17,2 persen rakyat Indonesia tinggal di daerah rawan tanah longsor dan sebagian besar merupakan rakyat miskin. Melihat kondisi ini, Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengharapkan pemerintah sungguh-sungguh dapat memproteksi mereka.

"Pemerintah harus betul-betul memproteksi rakyat," ungkapnya di Graha BNPB, Jakarta Timur, Minggu (2/4).

Lebih jauh Ia mengatakan bahwa kebanyakan rakyat yang rentan terhadap bahaya tanah longsor adalah rakyat miskin. Mereka tidak bisa memproteksi diri beda dengan mereka yang kaya.

"Misalnya puncak. Puncak itu daerah rawan tanah longsor, tapi karena di situ yang tinggal orang kaya makanya dapat diproteksi, maka tidak terjadi tanah longsor," katanya.

Kondisi hidup miskin, menurut Sutopo, kemudian membuat masyarakat yang akhirnya memilih tinggal di lereng-lereng bukit berisiko tinggi terkena tanah longsor. Selain itu, rakyat memilih tinggal di lereng-lereng karena tanahnya gembur dan subur.

"Karena miskin mereka pilih di lereng-lereng, karena murah. Mereka pilih lereng dan tanah yang gembur karena subur. Tapi, tanah subur memang berkah, tapi juga ada bahayanya," ungkapnya.

Menurutnya, yang dapat dilakukan pemerintah antara lain membuat tata ruang yang lebih efektif. Selain itu, pemerintah perlu melakukan mitigasi struktural, seperti penguatan dan penambahan sistem peringatan dini, juga mitigasi non-struktural, seperti sosialisasi bahaya tanah longsor.

Sutopo juga mengimbau perusahaan-perusahaan untuk turut ambil bagian dalam usah mencegah bencana tanah longsor, agar bencana tanah longsor sungguh-sungguh menjadi perhatian bersama.

"Perusahaan juga harus bertanggung jawab, misalnya dengan bangun sistem peringatan dini, sehingga penanggulangan bencana bisa jadi urusan bersama," tutupnya.