Bertemu Ma'ruf Amin, MRP Minta Aparat Ditarik dari Tanah Papua

Kamis, 28 November 2019 14:54 Reporter : Intan Umbari Prihatin
Bertemu Ma'ruf Amin, MRP Minta Aparat Ditarik dari Tanah Papua Ketua Pokja Adat MRP Provinsi Papua Demas Tokoro. ©2019 Merdeka.com/Intan

Merdeka.com - Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, menerima Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Kamis (28/11). MRP menyampaikan beberapa hal, salah satunya meminta agar aparat ditarik dari tanah Papua.

"Pentingnya penghapusan tindakan kekerasan di Tanah Papua. Dalam konteks ini, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh mengenai pendekatan keamanan di Tanah Papua. Hendaknya pendekatan persuasif lebih diutamakan," kata Ketua Pokja Adat MRP Provinsi Papua, Demas Tokoro, usai bertemu di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).

Demas menjelaskan, penempatan personel kepolisian maupun prajurit TNI tidak cocok dengan masyarakat di sana. Sebaliknya, justru pendekatan sosiologis sangat kurang dilakukan aparat.

"Karena pendekatan sosiologis bisa dilakukan, budaya bisa dilakukan, kemanusiaan, dan mental spiritual, itu penting untuk orang Papua," kata Demas.

Saat ini, katanya, tokoh-tokoh Papua dan pemerintah pusat serta kepala daerah sedang duduk bersama membicarakan bagaimana mengatasi persoalan di Bumi Cendrawasih. Harapannya, tidak ada lagi gesekan sosial seperti yang terjadi beberapa waktu terakhir.

Perluasan Otonomi Khusus

Selain itu, kata Demas, pihaknya juga meminta kepada pemerintah untuk lakukan perluasan otonomi khusus. Serta, membentukan daerah otonom baru.

"Kita kembali ke UU Otsus Pasal 76, kalau memang ada pemekaran-pemekaran baru di Papua perlu ada pertimbangan persetujuan dari MRP dan DPRP. Bahkan DPRBP dan MPRBP. Karena kita satu UU," kata Demas.

Kemudian mengenai ketenagakerjaan. Menurut dia, perlu ada kebijakan yang memberikan ruang untuk masyarakat Papua memperoleh pekerjaan di semua sektor. Termasuk untuk jadi anggota TNI dan Polri.

"Perlu juga kebijakan bagi asli orang Papua dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi, ekonomi serta infrastruktur dasar," ungkap Demas. [lia]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini