Bertambah Lagi, Jumlah Anggota dan Pegawai DPR Terpapar Covid-19 jadi 194 Orang

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkap, jumlah kasus positif di lingkungan DPR RI bertambah. Saat ini ada 194 orang yang terpapar. Delapan orang di antaranya merupakan anggota DPR RI.

Indra menuturkan, terdapat penambahan 4 orang anggota DPR RI dan ada juga sudah berkurang karena sudah dites negatif.

"Saya udah dapat update sekarang ini 194, untuk anggota DPR ada tambahan baru empat orang, kalau dengan kemarin ada 13 tapi karena sudah ada yang negatif jadi anggotanya sekarang ada delapan," ujar Indra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/3).

Indra mengatakan, tidak ada yang terpapar Covid-19 ini yang mengalami gejala parah. Semuanya bergejala ringan saja.

"Semua bergejala ringan jadi tidak ada yang parah, jadi kita monitor juga anggota baik ASN, TA, PPASN, maupun cleaning service," jelasnya.

Sementara itu, Indra menegaskan DPR tidak sepenuhnya melakukan lockdown. Keputusan Badan Musyawarah, DPR masih bekerja seperti biasa. Hanya beberapa alat kelengkapan dewan seperti Komisi I, III, V dan IV yang menghentikan kegiatannya sementara.

"Seperti juga keputusan Bamus kemarin bahwa DPR tetap bekerja sesuai dengan target di masing-masing AKD," ujar Indra.

Ketua DPR Putuskan Kembali WFH

Ketua DPR RI Puan Maharani memutuskan pembatasan aktivitas di kompleks parlemen Senayan. DPR menerapkan kembali sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) karena banyak anggota DPR serta pegawai yang positif Covid-19.

"Sistem WFH (work from home) akan kembali diterapkan mulai hari ini," ujar Puan dalam keterangannya, Kamis (3/2).

Keputusan diambil dalam Rapat Pimpinan DPR dan Rapat Badan Musyawarah DPR RI.

Meski WFH, sistem kerja kedinasan akan berlaku fleksibel dengan kapasitas kehadiran maksimal 50 persen setiap hari.

"Rapat-rapat komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) dengan mitra kerja hanya akan dihadiri oleh maksimal 30% peserta dan maksimal sampai pukul 15.30 WIB sesuai jam kantor masa pembatasan sosial," jelas Puan.

Rapat Fisik Maksimal Dua Jam

Rapat fisik di gedung DPR masih diperbolehkan dengan syarat maksimal durasi dua jam. Pihak yang hadir secara fisik pun dibatasi.

"Dari mitra kerja hanya Menteri dan pendamping saja yang hadir fisik, kemudian dari komisi yang hadir hanya pimpinan komisi dan kapoksi," ungkap Puan.

"Peserta raker atau RDP (rapat dengar pendapat) wajib PCR atau tes antigen sebelumnya. Seluruh staf dan pendamping mengikuti rapat lewat live streaming," lanjut Ketua DPP PDIP ini.

Pembatasan kompleks parlemen ini dimulai sejak 3 Februari 2022 hingga pemberitahuan lebih lanjut. Kata Puan, menyesuaikan kondisi pandemi ke depan.

Diberitakan, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengungkap, jumlah kasus positif Covid-19 di lingkungan parlemen bertambah. Sejak kemarin, terdapat penambahan 45 orang sehingga totalnya menjadi 142 orang.

"Hari ini yang positif saya sebut positif itu kemarin 97, kemarin sore tambah 45 orang jadi 142 orang," ujar Indra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/2).