Bersama KPK, Mensos Juliari Bahas Pencegahan Korupsi BPJS
Merdeka.com - Menteri Sosial Juliari Peter beserta jajaran diundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/11). Pertemuan akan membahas upaya pencegahan korupsi dalam BPJS agar tepat sasaran.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, kedatangan Mensos dan jajarannya untuk memastikan bantuan kesehatan terhadap masyarakat tepat sasaran.
"Pimpinan KPK Agus Rahardjo meminta ada sinkronisasi data warga miskin dan koordinasi antar kementerian. Agar bantuan terkait kesehatan tepat sasaran," ujar Febri saat dikonfirmasi.
Selain agar bantuan kesehatan diterima dengan baik oleh masyarakat, KPK juga mengimbau agar jajaran Kemensos patuh menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
Tak hanya itu, Mensos dan jajarannya juga diingatkan soal pencegahan korupsi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS).
"Deputi Bidang Pencegahan KPK juga membicarakan kepatuhan pelaporan LHKPN dan perkembangan pelaksanaan Stranas Pencegahan Korupsi, serta pencegahan korupsi terkait BPJS," kata Febri.
Sebelumnya, Mensos Juliari Peter Batubara menyebut kedatangannya ke lembaga antirasuah untuk bersinergi dengan KPK terkait pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Kami bersilaturahmi, kami sebagai Menteri Sosial yang baru ingin memantapkan komitmen kami untuk bersinergi dalam rangka pemberantasan korupsi khususnya di lingkungan Kementerian Sosial," kata Juliari.
Selain Juliari, jajaran Kemensos yang hadir adalah Sekjen Kemensos Hartono Laras, Irjen Kemensos Dadang Iskandar,Dirjen Pemberdayaan Sosial Arif Nahari, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Andi ZA Dulung, Dirjen Rehabilitasi Sosial Edi Suharto, Kabandiklat Penelitian dan Penyuluhan Sosial Syahabuddin, dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat.
Reporter: Fachrur Rozie
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaBPK Serahkan Laporan Dugaan Korupsi di Pembiayaan Ekspor LPEI, Kerugian Negara Rp81 Miliar
Laporan kedua terkait PKN atas bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Baca SelengkapnyaPejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono
Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KLHK Terjunkan Penembak Bius Atasi Konflik Harimau dengan Manusia
Atasi Konflik Harimau dengan Manusia, KLHK terjunkan penembak bius
Baca SelengkapnyaPemerintah Ungkap Alasan Buka Loker 2,3 Juta CPNS dan PPPK Tahun 2024
Pemerintah Beberkan Alasan Buka Loker CPNS dan PPPK Tahun 2024
Baca SelengkapnyaJurus Jitu KPK Cegah Politik Uang di Pemilu 2024, Gaungkan 'Hajar Serangan Fajar'
KPK turut bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjalankan aplikasi JAGA Pemilu.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK
Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca SelengkapnyaMenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari
KemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca SelengkapnyaJK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes
Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca Selengkapnya