Beda dengan Jokowi, Moeldoko sebut demokrasi di RI tanpa batas

Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko mengatakan, demokrasi Indonesia adalah demokrasi tanpa batas. Moeldoko memiliki pandangan yang berbeda dengan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan demokrasi di tanah air sudah kebablasan.

"Pak Presiden mengatakan demokrasi kita kebablasan kalau saya tidak, demokrasi kita tanpa batas," kata dia di Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (24/1).

Demokrasi Indonesia, menurut Moeldoko, berbeda dengan demokrasi di Amerika Serikat. Amerika Serikat menjunjung tinggi kebebasan dan konstitusi sementara Indonesia hanya menjunjung tinggi demokrasi tanpa konstitusi.

Moeldoko kemudian mengajak anak muda bangsa memperhatikan secara teliti patung Liberty yang merupakan monumen paling ikonik di Amerika Serikat. Tangan kanan patung itu terlihat mengangkat sebuah obor sedangkan tangan kirinya memegang erat konstitusi.

"Mari kita bandingkan di Indonesia, kita sudah demokrasi (tanpa batas) seperti ini masih ada lagi yang mau demokrasi lebih," sambungnya.

Mantan Panglima TNI ini menyinggung, ada sejumlah pihak yang menyebut demokrasi Indonesia masih setengah-setengah dan mulai mengibarkan demokrasi lain. Moeldoko heran, demokrasi seperti apa lagi yang mereka inginkan di tengah demokrasi Indonesia tanpa batas ini.

"Akhirnya apa yang terjadi di Indonesia dia tidak puas mengibarkan api kebebasan dengan tangan satu, akhirnya tangan kiri juga mengibarkan kebebasan demokrasi lain. Di mana konstitusi itu berada," katanya.

Moeldoko mengingatkan, demokrasi dan konstitusi sejatinya harus diperkuat. Regulasi yang dikeluarkan juga diharapkan mendukung demokrasi dan konstitusi. Jika demokrasi dan konstitusi tidak diperkuat, maka dikhawatirkan anarkis akan menguasai negeri ini.

"Ini tolong anak-anak muda renungkan dengan baik. Bahwa sebuah negara demokrasi itu harus dikawal baik, tetap oleh konstitusi. Kalau tidak, antara demokrasi dengan anarkis sungguh sangat tipis," ucap dia.

Moeldoko juga tidak menginginkan, ada pihak yang melakukan tindakan anarkis atas nama demokrasi.

"Dengan segala jubah demokrasi segala hal bisa dia lakukan atas nama demokrasi. Ini sudah tidak benar. Tolong direnungkan dengan sebaik-baiknya, agar negara kita demokrasi," ujar dia.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengaku banyak yang bertanya kepadanya mengenai sistem demokrasi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi saat berpidato di pengukuhan pengurus DPP Hanura di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/2/2017).

"Banyak yang bertanya pada saya, apa demokrasi kita kebablasan? Saya jawab ya, demokrasi kita sudah kebablasan," ujar Jokowi.

Jokowi menuturkan, praktik demokrasi politik di Indonesia membuka peluang terjadinya artikulasi politik ekstrem. Mulai dari liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, hingga terorisme. Serta ajaran lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Presiden mengatakan, penyimpangan praktik demokrasi secara jelas terlihat dari persoalan politisasi SARA. Jokowi menyerukan agar seluruh rakyat Indonesia menghindari praktik semacam ini.

"Sekarang ini bertebarannya kebencian, fitnah, saling memaki, menghujat, bohong. Kalau diteruskan bisa menjurus pada pecah belah bangsa kita," kata Jokowi saat itu.