Bawaslu Tegaskan Dalam UU Pemilu Tidak Ada Namanya Kecurangan, Adanya Pelanggaran

Daerah dengan jumlah laporan terbanyak berada di Lawang, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Bawaslu menyebut angka tersebut menjadi bukti banyaknya upaya pelanggaran aturan di Pilkada serentak 2024, yang sudah dilakukan pencegahan.

Hari ini, Selasa (16/4), penyampaian kesimpulan PHPU Pilpres 2024 dari para pihak terkait telah selesai.

Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengungkapkan, PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi

Bawaslu buka suara terkait dugaan penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Bawaslu Belum Temukan Pelanggaran Pemilu 2024 yang Terstruktur Sistematis dan Masif

Bagja juga menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ditemukan pelanggaran yang dapat membatalkan hasil Pemilu 2024.

Isu ini didasarkan pada data naik turunnya suara dalam portal InfoPemilu dan sistem Sirekap.

Bagja juga menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ditemukan pelanggaran yang dapat membatalkan hasil Pemilu 2024.

Penanganan pelanggaran atau kecurangan secara TSM itu ranahnya ada di Bawaslu, bukan MK.

Ketua Tim Penjadwalan Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud Aria Bima menyoroti banyaknya kecurangan pada Pemilu 2024.

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menggelar evaluasi hasil pemilu 2024.

Masyarakat bisa berkontribusi menyukseskan pemilu dengan cara melaporkan setiap kecurangan yang terjadi di lapangan.

Masalah tersebut, seperti saksi ahli yang tidak hadir, karena hanya dibayar Rp1 juta. Padahal saksi ahli tersebut meminta bayaran Rp20 juta

Agus juga membocorkan bahwa setelah penetapan hasil Pemilu, pasti akan ada banyak perkara yang masuk di Kejaksaan

Bagja menerima atas kritik yang disampaikan oleh Megawati, dan akan memperbaikinya.

Megawati Pidato Keras soal Rekayasa Pemilu di Rakernas PDIP, Lembaga-Lembaga Ini Kena Sentil

Antika mengatakan banyak kecurangan di daerah pemilihannya (dapil).

Bekas rumah dinas Sekretaris Daerah Kota Tangerang kini resmi dialihfungsikan menjadi Kantor Bawaslu Kota Tangerang, langkah strategis ini bertujuan memperkuat pengawasan Pemilu dan integritas demokrasi.

Bawaslu Gorontalo Utara memperkuat Konsolidasi Demokrasi di luar tahapan pemilu, membahas isu strategis seperti politik uang dan hoaks demi kualitas demokrasi yang lebih baik.

Bawaslu Sulsel perkuat digitalisasi pengawasan pemilu dan sinergi Sentra Gakkumdu untuk penegakan hukum kepemiluan yang lebih efektif di era transformasi teknologi. Apa saja tantangannya?

Bawaslu RI serius melakukan Evaluasi SDM Bawaslu di Sulawesi Selatan, menerima kritik demi perbaikan pengawasan pemilu. Apa saja poin penting yang disoroti?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serius menindaklanjuti dugaan korupsi yang menyeret Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja terkait proyek Command Center dan renovasi gedung. Akankah terbukti?

Bawaslu RI mendesak Bawaslu Mentawai segera olah Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan rapikan arsip. Tantangan geografis Kepulauan Mentawai memerlukan perhatian khusus dalam pengawasan.