Merdeka.com - Pemerhati Hukum Tata Negara, Said Salahudin mengatakan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan (BG) berpotensi memunculkan upaya pemakzulan (impeachment) oleh DPR. Pasalnya, DPR bisa merasa tersinggung lantaran telah menyetujui Komjen BG untuk menjadi Kapolri.

Apalagi bila keputusan Presiden Jokowi untuk tidak melantik Komjen BG itu tak melalui komunikasi dan komitmen politik dengan DPR.

"Kalau Presiden Jokowi belum komunikasikan ke DPR soal nama baru ini, maka DPR bisa mengajukan hak impeachment-nya. Karena BG belum diselesaikan, karena dulu BG DPR yang setujui," katanya di Horapa Resto, Jakarta Pusat, Rabu (18/2).

Said menambahkan, batalnya pelantikan Komjen BG sebagai Kapolri harus mendapatkan persetujuan oleh DPR. Said pun berharap agar keputusan Presiden Jokowi itu bisa memperoleh dukungan dan komitmen politik dari DPR agar dampak politiknya tidak melebar.

"Sekarang muncul nama baru tapi belum ada persetujuan DPR, dan pembatalan BG oleh DPR belum dapat persetujuan juga. Saya harapkan, Presiden Jokowi sudah dapat komitmen persetujuan dari DPR," ujarnya.

Terkait dengan nama Badrodin Haiti yang diusulkan menjadi calon Kapolri, Said menilai hal tersebut merupakan langkah win-win solution lantaran Badrodin Haiti selama ini tidak pernah berseteru dengan KPK. Meski demikian, menurut Said, pengajuan nama Badrodin Haiti harus mendapat persetujuan DPR.

"Kalau yang diusulkan Badrodin Haiti, itu akan mereda ketegangan (KPK vs Polri) sejenak. Badrodin tidak punya masalah. Badrodin tidak menyerang KPK. Kalau Jokowi sudah usulkan kepada DPR, apakah Presiden sudah memutuskan calon baru, apakah sudah dapat persetujuan?" tuturnya.