Merdeka.com - Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) meyakini pemanfaatan Teknolog Informasi (TI) akan membuat pengurusan perizinan menjadi hemat dari sisi waktu dan biaya.

Kepala Bapeten Jazi Eko Istiyanto mengungkapkan, para pemegang izin dan pekerja nantinya tak perlu repot datang ke Bapeten. Mereka bisa mempelajari dan mempersiapkan terlebih dulu sejumlah persyaratan untuk mendapatkan izin.

"Mengunggah dokumennya bisa secara bertahap sesuai dengan yang sudah dimiliki," ungkapnya.

B@lis INFARA untuk menyiasati keterbatasan tenaga inspektur Bapeten yang jumlahnya sekitar 100 orang.

Sedangkan, fasilitas pemanfaatan tenaga nuklir yang harus diawasi berjumlah lebih dari 6.000 fasilitas dengan jumlah izin mencapai lebih dari 13.000.

"Karena resources-nya kurang," ujarnya mengenai alasan Bapeten membangun sistem jaringan TI untuk pengawasan.

Jazi mengatakan pola pengurusan izin dan pelaporan pengelolaan fasilitas tenaga nuklir seperti ini sangat efektif. Perkataan Jazi merujuk dengan adanya peningkatan pelaporan, pemangkasan waktu perizinan, dan membuat kerja inspektur menjadi efisien.

Selain itu ia juga menegaskan, pelaporan tanpa tatap muka dan inspeksi awal pihaknya tetap bisa mendeteksi mana laporan dan data yang meragukan.

"Nanti tempatnya langsung kami datangi," terangnya.

Sementara itu, menurut Sekretaris Utama Bapeten, Hendriyanto Haditjahyono, para inspektur akan melihat secara detail data yang dilaporkan. Setelah itu, dilakukan inspeksi langsung untuk mengkonfirmasi data-data dengan fakta di lapangan.

Kemudian, masih menurut Hendriyanto, inspektur akan mengkategorikan apakah pemegang izin telah memenuhi seluruh persyaratan atau belum.

"Jika dari 100 persen requirement, dia memenuhi 95 persen itu berarti baik. Namun, jika hanya memenuhi 50 persen persyaratan itu kategori tidak patuh. Bapeten akan menempelkan stiker pada peralatannya: warna hijau itu baik, kuning itu cukup, dan merah itu kurang baik," tuturnya.