Bantah kampanye, Irman kunjungi Jambi janjikan pemekaran wilayah
Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPR) RI Irman Gusman hari ini mengunjungi ke Provinsi Jambi. Dia datang dalam rangkaian kunjungan kerja pada 24-25 Maret 2014.
Irman mengenakan baju batik berwarna coklat tiba di Bandara Sultan Thaha, Jambi sekitar pukul 13.00 WIB Senin, (24/3) dan langsung di sambut oleh Gubernur Jambi Hasan Basri Agus.
Dalam konferensi presnya di Restoran Ujasera, Jambi, Irman membantah jika kunjungannya kali ini untuk menggalang dukungan jelang Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). "Saya ini kerja sebagai DPD RI sebelumnya saya memang sudah lama belum kunjungan ke Jambi. Kalau saya kampanye harusnya di Sumatra Barat," ujar Irman kepada wartawan.
Meski demikian, Capres Konvensi Demokrat ini mengatakan otonomi daerah kota Jambi dinilainya masih perlu adanya pemekaran. Oleh karena itu, dia bersama gubernur Jambi berjanji akan mempercepat pembangunan daerah yang terpencil.
"Pemekarannya sudah tidak gampang lagi tapi harus ada persiapan, biar kita tahu persis persiapannya seperti apa, agar semuanya sesuai harapan. 85 persen otonomi baru belum berhasil. Pemerintah saat ini harus dikuatkan dan kita lihat ada yang tidak layak di daerah Jambi ini," jelasnya.
"Setelah pemilu barang kali untuk pemekarannya, kita akan percepatkan kalau pun sudah waktunya. Mungkin, DPD dan DPR yang baru akan mengurusi ini semua," tambahnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Irman Gusman meminta MK menerima seluruh dalilnya dan mengabulkan permohonan keberatan untuk seluruhnya.
Baca SelengkapnyaJenazah alamarhum disemayamkan di Batalyon Padang untuk diserahkan kepada pihak keluarga dan dimakamkan di Provinsi Jambi.
Baca SelengkapnyaKeberadaan bandara baru ini diharapkan membawa kemajuan dan perkembangan yang masif di kabupaten termuda Kaltim ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden akan berada di Kaltim hingga Jumat (1/3/2024) mendatang.
Baca SelengkapnyaSejak tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023, Bawaslu Jawa Barat mencatat 10 jenis dugaan pelanggaran di 22 kota dan kabupaten.
Baca SelengkapnyaMahyeldi menyebut juga telah memerintahkan BPBD Sumbar untuk berkoordinasi dengan BPBD daerah untuk mengambil langkah tindak lanjut.
Baca SelengkapnyaAkmal menegaskan bantuan logistik, kebutuhan makan dan air bersih menjadi hal prioritas, termasuk tenda
Baca SelengkapnyaKementan berkomitmen untuk mempercepat kebutuhan masa tanam dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaBahtiar lebih banyak menghabiskan waktu kerjanya di daerah dibandingkan di Kota Makassar.
Baca Selengkapnya