Merdeka.com - Ribuan warga di Jember, Jawa Timur menjadi korban banjir akibat hujan deras yang melanda daerah tersebut selama tiga hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember mencatat, hingga Kamis (14/01) malam, sebanyak 3.986 kepala keluarga (KK) terdampak banjir.

Mereka tersebar di 12 desa yang ada di 5 kecamatan di Jember. Dua kecamatan yakni Bangsalsari dan Tanggul berada di Jember bagian utara, dan tiga kecamatan lain yakni Puger, Tempurejo dan Gumukmas, berada di kawasan pesisir pantai selatan Jember. Selain rumah warga, empat sekolah juga ikut terendam banjir.

"Ini adalah banjir terbesar yang melanda Jember selama beberapa tahun terakhir," tutur Heru Widagdo, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jember saat ditemui di lokasi bencana pada Kamis (14/01) petang.

Diperkirakan, banjir disebabkan aliran Sungai Bedadung yang merupakan sungai utama dengan berbagai anak sungainya, tidak mampu menampung derasnya air hujan selama tiga hari terakhir. Ketinggian banjir bervariasi, antara 30 cm hingga 1 meter. Penanganan darurat dan evakuasi dilakukan, terutama pada kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak.

"Bagi warga terdampak, kami evakuasi di posko penyelamatan, seperti balai desa dan gedung sekolah," lanjut Heru.

Hingga Kamis (14/01) malam, hujan deras masih terjadi di beberapa kawasan sehingga area terdampak banjir kemungkinan bisa semakin meluas. BPBD Jember dengan dibantu TNI/Polri serta relawan dari berbagai elemen masyarakat, juga memberikan bantuan logistik kepada warga yang terdampak banjir. Tambahan bantuan dan personel juga akan didatangkan dari BPBD Provinsi Jawa Timur.

"Sedang dalam perjalanan untuk memberikan bantuan. Akan segera tiba dari BPBD Jawa Timur," lanjut Heru.

Beberapa sumber di Pemkab Jember yang enggan disebutkan namanya menjelaskan, stok bantuan logistik seperti makanan di gudang BPBD Jember terancam menipis. Hal ini disebabkan karena ketiadaan anggaran Pemkab Jember. Saat dikonfirmasi hal tersebut, Heru tidak menjawab secara tegas. "Iya, amin," ujarnya singkat saat menjawab dukungan moral dan doa dari wartawan merdeka.com.

Dapat dipastikan, seluruh petugas baik ASN maupun Honorer Pemkab Jember yang masih berjibaku membantu pertolongan terhadap warga korban banjir, hingga saat ini bekerja tanpa gaji dan anggaran operasional sepeserpun. Hal ini disebabkan, Rancangan APBD 2021 yang diajukan bupati Jember, dr Faida, ditolak oleh Pemprov Jawa Timur.

Akibatnya, seluruh ASN dan honorer Pemkab Jember yang biasanya menerima gaji di awal bulan, hingga kini masih belum gajian. Tagihan bulanan untuk listrik, air, BBM, rekening telepon, dan sebagainya hingga saat ini juga belum terbayarkan hingga waktu yang belum ditentukan.

Penolakan Pemprov Jatim terhadap RAPBD Jember 2021 itu disebabkan karena bupati Faida mengajukan anggaran yang menyalahi ketentuan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui, pembahasan RAPBD 2021 macet karena konflik bupati Faida dengan DPRD Jember. Karena itu, bupati mengajukan RAPBD 2021 dengan menggunakan payung hukum Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tanpa harus persetujuan DPRD. Namun, sesuai ketentuan, RAPBD tersebut hanya mengatur pos belanja yang bersifat rutin dan mendesak seperti gaji pegawai, pembayaran listrik dan anggaran bencana.

Sayangnya, RAPBD 2021 yang diajukan Bupati Faida pada akhir 2020, juga mengatur pos belanja yang di luar ketentuan rutin dan mendesak. Akibatnya, pada 30 Desember 2020, Gubernur Khofifah menolak RAPBD 2021 yang diajukan bupati Faida.

Pemkab Jember sebenarnya masih diberi kesempatan untuk memperbaiki RAPBD 2021 yang diajukan ke gubernur. Yakni dengan menghapus pos belanja di luar ketentuan. Sayangnya, bupati Faida beberapa hari yang lalu, masih ngotot mengajukan RAPBD 2021 yang sama sehingga kembali ditolak.

"Hanya pemerintah pusat dan Pemprov yang bisa mengatasi seluruh kekacauan di Jember saat ini. Kita berharap seperti itu," ujar Wakil Bupati Jember, Abdul Muqit Arief saat dimintai komentarnya beberapa waktu lalu.