Banjir di Bandar Lampung Telan Korban Jiwa, Wali Kota Kesal Kinerja Balai Sungai Disebut Lambat

Banjir yang melanda beberapa kawasan di Kota Bandar Lampung dalam beberapa hari terakhir telah mengakibatkan korban jiwa. Kejadian ini menarik perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Lampung dan memunculkan kritik tajam dari Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait pengelolaan sungai. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan rasa penyesalannya atas terjadinya bencana ini.

Ia menjelaskan bahwa banjir disebabkan oleh hujan deras yang turun mendadak, ditambah dengan jebolnya tanggul di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

"Pertama kami sangat menyayangkan peristiwa banjir kemarin. Memang terjadi hujan sangat lebat secara mendadak, dan ada tanggul yang jebol di Lampung Selatan," ungkap Mirza dalam rapat koordinasi penanganan banjir lintas instansi di Kantor Gubernur Lampung, Selasa (10/3).

Mirza menekankan bahwa pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat untuk berkoordinasi lintas instansi guna menangani dampak banjir dan menyusun langkah mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Koordinasi ini melibatkan Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, serta Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWS).

"Pemerintah kota, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dan BBWS terus bekerja maksimal serta bersinergi untuk memitigasi agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi ke depan," jelasnya.

Ia juga meminta masyarakat untuk menghargai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam penanganan banjir selama setahun terakhir. Mirza menegaskan bahwa sejumlah langkah penanganan telah mulai menunjukkan hasil meskipun belum sepenuhnya tuntas. "Kita harus menghargai kerja bupati dan wali kota selama satu tahun ini. Meskipun belum selesai, tetapi sudah banyak perubahan yang dilakukan," tambahnya.

Mirza memberikan contoh bahwa banjir yang terjadi pada tahun lalu jauh lebih parah. Saat itu, kawasan Panjang di Bandar Lampung terendam selama tiga hari, sementara Kalianda di Lampung Selatan juga mengalami genangan di berbagai titik.

"Tahun lalu kita ingat di Panjang bisa terendam sampai tiga hari, di Kalianda juga terendam di berbagai tempat. Alhamdulillah tahun ini tidak separah itu," imbuhnya. Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah, diharapkan bencana serupa dapat diminimalisir di masa mendatang.

Pengelolaan Sungai bukan Kewenangan Pemda

Dalam upaya mengatasi masalah banjir, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menyampaikan kritik tajam kepada Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung yang dianggap lamban dalam menangani isu sungai. Eva menegaskan bahwa pengelolaan sungai dan irigasi bukanlah tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan merupakan kewenangan balai sungai.

"Yang namanya sungai, kali, dan irigasi di kota maupun kabupaten itu bukan kewenangan daerah, tapi kewenangan balai," ungkapnya dengan tegas.

Eva mengaku telah melakukan beberapa kunjungan ke kantor BBWS untuk membahas masalah banjir, termasuk pertemuan langsung dengan kepala balai beberapa waktu lalu. Namun, ia menilai bahwa penanganan sungai yang berpotensi menyebabkan banjir belum maksimal.

"Saya sudah beberapa kali datang langsung ke Balai. Bahkan sebulan atau dua bulan lalu saya juga bertemu dengan Kepala Balainya," katanya. Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung siap memberikan dukungan anggaran agar penanganan sungai dapat segera dilaksanakan.

"Saya pernah bilang, kami siap menyiapkan dananya, tapi tolong dibantu. Karena yang tahu kondisi sungai itu Balai," jelas Eva.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menekankan bahwa masalah banjir tidak dapat dilihat sebagai isu yang hanya dihadapi oleh satu daerah saja. Ia menjelaskan bahwa banjir di Bandar Lampung terkait erat dengan kondisi wilayah sekitarnya, sehingga memerlukan penanganan lintas daerah yang menyeluruh.

"Permasalahan banjir ini bukan hanya masalah satu daerah, bukan hanya wali kota atau kabupaten tertentu. Ini menjadi masalah bersama bagi Provinsi Lampung," ujarnya.

Marindo menambahkan bahwa penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh, dari wilayah hulu hingga hilir, dan melibatkan semua pihak terkait. "Penanganannya harus komprehensif dari hulu sampai hilir dan dilakukan secara kolaboratif. Tidak bisa saling menyalahkan karena semua punya peran," jelasnya.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung

Sementara itu, Elroy Koyari, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, menyatakan bahwa normalisasi sungai merupakan langkah mendesak yang harus diambil untuk mengurangi risiko banjir di Bandar Lampung. Ia menjelaskan bahwa kapasitas beberapa sungai saat ini sudah tidak mampu menampung debit air yang meningkat saat hujan deras akibat pendangkalan yang terjadi.

"Sebagian besar sungai kapasitasnya sudah tidak sesuai. Selain normalisasi sungai, juga perlu peninggian tanggul karena banyak tanggul yang elevasinya sudah rendah," katanya.

Elroy juga menekankan pentingnya penataan sempadan sungai, mengingat masih banyak rumah warga yang dibangun terlalu dekat dengan aliran sungai, yang menyulitkan proses pembersihan. Dalam perspektif jangka panjang, BBWS berupaya mendorong penyusunan master plan untuk penanganan banjir di Bandar Lampung agar tindakan yang diambil tidak bersifat parsial.

"Yang paling penting sebenarnya master plan banjir ini belum ada. Kalau sudah ada, kita tahu langkah apa yang harus dilakukan secara menyeluruh," ujar Elroy.