Merdeka.com - Pemerintah menetapkan calon ibu kota baru di Kalimantan Timur. Seiring itu, bangunan tempat tinggal liar bermunculan di areal Tahura Bukit Soeharto, dekat dengan Samboja, Kutai Kartanegara, yang masuk salah satu kawasan ibu kota negara (IKN) baru.

Tim gabungan UPTD Tahura Bukit Soeharto bersama Polsek Loa Janan membongkar bangunan liar di kawasan Tahura, di jalan poros Samarinda-Balikpapan. Bangunan liar itu diantaranya berupa pondok tempat tinggal.

"Sebelumnya, petugas UPTD sudah sering sosialisasi larangan mendirikan bangunan dan larangan buka lahan," kata Kepala UPTD Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Rusmadi dikonfirmasi merdeka.com, Kamis (31/10).

Rusmadi menerangkan, tindakan tegas dilakukan mengacu pada aturan. "Prinsipnya, apapun kita musnahkan. Jelas di Undang-undang, di area konservasi, barang apapun di dalam dimusnahkan," ujar Rusmadi.

"Kami juga kemarin peringatkan untuk sepekan kedepan. Kalau tidak merespons baik, tim gabungan gerak lagi. Tapi kita hati-hati, tidak semaunya. Jangan sampai timbul masalah sosial baru," tambahnya.

Ditanya apakah kemunculan bangunan liar di Tahura Bukit Soeharto, diduga seiring dengan penetapan Kaltim sebagai IKN. Apalagi, Bukit Soeharto, dekat dengan kawasan IKN baik di Samboja, maupun di Penajam Paser Utara.

"Kemungkinan besar (terkait IKN) itu. Saya juga bingung, begitu diumumkan IKN dekat Tahura. Jangankan tu, sertifikat saja banyak muncul, lahan dikapling-kapling," sebut Rusmadi.

"Yang jelas dalam konservasi, tidak ada izin, tidak ada sertifikat. Itu jelas tidak ada. Kita sudah sosialisasi, jangan buka lahan. Sementara, yang ada saja mau kita rehab, hijaukan," tambahnya.

Rusmadi menjelaskan, dengan penetapan IKN, diharapkan membantu pengawasan Bukit Soeharto.

"Tapi dari kami, UPTD Tahura, jangan sampai kami dibilang pembiaran. Kami sudah berbuat (menertibkan). Kita liat dulu situasi kondisi. Karena bangunan pondok, mau tidak mau musnahkan, beri efek jera. Kita ambil tindakan selalu hati-hati. Makanya kami ajak kepolisian," pungkasnya.