Bamsoet ingatkan dosen asing dapat berdampak pada ketahanan nasional

Merdeka.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) angkat suara terhadap pro dan kontra wacana Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mendatangkan sekitar 200 dosen dari luar negeri. Rencana Kemenristekdikti itu dianggap bakal semakin mudah untuk terealisasi dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Menurut Bamsoet, Kemenristekdikti sebaiknya tak buru-buru mengeksekusi rencana itu. Legislator Golkar itu meminta kementerian yang dipimpin M Nasir tersebut melakukan pemetaan tentang kebutuhan setiap perguruan tinggi terlebih dahulu.

"Mengingat dengan banyaknya dosen asing masuk ke Indonesia dapat berdampak pada ketahanan nasional," ujar Bamsoet di Jakarta, Sabtu (14/4).

Politikus berlatar belakang wartawan dan pengusaha itu justru mendorong Kemenristekdikti untuk membenahi terlebih dahulu permasalahan-permasalahan terkait dosen. Dia mencontohkan, persoalan fasilitas, sistem penggajian, model ketenagakerjaan dosen, serta ketimpangan sumber daya manusia (SDM) perguruan tinggi di perkotaan dan daerah-daerah di Indonesia.

Bamsoet juga menyarankan ke Kemenristekdikti untuk mengadakan rapat bersama dengan Forum Rektor Indonesia (FRI) dan Asosiasi Dosen Indonesia (ADI). Tujuannya adalah mengkaji kembali wacana kebijakan tersebut dan memikirkan landasannya.

"Agar wacana kebijakan tersebut tidak menimbulkan permasalahan baru bagi pendidikan dan riset di Indonesia," ulasnya.

Selain itu, Bamsoet juga mendorong Kemenristekdikti mencari upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas dosen di tanah air agar fokus sebagai ilmuwan dalam kampus.

"Berikan dukungan dan pelatihan dosen secara berkala, sehingga perguruan tinggi di Indonesia dapat fokus dalam pengembangan riset di internal kampus serta menghasilkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan zaman," ujarnya.

Sebelumnya Menristekdikti M Nasir mengungkapkan, pemerintah berencana mendatangkan 200 dosen dari mancanegara demi mendongkrak reputasi pendidikan nasional di bidang riset dan teknologi. Fokus kebijakan itu adalah mendatangkan dosen untuk sains dan teknologi. (mdk/rzk)