Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Badan Siber Nasional diminta jangan jadi 'tukang atur'

Badan Siber Nasional diminta jangan jadi 'tukang atur' Berita hoax. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Pemerintah segera membentuk Badan Siber Nasional dalam waktu dekat. Salah satunya bertujuan untuk menangkal maraknya berita hoax. Anggota Komisi I DPR Efendi Simbolon menyetujui pembentukan Badan Siber Nasional. Meski begitu, dia berharap nantinya Badan ini tak terlalu menjadi 'pengatur'.

"Tugasnya mengawasi aja. Jangan jadi tukang atur," kata Efendi dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1).

Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan, mengatur perilaku manusia dan media sosial sangat sulit. Sebab, kata dia, belum ada cara yang ditemukan bagaimana mengatur manusia dan media sosial.

"Kalau pertanyaan mengatur, maka bagaimana caranya mengatur orang bicara di dunia maya, karena di dunia nyata saja pemerintah mengatur kurang tepat. Di masa sekarang orang diatur itu sulit," katanya.

Dia meminta Badan Siber Nasional harus dapat mampu berperan layaknya seorang wasit dalam satu pertandingan. Tugas wasit, kata dia, hanya bertugas mengawasi bukan mengatur jalannya pertandingan.

"Ibarat pertandingan saja, dia (Badan Siber Nasional) harus seperti wasit. Dia harus mengawasi pertandingan saja. Misalnya untuk situs yang diblokir. Kalau sudah diblokir, no excuse. Jangan ada lagi, misalnya direhabilitasi agar nanti bisa aktif lagi. Sekali semprit, semprit saja," tukasnya.

(mdk/pan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sekjen Repro: Pemilih Pandai Paham Pertahanan Negara Sangat Penting untuk Indonesia

Sekjen Repro: Pemilih Pandai Paham Pertahanan Negara Sangat Penting untuk Indonesia

Meski memilih menjadi negara netral, Indonesia dihadapkan pada sejumlah ancaman dan tantangan yang perlu diantisipasi dengan bijak.

Baca Selengkapnya
Aiman Bakal Diperiksa Terkait Penyebaran Berita Bohong Pada 26 Januari 2024

Aiman Bakal Diperiksa Terkait Penyebaran Berita Bohong Pada 26 Januari 2024

Aiman bakal diperiksa terkait penyeberan berita bohong netralitas Polri di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
22 Desember 1948: Sjafruddin Prawiranegara Mendirikan Pemerintahan Darurat RI di Sumatra Barat

22 Desember 1948: Sjafruddin Prawiranegara Mendirikan Pemerintahan Darurat RI di Sumatra Barat

Berawal dari Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948, PDRI pun didirikan di Sumbar.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.

Baca Selengkapnya
Detik-Detik Eks Casis Bintara Iwan Dihabisi Serda Adan, Korban Dicekik, Ditusuk Lalu Dibuang ke Jurang

Detik-Detik Eks Casis Bintara Iwan Dihabisi Serda Adan, Korban Dicekik, Ditusuk Lalu Dibuang ke Jurang

Polisi ungkap detik-detik peristiwa tewasnya eks calon siswa Bintara Iwan oleh anggota TNI AL Serda Adan.

Baca Selengkapnya
Segini Santunan dari Pemerintah untuk Korban Meninggal Kecelakaan KA di Cicalengka

Segini Santunan dari Pemerintah untuk Korban Meninggal Kecelakaan KA di Cicalengka

Besaran dana santunan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.15 Tahun 2017.

Baca Selengkapnya
Mengenang Chatib Sulaiman, Tokoh Perjuangan Kemerdekaan yang Namanya Bak Terlupakan

Mengenang Chatib Sulaiman, Tokoh Perjuangan Kemerdekaan yang Namanya Bak Terlupakan

Tokoh perjuangan kemerdekaan asal Tanah Datar ini mulai dilupakan, bahkan namanya sendiri sudah diajukan sebagai pahlawan nasional sejak lama

Baca Selengkapnya
Sosok Polisi Nabung di Toko Bangunan Demi Bangun Sekolah Bikin Jenderal Polisi Takjub

Sosok Polisi Nabung di Toko Bangunan Demi Bangun Sekolah Bikin Jenderal Polisi Takjub

Demi menebus asa membangun sekolah, seorang polisi rela menyisihkan gaji untuk menabung.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.

Baca Selengkapnya