Auditor BPK Dicecar Pansel Capim KPK soal SKL BLBI Sjamsul Nursalim

Selasa, 27 Agustus 2019 18:48 Reporter : Merdeka
Auditor BPK Dicecar Pansel Capim KPK soal SKL BLBI Sjamsul Nursalim Pansel Capim KPK. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - I Nyoman Wara, calon pimpinan KPK berlatar belakang Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), disinggung panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait gugatan tersangka Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Sjamsul Nursalim.

Wara mengungkap, pihaknya sudah bekerja sesuai standar saat mengaudit perkara BLBI. Namun menurutnya bila ada dugaan pihaknya melawan hukum dan dituntut perdata itu merupakan hak penggugat.

"Kami dilaporkan, dituntut perdata. Kami tak bisa melarang orang menuntut. Tetapi yang bisa dilakukan bekerja sesuai standar sehingga apa kata orang bisa buktikan kerja," kata Wara di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa (27/8).

Diketahui, Wara adalah pihak tergugat di Pengadilan Negeri Tangerang terkait penghitungan kerugian negara yang mencapai Rp4,58 triliun. Gugatan ini dilayangkan oleh Sjamsul Nursalim.

Rekam jejak Wara Pada 2017, adalah seorang Auditor BPK. Dia melakukan audit investigasi atas dugaan tindakan pindana korupsi dalam pemberian Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau SKL BLBI.

Awalnya, pada audit BPK pada 2002 dan 2006 tidak ada kerugian negara, tetapi pada 2017, saat Nyoman Wara masuk, tiba-tiba ditemukan ada kerugian negara dalam pemberian SKL BLBI itu.

Laporan hasil Audit BPK 2017 itu kemudian dijadikan dasar KPK menjerat Syafruddin Arsyad Temenggung atas dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI kepada Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Merasa tak terima dari hasil audit terbaru dilakukan Wara, Sjamsul pun akhirnya menggugat secara perdata karena tidak melayangkan konfirmasi atau permintaan tanggapan kepada dirinya.

Namun menurut Wara, hal itu tidak diperlukan. Sebab, menurut Wara, kerugian negara adalah pemeriksaan investigatif dan standar pemeriksaan keuangan negara untuk pemeriksaan sifatnya rahasia tidak perlu minta tanggapan.

"Memang kami tidak minta tanggapan. Karena Selain pemeriksaan investigatif itu harus kami minta tanggapan," Wara menandasi.

Reporter: Muhammad Radityo Priyasmono
Sumber: Liputan6.com [gil]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini