'Atas nama kemanusiaan, Indonesia harus pelopori penanganan Rohingya'

Merdeka.com - Ketua Setara Institute Hendardi mengingatkan perlunya mewaspadai upaya adu domba antarbangsa maupun di dalam negeri terkait krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya di Myanmar. Ditakutkan ada kelompok ingin memperkeruh suasana dengan membumbui isu agama.

"Populisme agama akan mendapat tempat kokoh di tengah krisis kemanusiaan semacam ini, apalagi aktor yang terlibat dalam krisis berbeda secara diametral dalam soal agama dan etnis," kata Hendardi, Senin (5/9).

Menurut dia, diskriminasi ganda dan dugaan genosida atas dasar agama dan etnis yang dialami oleh Rohingya sangat mungkin menghimpun solidaritas dan dukungan publik. Hendardi mendukung langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia mengirim Menlu Retno Marsudi ke Myanmar untuk melakukan lobi perdamaian.

"Atas nama kemanusiaan, pemerintah Indonesia harus menjadi pelopor penanganan Rohingya," tuturnya.

Namun, selain itu, pemerintah juga harus mengantisipasi kelompok-kelompok masyarakat yang mengkapitalisasi isu ini untuk kepentingan politik dalam negeri. "Jika pemerintah tidak mengambil langkah politik, potensi ketegangan sosial di dalam negeri juga cukup tinggi," imbuh Hendardi.

Ia mengatakan Rohingya adalah tragedi kemanusiaan yang secara etis dan politik menuntut dunia internasional untuk melakukan intervensi kemanusiaan. "Negara-negara ASEAN tidak bisa berlindung di balik prinsip menghormati kedaulatan Myanmar atas tragedi ini," kata Hendardi.

Menurutnya, pembiaran dunia internasional atas Rohingya diduga kuat memiliki motivasi politik ekonomi kawasan sehingga Aun San Su Kyi terus memeroleh proteksi politik karena belum ada rezim pengganti yang potensial dan akomodatif menjaga kepentingan sejumlah negara-negara yang memiliki kepentingan.

Hendardi menilai krisis Rohingya lebih besar didorong oleh dinamika politik dalam negeri Myanmar. Dengan demikian, potensi gangguan keamanan terhadap kawasan tidak akan menyebar sebagaimana penyebaran kelompok ideologis ISIS.

"Yang pasti akan makin banyak pencari suaka ke Indonesia dan sejumlah kawasan lain. Para pencari suaka adalah problem 'human security' dan kewajiban negara-negara untuk mencari resolusi terbaik bagi Rohingya," kata Hendardi.

Hendardi mengindikasikan keterlibatan tentara Myanmar dalam krisis Rohingya, dan itu menjadi bukti bahwa kekerasan itu dipelopori oleh negara. Karena itu, selain intervensi kemanusiaan, advokasi Myanmar juga sangat dimungkinkan karena genosida merupakan salah satu kejahatan internasional termasuk kompetensi absolut International Criminal Court (ICC) dengan yurisdiksi internasional. (mdk/did)