Atap Bangunan Dua Proyek Pemkab Jember Roboh, Diduga Pengerjaan Tak Sesuai Standar

Merdeka.com - Kasus robohnya atap dua bangunan milik Pemkab Jember, Jawa Timur, mulai menguak dugaan baru. Dua peristiwa ambruknya atap instansi pemerintah itu disorot karena terjadi dalam waktu yang berdekatan. Muncul indikasi, bahwa pengadaan proyek fisik di Jember menggunakan bahan yang di bawah standar dan tidak sesuai aturan.

Indikasi ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi C DPRD Jember pada Rabu (18/12) kemarin.

Ketua Perkumpulan Aplikator Konstruksi Baja Ringan (PAKBR) Jember, Ahmadijaya yang diundang Komisi C dalam RDP tersebut menyebut, dua proyek tersebut dikerjakan tanpa menggunakan jasa aplikator konstruksi baja. Hal ini berpengaruh pada umur ketahanan bangunan.

"Dengan tidak menggunakan aplikator dalam pembangunan konstruksi atap baja, otomatis bahan yang digunakan bukan dari pabrikan," ujar Ahmadijaya usai RDP.

Selain berpengaruh pada kualitas bahan yang digunakan, penggunaan aplikator konstruksi baja juga penting dilakukan, terkait dengan pemasangannya. "Kalau tidak pakai aplikator, tidak dapat dipertanggungjawabkan teknis pemasangannya," tutur Ahmadijaya.

Dua proyek yang dimaksud adalah rehab atap SDN Keting 02 Jombang yang ambruk pada 14 Desember 2019, serta rehab atap kantor Kecamatan Jenggawah yang roboh pada 3 Desember 2019 lalu.

Selain karena terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan, ambruknya dua proyek milik Pemkab Jember itu juga disorot karena terjadi di saat proyek baru selesai atau sedang digarap. Ambruknya atap SDN Keting 02 Jombang yang menghabiskan anggaran lebih dari Rp 200 juta terjadi saat rehab baru selesai sekitar satu minggu.

Sedangkan atap kantor Kecamatan Jenggawah runtuh saat proyek senilai lebih dari Rp 2 Miliar itu belum rampung digarap.

Berdasarkan data yang dimiliki, Ahmadijaya bahkan menyebut, mayoritas proyek konstruksi di Pemkab Jember tidak menggunakan aplikator konstruksi baja sehingga kualitas bangunannya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Mayoritas penggunaan konstruksi baja ringan dalam proyek Pemkab Jember tidak melibatkan aplikator. Berapa proyek? Banyak," ujarnya.

Penggunaan aplikator konstruksi baja, menurut Ahmadijaya, harus dilakukan dalam proyek-proyek pemerintah. Sebab, pemasangan konstruksi baja membutuhkan kesulitan tersendiri.

"Konstruksi baja ringan itu tidak sesederhana mengerjakan kontruksi atap kayu. Karena konstruksi baja ringan harus diperhatikan banyak hal," tutur Ahmadijaya.

Jasa aplikator konstruksi baja ringan, lanjut Ahmadijaya, memiliki sertifikasi dari pabrikan baja. Sehingga, pemasangan konstruksi atap baja ringan, bisa dijamin sesuai spek pabrik, bahkan bisa digaransi umur ketahanannya.

"Penggunaan baja ringan perlu berkonsultasi dengan aplikator. Karena kami ini ditunjuk pabrikan untuk mengerjakan konstruksi baja ringan. Sehingga dari pemilihan konstruksi hingga pemasangannya dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan ketika menggunakan aplikator, kami bisa memberikan garansi 10 tahun untuk konstruksi atap baja ringannya," tegasnya.

Bahkan Ahmadijaya menduga, proyek fisik di Pemkab Jember yang ambruk, menggunakan baja hasil produksi industri rumahan, bukan produk pabrikan yang resmi. "Spek dan bahannya, kan beda antara home industry dengan dari pabrik," pungkas Ahmadijaya.

DPRD akan Bentuk Pansus

Kontan saja, pengakuan Ahmadijaya itu mengejutkan dewan. Meski demikian, Komisi C masih akan mengkajinya terlebih dahulu. "Nanti akan kita tinjau terlebih dahulu aturan main jasa kontruksi baja ringan seperti apa. Apakah memang benar diwajibkan menggunakan aplikator dalam penerapannya atau tidak," papar Ketua Komisi C DPRD Jember, David Handoko Seto usai memimpin RDP.

Selanjutnya, Komisi C juga akan mendalami perihal kualitas baja ringan dari industri rumahan. "Apakah bisa digunakan oleh pengusaha jasa kontruksi dalam proyek-proyek pemerintah daerah. Karena ada standar SNI dan standar tertentu lainnya yang harus dipenuhi," tutur David.

Hasil dari RDP yang digelar Komisi C ini nantinya akan diteruskan ke pimpinan dewan. Tidak menutup kemungkinan, hasil RDP akan ditindaklanjuti dalam Panitia Khusus (Pansus). Dewan juga akan mengecek dugaan bahwa banyak proyek pemkab yang tidak menggunakan aplikator konstruksi baja.

"Langkah DPRD dari temuan yang ada hari ini, selanjutnya akan membentuk Pansus. Terutama semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait akan dimintai informasi perihal proyek yang ada di Kabupaten Jember. Dari OPD-OPD yang ada nantinya dapat diketahui apakah memang mayoritas proyek Pemkab Jember tidak menggunakan aplikator dalam konstruksi baja ringan," pungkas politikus Partai Nasdem itu.