Anggota DPRD Jabar: Pembentukan Satgas Pembangunan Pesantren Strategis, Sayangnya Anggaran Rp153 Miliar Belum Terealisasi!

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Zaini Shofari, menyambut baik pembentukan Satuan Tugas Penataan Pembangunan Pesantren oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar. Langkah ini dinilai sangat strategis untuk masa depan pendidikan keagamaan di Indonesia. Satgas tersebut diharapkan dapat bekerja secara lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Agama, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Zaini Shofari menyatakan bahwa kehadiran Satgas Pembangunan Pesantren ini merupakan harapan baru, khususnya bagi ribuan pesantren yang tersebar di Jawa Barat. Provinsi ini dikenal sebagai wilayah dengan jumlah pesantren terbanyak di Indonesia, sehingga dukungan konkret sangat dibutuhkan. Ia juga mendorong agar Satgas ini mampu menjembatani kebutuhan riil pesantren dengan berbagai program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Meskipun demikian, Zaini Shofari mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait belum adanya realisasi dari alokasi anggaran yang semula direncanakan untuk pesantren. Anggaran sebesar Rp153 miliar yang dialokasikan untuk tahun 2025 tersebut, menurutnya, belum terealisasi sepenuhnya. Situasi ini menimbulkan kekecewaan, mengingat besarnya kebutuhan infrastruktur dan pengembangan di lingkungan pesantren.

Harapan Baru dan Tantangan Satgas Pembangunan Pesantren

Pembentukan Satgas Penataan Pembangunan Pesantren merupakan inisiatif penting untuk menata dan mengembangkan infrastruktur pendidikan keagamaan. Zaini Shofari menilai, “Ini langkah strategis dan membanggakan, apalagi Satgas ini akan bekerja lintas kementerian dan lembaga yakni dengan Kementerian PUPR, Kementerian Agama, dan badan-badan terkait baik di pusat maupun daerah.” Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat menciptakan solusi komprehensif untuk berbagai permasalahan yang dihadapi pesantren.

Keberadaan Satgas Pembangunan Pesantren ini menjadi angin segar bagi pesantren di Jawa Barat yang jumlahnya sangat signifikan. Dengan adanya Satgas, diharapkan kebutuhan nyata pesantren, mulai dari fasilitas belajar hingga asrama santri, dapat terakomodasi. Zaini Shofari menekankan pentingnya peran Satgas dalam memastikan program pemerintah pusat benar-benar sampai dan bermanfaat bagi pesantren.

Namun, tantangan besar muncul terkait realisasi anggaran. Alokasi dana Rp153 miliar yang semula direncanakan untuk pesantren pada tahun 2025 belum terealisasi. Bahkan, bantuan tersebut dikabarkan diganti hanya dengan beasiswa santri senilai Rp5 miliar, sebuah jumlah yang dianggap sangat tidak sebanding. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan pesantren secara menyeluruh.

Sorotan Terhadap Realisasi Anggaran dan Kondisi Infrastruktur

Zaini Shofari menyoroti serius masalah realisasi anggaran untuk pesantren. Menurutnya, pemetaan infrastruktur pesantren dan lembaga pendidikan lainnya harus menjadi prioritas utama pemerintah. Langkah konkret sangat diperlukan untuk menangani persoalan infrastruktur lembaga pendidikan secara menyeluruh, bukan hanya sekadar wacana atau janji.

Kekhawatiran mengenai infrastruktur pesantren semakin diperkuat dengan insiden-insiden yang terjadi sebelumnya. Zaini mengingatkan tentang robohnya mushalla santri putra di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo, dan juga SMKN1 Cileungsi, Jawa Barat. Insiden-insiden ini, menurutnya, menandakan lemahnya pengawasan terhadap infrastruktur lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi benteng penguatan sumber daya manusia.

Evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fisik bangunan lembaga pendidikan menjadi krusial untuk mencegah terulangnya insiden serupa. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap bangunan pesantren memenuhi standar keamanan dan kelayakan. Tanpa pengawasan yang ketat, risiko kecelakaan dapat terus mengancam keselamatan para santri dan tenaga pendidik.

Sinergi Pusat dan Daerah untuk Masa Depan Pesantren

Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat lebih proaktif dan bersinergi dengan pemerintah pusat melalui Satgas Penataan Pembangunan Pesantren. Sinergi ini krusial untuk memastikan bahwa program-program pusat dapat diimplementasikan dengan baik di daerah. Koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah akan mempercepat proses perbaikan dan pengembangan infrastruktur pesantren.

Dengan penguatan sinergi antara pusat dan daerah, Zaini Shofari yakin bahwa pendidikan dan pembinaan keagamaan di pesantren akan berkembang lebih baik dan berkelanjutan. Pesantren membutuhkan dukungan nyata, bukan hanya janji-janji manis. “Pesantren perlu dukungan nyata. Bukan hanya wacana, tapi tindakan konkret dalam bentuk bantuan infrastruktur dan sarana keagamaan yang layak,” tegasnya.

Dukungan konkret ini mencakup pembangunan, renovasi, dan pemeliharaan fasilitas pesantren, serta penyediaan sarana prasarana yang memadai. Dengan infrastruktur yang kuat dan aman, pesantren dapat fokus pada perannya sebagai pusat pendidikan dan pembinaan karakter generasi muda. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Sumber: AntaraNews