Anggota DPRD Depok Minta Ridwan Kamil Turun Tangan Selesaikan Polemik SD Pondok Cina

Senin, 28 November 2022 15:28 Reporter : Nur Fauziah

Pembangunan Trotoar Jalan Margonda Depok Halangi Pintu Masuk SDN Pondok Cina 1. ©Liputan6.com/Herman Zakharia

Merdeka.com - Anggota DPRD Kota Depok Ikravany Hilman meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turun langsung dalam menyelesaikan polemik SDN Pondok Cina 1. Pasalnya hingga kini siswa masih belajar tanpa guru di sekolah yang akan dibangun masjid tersebut. Padahal, banyak siswa kelas VI yang harus menempuh ujian kelulusan beberapa bulan lagi.

"Sekarang langkah tegas berikutnya adalah dari gubernur. Jadi, gubernur enggak bisa hanya wait and see saja. Karena ini setiap hari waktu anak terbuang," kata Ikravany, Senin (28/11).

Menurutnya, dalam hal ini gubernur memiliki kekuatan untuk menegur Wali Kota Depok agar segera menyelesaikan polemik yang terjadi. Karena rencana pembangunan Masjid Al Qudus tersebut mendapat intervensi dari anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Kenapa dia (gubernur) punya kekuatan? Loh ini kan akan dibangun menggunakan anggaran provinsi. Walaupun jelas beliau bicara kalau pemkot mau minta apapun, selama itu ada alokasinya kita (Pemprov) akan kasih, tapi soal lahan harus disediakan," ujarnya.

Ketua Fraksi PDIP itu mengatakan, rencana pembangunan masjid tersebut hanya bisa dibatalkan oleh gubernur. Sehingga Ikra pun meminta agar gubernur memberikan langkah tegas agar polemik tidak berlarut-larut.

"Nah kalau sekarang ada masalah, yaudah selesaikan dulu masalahnya. Artinya, kalau enggak selesai bisa ditunda atau dibatalin sama sekali. Nah ini yang perlu segera, ya sudah tunda dulu lah. Iya donk (langkah tegas). Salah satu yang bisa menunda kan itu (gubernur). Karena DPRD dengan Pemkot kan sejajar posisinya, kami sudah buat rekomendasi dan diabaikan. Tapi kan kita terus berjuang dan mudah-mudahan gubernur melihat. Saya mencoba mengetuk hati gubernur. Tolong, ada pemkot ada ortu siswa ini nomor dua, nomor satu adalah anak-anak ini tolong. Bertindak demi anak-anak karena meraka akan ujian," katanya.

2 dari 2 halaman

Dia mengaku pihaknya sudah mengeluarkan rekomendasi pada Pemkot Depok namun diabaikan. Bahkan lembaga sekelas KPAI sambung Ikra juga diabaikan rekomendasinya. Dirinya sekali lagi mengingatkan agar hak anak untuk mendapatkan pendidikan jangan sampai terlanggar.

"Sudah berbagai lembaga melakukan rekomendasi dari mulai KPAI, Ombudsman dan Pemprov sudah kasih pernyataan yang semuanya menyatakan bahwa selesaikan dulu masalahnya, tapi selama penyelesaian hak anak jangan terlanggar. Mau jadi apapun silakan buat negosiasi pembicaraannya dengan para pihak yang sengketa tapi diingatkan agar hak anak jangan sampai dilanggar, harus sekolah," ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Kota Depok Afifah Alia mengharap hal serupa agar hak anak untuk mendapatkan pendidikan tidak terabaikan. Melihat tiga pekan siswa belajar tanpa guru, dirinya berpendapat itu sama saja sudah terjadi kekerasan terhadap anak.

"Kekerasan terhadap anak sudah terjadi di sini. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan sudah dilanggar. Kita akan lapor hal ini ke KPAI," katanya.

Poltisi PDIP itu juga sudah berdiskusi dengan wali murid. Dan hasilnya, tidak ada yang menolak pembangunan masjid. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah pemerintah menyediakan dulu lokasi sekolah baru agar siswa dapat belajar dengan layak. Dia juga mendengar keluhan bahwa ketika anak menumpang belajar di SDN Pondok Cina 3 dan 5 tidak ada ruangan kelas yang memadai. Sehingga siswa belajar di musola dan ruang seadanya.

"Kita sebagai warga Depok setuju mau dibangun apapun. Tapi, intinya bangun dulu SD-nya. Setelah dibangun barulah tanahnya digunakan. Kalau memang mau dimerjer, buat dulu studi kelayakan. Cukup enggak lahannnya di sana. Karena saya dengar murid di sini lebih banyak dari murid di SDN Pondok Cina 3 dan 5. Jadi buat dulu studi kelayakannya. Di sana sudah pagi siang sekolah, ditambah kelas sampai ke depan, musala dipakai (untuk belajar). Ini sangat memaksakan dan dilakukan tanpa ada studi kelayakan. Harusnya dibuat dulu studi kelayakannya," tutupnya.

[cob]