Merdeka.com - Anggota DPR Fraksi Gerindra Yan Permenas Mandenas berbicara konflik di Papua yang masih terus terjadi. Menurutnya, permasalahan mendasar di Papua adalah tidak pernah diajak dialog oleh pemerintah.

"Hampir semua elemen masyarakat di Papua, termasuk teman-teman kelompok KKB, kemudian OPM, intelektual di bawah Benny Wenda dan lain-lain itu, semua teriak meminta untuk bagaimana menyelesaikan damai di tanah Papua itu melalui dialog dengan Jakarta, tetapi kita tahu bahwa konsep dan ruang dialog itu tidak pernah dibuka Jakarta sampai hari ini," katanya dalam diskusi di DPR, Selasa (27/4).

Yan mengaku sudah berdiskusi dengan para aktivis maupun kelompok di Papua terkait adanya situasi penembakan yang terjadi. Dia mendorong kekerasan ini diakhiri agar masyarakat tidak menjadi korban. Tetapi, kelompok-kelompok Papua justru mempertanyakan kapan diajak dialog oleh pemerintah.

"Pertanyaan mereka ternyata kapan kita bisa dialog dengan Jakarta untuk menyelesaikan masalah Papua seperti Aceh, kalau Aceh gencatan senjata bisa dilakukan, kenapa pemerintah tidak bisa mendorong itu, supaya kita selesaikan dengan pola yang sama," ucapnya.

"Saya pikir mungkin akan tuntas dan kita ajak teman-teman OPM aktif semua yang ada di hutan itu untuk turun dan serahkan senjata dan serahkan diri, sepakati bersama bahwa tidak ada lagi aksi teror dan tembak-menembak seperti ini," tambahnya.

Menurutnya, masyarakat di Papua juga tidak menginginkan pertumpahan darah dan aksi saling balas dendam panjang terus terjadi. Dia yakin bila kelompok kriminal di Papua terus ditumpas tanpa dialog, generasi baru akan muncul. Polanya akan tetap sama hingga tak kunjung selesai.

"Karena yang akan kita ubah adalah bagaimana mengubah mindsetnya, mindset berpikir orang di Papua, baik itu secara politis, pendekatan ekonomi kita harus ubah semua dengan cara resolusi yang kita berikan melalui dialog," terangnya.

Yan menegaskan, jika pemerintah bisa membuka dialog maka sebuah kesepakatan damai bisa diwujudkan. Kesepakatan bersama pertikaian di Papua pun bisa di akhiri.

"Tapi kalau itu tidak ada ruang sama sekali yang diberikan oleh pemerintah, sampai kapanpun jangankan saya di DPR, tokoh-tokoh Papua pun semua teriak hal yang sama, apalagi yang ada di grassroot yang ada di balik gunung, di balik hutan," pungkas anggota DPR Dapil Papua itu.