Anggota DPR minta anggota HTI kembali ke Pancasila dan NKRI
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily menilai keputusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menolak gugatan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan kemenangan bagi Pancasila. Sebab, menurutnya, HTI adalah kelompok yang berupaya mengganti ideologi Pancasila.
"Keputusan PTUN ini merupakan kemenangan Pancasila dari rongrongan pihak-pihak yang selalu mengatasnamakan agama untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi negara," kata Ace saat dihubungi, Senin (7/5).
Keputusan pengadilan itu, kata Ace, menguatkan aturan Perppu Ormas yang dibahas oleh Komisi II DPR. Perppu tersebut menjadi dasar hukum untuk membubarkan HTI.
Selain itu, Ace menyebut keputusan PTUN itu menandakan HTI secara legal telah sah menurut yuridis telah dibubarkan.
"Sebagai mantan Anggota Komisi II yang terlibat dalam pembahasan Perppu Ormas, keputusan Pengadilan telah memperkuat Perppu Ormas yang menjadi landasan dalam membubarkan HTI," tegasnya.
Dengan keputusan ini, lanjut Ace, pembubaran HTI tak lagi disebabkan karena alasan politik semata melalui Perppu Ormas, tetapi juga sah secara hukum.
"Kami mengimbau kepada seluruh anggota HTI kembali ke pangkuan Pancasila dan NKRI sebagai milik kita semua, bangsa Indonesia," tandasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP disebutnya sebagai partai yang konsisten dalam memperjuangkan Ideologi Pancasila.
Baca SelengkapnyaKris Dayanti menjalani hari-hari terakhirnya sebagai anggota DPR RI dengan penuh semangat
Baca SelengkapnyaSelain Hadi, ada nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga dilantik hari ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PDIP siap menjadi oposisi di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance.
Baca SelengkapnyaPDI Perjuangan menyesalkan aksi tindak kekerasan dan penyiksaan prajurit TNI terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali.
Baca SelengkapnyaHakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengungkap alasan lembaganya tak menghadirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang lanjutan PHPU.
Baca SelengkapnyaHasto mengingatkan masa reformasi atau saat Prabowo diberhentikan sebagai TNI.
Baca SelengkapnyaSuhartoyo meminta semua pihak untuk hadir dan mendengrkan kesaksian dari empat menteri terkait.
Baca SelengkapnyaJokowi, kata Cokorda sering mendapat kritikan hingga cercaaan namun tak pernah menggubrisnya.
Baca Selengkapnya