Anggota DPR kritik Panglima TNI selalu pakai PDL loreng
Merdeka.com - Sejak dilantik menjadi Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, pada 8 Desember 2017 lalu, Marsekal Hadi Tjahjanto hampir selalu mengenakan pakaian dinas lapangan (PDL) loreng dalam segala kondisi. Hal itu mendapat perhatian dari anggota Komisi I DPR, Mayjen Purnawirawan Supiadin Aries Saputra.
Politisi NasDem ini mengatakan, penggunaan pakaian dalam dinas kemiliteran sudah ada aturannya dan disesuaikan dengan kondisi dan kepantasan. Menurutnya, dengan selalu menggunakan PDL loreng oleh Marsekal Hadi bisa mengesankan kondisi sedang tidak aman.
"Kan tidak enak juga kalau beliau mendampingi presiden yang pakai jas, beliau malah pakai loreng (PDL). Kan terkesan tidak aman. Seperti Siaga 1 saja," kata pensiunan jenderal TNI bintang dua ini dalam keterangannya, Jumat (8/6).
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menlu Retno Marsudi ©2017 Merdeka.com/Fellyanda Suci Agiesta
Dia menduga alasan Marsekal Hadi lebih senang menggunakan pakaian PDL loreng karena mau mengesankan dirinya milik semua matra yang ada di TNI.
"Tapi beliau lupa atau memang tahu kalau pakaian itu ada aturannya," katanya.
Lebih lanjut Supiadin menjelaskan, PDL loreng hanya digunakan saat latihan atau siaga dalam tugas-tugas di lapangan. Karenanya, dia menilai, kurang pas bila Panglima TNI selalu menggunakan PDL loreng dalam situasi dan kondisi yang seharusnya memakai PDH.
Kapolri Tito dan Panglima TNI Hadi ©2017 puspen tni
"Sebaiknya beliau itu gunakan pakaian dinas TNI AU juga, biar prajurit itu tahu, biar orang umum juga tahu, oh Panglima saya dari TNI AU," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Petakan Ada 15 Provinsi Rawan dalam Pilkada 2024, Ini Daftarnya
Pelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kolonel TNI Ajudan Presiden Tolak Dijadikan Jenderal, Ternyata ini Alasannya
Presiden sudah akan menaikkan pangkatnya bulan Agustus. Tapi dia menolak kesempatan langka menjadi jenderal.
Baca SelengkapnyaBicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres
Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaLSI Denny JA: Tingkat Kepuasan ke Presiden Jokowi Capai 80,8 Persen, Prabowo-Gibran Kecipratan Suara
Survei LSI Denny JA yang mengusung tema "Di Ambang Pilpres Satu Putaran Saja" ini dilakukan pada periode 16-26 Januari 2024.
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Anggota DPR Ungkap Dampak Politis
Penyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.
Baca SelengkapnyaKesaksian Tim Ganjar soal Larangan Pasang Bendera PDIP saat Kunjungan Jokowi, Kader Sampai Digeledah
Kesaksian Tim Ganjar soal Larangan Pasang Bendera PDIP saat Kunjungan Jokowi, Kader Sampai Digeledah
Baca Selengkapnya