Anggota DPR Ingatkan Media Asing Objektif Beritakan Papua
Merdeka.com - Ketua Fraksi NasDem DPR Ahmad Ali menyesalkan pemberitaan sejumlah media Asing yang terkesan membangun narasi bahwa reaksi warga Papua atas kerusuhan yang saat ini terjadi merupakan efek dari kebijakan rasis Indonesia. Ia meminta media asing agar melihat dan memberitakan secara objektif apa fakta sesungguhnya yang terjadi di lapangan.
"Sangat disesalkan, banyak media asing menggoreng isu kemarahan warga Papua atas perbuatan oknum, sebagai reaksi sebagai kebijakan rasis Indonesia," ujar Ali kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/8).
Ali minta media asing agar obyektif memandang proses dan fakta kebijakan Pemerintah pusat di Papua saat ini.
"Lima tahun terakhir, transformasi besar dilakukan di Papua, mulai dari otonomi khusus, infrastruktur, energi, dan apresiasi kebudayaan, sungguh fokus dilakukan oleh Presiden Jokowi. Jadi kalau ada narasi kebijakan rasisme, sungguh sangat disayangkan," terangnya.
Menurut Ahmad Ali, ulah sekelompok orang tidak bisa digeneralisir sebagai kebijakan negara. Media Asing kata dia, harusnya bisa memposisikan dan menyajikan fakta secara objektif, bukan membangun narasi yang merusak citra Indonesia dalam pergaulan internasional.
Ahmad menilai, negara sudah memberikan sentuhan yang terbaik di Papua untuk menciptakan kesejajaran Papua dengan daerah lain.
"Yang pertama dilakukan Pak Jokowi yang sangat urgen adalah BBM satu Harga, Divestasi Freeport dengan pelibatan saham daerah, pembangunan infrastruktur. Stadion megah dan akan sebentar lagi melaksanakan Pekan Olah Raga Nasional (PON). Lalu pada bagian mana kebijakan negara yang dianggap bersifat rasis," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kenaikan perolehan suara ini karena PSI dianggap menjadi partai yang toleran dan representasi dari Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaCerita Prabowo Subianto saat masih menjadi Danjen Kopassus dan memimpin operasi penting di Papua.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Korban terlibat dalam tindakan separatisme dan membakar fasilitas umum di Papua
Baca SelengkapnyaPrabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca SelengkapnyaIndonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun
Baca SelengkapnyaDKPP memutuskan memberhentikan tetap Guripa Telenggen sebagai Komisioner Bawaslu Puncak karena melanggar kode etik
Baca SelengkapnyaPNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.
Baca SelengkapnyaRapat yang digelar di Kantor DPP PPP itu untuk membahas hasil rekapitulasi suara pemilu legislatif 2024.
Baca Selengkapnya