Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ahmad Yani tantang ICW bongkar kasus korupsi perusahaan asing

Ahmad Yani tantang ICW bongkar kasus korupsi perusahaan asing diskusi verifikasi partai 2014. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis 36 nama anggota DPR yang integritasnya diragukan dalam pemberantasan korupsi. 36 Caleg yang kini masih aktif di Senayan itu, disebut ICW tidak pro terhadap pemberantasan korupsi yang selama ini digawangi oleh KPK.

Salah satu anggota DPR yang diragukan tersebut adalah politisi PPP, Ahmad Yani. Tak terima dengan tudingan tersebut, anggota Komisi III ini pun berencana menggugat ICW.

"Kita lihat saja, kalau kata-katanya menyudutkan dan bertendensi pembunuhan karakter saya akan melakukan langkah hukum," ujar Ahmad Yani, Jumat (28/6).

Yani mempertanyakan indikator yang digunakan ICW untuk menyatakan politisi diragukan integritasnya dalam pemberantasan korupsi hanya karena mengkritik KPK. Menurut Yani, indikator tersebut sangat tidak masuk akal.

"Apa indikatornya saya tidak pro pemberantasan korupsi? Kalau karena kritik saya ke KPK, apakah bentuk kecintaan harus dengan memuji dan menjilat KPK?" ujarnya.

Menurut Yani, sebagai anggota Komisi III DPR, dirinya berhak untuk mengkritisi KPK. Menurutnya, selama ini KPK belum mempunyai road map yang jelas dalam pemberantasan korupsi.

"Selama 10 tahun lebih KPK, mana KPK melakukan pencegahan dan pemberantasan dalam konteks nastional interest? Kasus cost recovery, kontrak karya, mana? Saya tahu ketidakprofesionalan KPK, masak saya diam saja," terangnya.

Yani pun balik menuding ICW. Menurutnya, ICW selama ini tidak pernah merilis mengenai kasus-kasus yang melibatkan perusahaan asing yang bercokol di Indonesia.

"Apa karena saya ungkap soal sumbangan asing kepada ICW terkait dengan kampanye anti tembakau. Apa ICW yakin, perusahaan asing itu tidak mengeksploitasi negara ketiga. Sampai hari ini kita belum pernah melihat ICW membongkar kasus korupsi yang melibatkan perusahaan asing," tanyanya.

ICW merilis 36 nama calon anggota dewan yang diragukan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Kriteria penilaian itu dilihat dari sepak terjang politikus tersebut selama berkiprah. Mereka yang terjerat korupsi, atau mereka yang namanya disebut dalam sidang kasus korupsi.

"Termasuk politikus yang pernah mengeluarkan pernyataan di media menyerang KPK atau berniat merevisi UU KPK yang berpotensi melemahkan KPK," kata peneliti ICW Donal Fariz dalam rilis yang diterima merdeka.com, Jumat (28/6).

Berikut 36 nama para politikus yang dinilai bermasalah itu:

1. Aziz Syamsuddin Golkar

2. Desmond Junaidi Mahesa Gerindra

3. Herman Hery PDI Perjuangan

4. Bambang Soesatyo Golkar

5. Edhie Baskoro Yudhoyono Demokrat

6. Mahyudin Golkar

7. I Wayan Koster PDI Perjuangan

8. Said Abdullah PDI Perjuangan

9. Mirwan Amir Partai Demokrat

10. Abdul Kadir Karding PKB

11. Olly Dondokambey PDI Perjuangan

12. Jhonny Allen Marbun Partai Demokrat

13. Ahmad Yani PPP

14. Syarifuddin Suding Hanura

15. Nasir Djamil PKS

16. Idris Laena Golkar

17. Achsanul Qosasih Partai Demokrat

18. Zulkifliemansyah PKS

19. Ignatius Mulyono Partai Demokrat

20. Nudirman Munir Golkar

21. Setya Novanto Golkar

22. Kahar Muzakir Golkar

23. Adang Darajatun PKS

24. Fahri Hamzah PKS

25. Ribka Tjiptaning PDI Perjuangan

26. Pius Lustrilanang Gerindra

27. Melchias Marcus Mekeng Golkar

28. M Nasir Partai Demokrat

29. Vonny Anneke Panambunan Gerindra

30. Nazaruddin Sjamsuddin PBB

31. Sutan Bhatoegana Partai Demokrat

32. Marzuki Alie Partai Demokrat

33. Priyo Budi Santoso Golkar

34. Maz Sopacua Partai Demokrat

35. Charles Jonas Mesang Golkar

36. H Achmad Farial PPP

(mdk/did)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kejaksaan Agung Tetapkan Satu Tersangka Korupsi Importasi Gula
Kejaksaan Agung Tetapkan Satu Tersangka Korupsi Importasi Gula

Kejaksaan Agung Tetapkan Satu Tersangka Korupsi Importasi Gula

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Apresiasi Keberanian Kejaksaan Usut Korupsi Tambang, Minta Jangan Tanggung-Tanggung
Anggota DPR Apresiasi Keberanian Kejaksaan Usut Korupsi Tambang, Minta Jangan Tanggung-Tanggung

Dalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Rugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi  Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan
Rugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan

Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Dapat Kabar Banyak Kepala Desa Jadi Target Kriminal Berkedok Pemberantasan Korupsi
Cak Imin Dapat Kabar Banyak Kepala Desa Jadi Target Kriminal Berkedok Pemberantasan Korupsi

Namun dia mengingatkan jangan sampai adalagi penegakan kasus korupsi berbau kriminalisasi.

Baca Selengkapnya
Peran Adik Kakak Bos Sriwijaya Air, Hendry Lie dan Fandy Lingga dalam Kasus Korupsi Timah
Peran Adik Kakak Bos Sriwijaya Air, Hendry Lie dan Fandy Lingga dalam Kasus Korupsi Timah

Peran Adik Kakak Bos Sriwijaya Air, Hendry Lie dan Fandy Lingga dalam Kasus Korupsi Timah

Baca Selengkapnya
DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi
DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi

Penghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.

Baca Selengkapnya
Anies Siap Hadiri Adu Gagasan Anti Korupsi di KPK
Anies Siap Hadiri Adu Gagasan Anti Korupsi di KPK

KPK akan mengundang tiga pasangan capres-cawapres pada 17 Januari 2024 untuk membahas persiapan menjelang Penguatan Anti Korupsi.

Baca Selengkapnya
Lawan Korupsi, Capres Anies Berencana Beri hadiah Layak Bagi Pemburu Koruptor
Lawan Korupsi, Capres Anies Berencana Beri hadiah Layak Bagi Pemburu Koruptor

Rencana itu bakal diwujudkan ketika Anies terpilih sebagai presiden.

Baca Selengkapnya