Adu Janji Kampanye Pilkada Depok, Berobat Pakai KTP Hingga Dana Rp 5 M per Kelurahan

Merdeka.com - Dua bakal pasangan calon (Paslon) wali kota-wakil wali kota Depok saling adu janji kampanye. Berbagai program unggulan dibeberkan untuk pemikat agar warga mau memilih. Mulai dari program berobat gratis menggunakan KTP hingga kucuran dana Rp 5 miliar untuk setiap kelurahan.

Pradi Supriatna salah satu bakal calon wali kota Depok mengatakan, program berobat menggunakan KTP bagi warga Depok sudah berjalan. Hanya saja ada yang perlu diperbaiki sehingga pelayanan kepada warga bisa lebih ditingkatkan. Misalnya ketersediaan SDM yang juga harus diperhatikan.

"Sebetulnya sih sudah dilaksanakan. Khusus untuk warga masyarakat Depok cuma memang tampaknya belum optimal. Sedianya nanti ini hanya proses dari sisi pelayanannya saja," kata Pradi, Kamis (10/9).

Nantinya, kata dia, hanya dengan menggunakan KTP maka warga sudah dapat terlayani. "Di rumah sakit pelat merah terutama, RSUD maupun puskesmas-puskesmas," ucapnya.

Selain itu, pasangan Pradi-Afifah ini juga akan menggratiskan visum bagi korban kekerasan. Pasalnya kata Pradi, hal itu menjadi penting untuk diperhatikan lantaran banyaknya kasus kekerasan di Depok.

"Sebetulnya sih itu sudah bukan kampanye tapi pemerintah memang harus ada di situ terkait dengan hal-hal yang menyangkut hak asasi manusia. Apalagi kekerasan-kekerasan itu kan banyak terjadi bukan hanya rumah tangga, lingkungan anak-anak, makanya sudah barang tentu kita harus siapkan sarana dan prasarana termasuk tenaga ahlinya," ucapnya.

Sementara itu, pasangan calon Mohammad Idris-Imam Budi Hartono (IBH) menjanjikan akan memberikan dana Rp 5 miliar per kelurahan di Depok. Alokasinya akan diambil dari APBD Depok. Pasangan ini menjanjikan 10 program jika terpilih sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Depok periode 2021-2026.

Ketua Timses Idris-Imam, Hafidz Nasir mengatakan dana tersebut bisa digunakan untuk tiap kelurahan sebagai program pemberdayaan. Misalnya saja pemberdayaan karang taruna dan pelaku UMKM.

"Itu merupakan janji kampanye. Dananya bisa digunakan untuk program pemberdayaan di tingkat kelurahan, seperti karang taruna, para pelaku UMKM menjadi upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Depok," katanya.

Sebagai gambaran bahwa Depok memiliki 11 kecamatan dengan 63 kelurahan. Jika tiap kelurahan mendapat kucuran dana Rp 5 miliar, maka alokasi dana yang akan diambil dari APBD sebesar Rp 315 milliar. Ditanya apakah APBD Depok sanggup menyediakan alokasi sebesar itu, Hafidz menjawab sudah pasti siap dan mampu.

"Kalau dari sisi alokasi anggaran untuk kesehatan 10 persen dari APBD udah harus terpenuhi, minimal 20 persen untuk anggaran pendidikan sudah menjadi kebijakan pemerintah harus dioptimalkan, tapi kan ke depan bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau bab itu sudah tidak harus dibahas, karena sudah harus masuk dalam rancangan kegiatan APBD. Nantinya kan bagaimana Pak Imam dan Idris memimpin," ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan dia bahwa pemberian dana kelurahan ini dimaksudkan untuk mewujudkan program pemberdayaan di tingkat kelurahan dengan lebih baik. Sehingga program pemberdayaan masyarakat bisa lebih diintensifkan di tingkat kelurahan, dan akan dilakukan pendampingan agar lebih memberikan hasil yang baik.

"Kita ingin agar program pemberdayaan kalau di tingkat kota tidak efektif, nanti dari sisi pendampingan agak susah. Sehingga memang Kelurahan menjadi klaster kecil di situ bisa dilakukan berbagai macam program pembinaan di ruang lingkup kelurahan sehingga berbagai macam bentuk pendampingan. Salah satunya pelaku usaha mikro bisa lebih intens dan masif dilakukan, jadi tidak hanya sekedar pelatihan yang dilakukan tapi bagaimana bentuk pelatihan ini ada program pendampingan sehingga tingkat keberhasilan bisa tercapai di atas 80 persen," ucapnya.