Adipura 2025 Nihil Pemenang, Menteri LH Ungkap Kriteria Pengelolaan Sampah yang Belum Terpenuhi

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq secara tegas menyatakan bahwa tidak ada satu pun kota maupun kabupaten di Indonesia yang akan meraih predikat piala Adipura pada tahun 2025. Pernyataan penting ini disampaikan Hanif saat berada di Bandung pada hari Sabtu, 28 Februari. Keputusan ini didasarkan pada belum terpenuhinya kriteria pengelolaan sampah secara menyeluruh oleh daerah-daerah tersebut.

Hanif menjelaskan bahwa beberapa daerah yang sebelumnya dianggap berpeluang besar untuk mendapatkan penghargaan Adipura ternyata masih menyimpan banyak persoalan kebersihan. Masalah-masalah ini memerlukan perbaikan dan pembenahan serius yang komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa standar penilaian Adipura semakin ketat dan menyeluruh.

Penilaian Adipura tidak hanya berfokus pada kebersihan jalan-jalan protokol yang sering dilalui. Namun, kondisi kota secara komprehensif, termasuk hingga ke kawasan permukiman, menjadi tolok ukur utama. Setiap daerah diharapkan membangun budaya hidup bersih dan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi untuk mencapai standar ini.

Tantangan Pengelolaan Sampah Komprehensif

Hanif memberikan contoh konkret dari beberapa kota besar yang masih menghadapi tantangan serius. Di Surabaya, yang sering disebut sebagai kandidat kuat Adipura, masih ditemukan tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) liar di Benowo. Selain itu, kondisi kebersihan di area luar kota juga masih perlu perbaikan signifikan.

Situasi serupa juga terjadi di Balikpapan. Meskipun jalan protokol terlihat bersih, kondisi kebersihan di kampung-kampung yang berjarak 100 meter dari jalan utama masih memprihatinkan. Ini menunjukkan bahwa kebersihan harus merata di seluruh wilayah kota dan kabupaten.

Hanif menekankan bahwa penilaian Adipura menuntut lebih dari sekadar kebersihan permukaan. “Kalau hanya protokolnya saja, itu semua orang bisa. Tidak perlu Adipura, cukup disapu jalan protokolnya. Yang komprehensif tidak semua bisa,” tegas Hanif. Ini mengindikasikan perlunya upaya yang lebih mendalam dan berkelanjutan.

Salah satu syarat krusial untuk meraih Adipura adalah ketiadaan pembuangan sampah terbuka dan TPS liar. Namun, hingga saat ini, kedua persoalan tersebut masih sering ditemukan di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia. Kondisi ini menjadi penghalang utama bagi daerah untuk mendapatkan penghargaan.

Kolaborasi dan Anggaran untuk Lingkungan Bersih

Aspek anggaran dan kebijakan daerah memegang peranan penting dalam upaya pengelolaan sampah. Pemerintah pusat akan mengevaluasi secara ketat apakah alokasi anggaran yang disediakan daerah memadai untuk menangani persoalan sampah. Terutama di kota-kota besar dengan jumlah penduduk jutaan, kebutuhan anggaran yang besar sangatlah krusial.

Untuk meraih piala Adipura, setiap daerah wajib membangun budaya hidup bersih yang kuat di masyarakat. Selain itu, sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi harus diimplementasikan secara efektif. Pemerintah pusat tidak akan memberikan penghargaan jika syarat dan kriteria yang telah ditetapkan belum terpenuhi secara menyeluruh.

Penyelesaian masalah sampah bukanlah tanggung jawab satu pihak saja. Hanif menambahkan bahwa upaya ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari pemerintah daerah, partisipasi aktif masyarakat, hingga kontribusi dari sektor swasta, semuanya harus bersinergi.

“Kinerja itu kalau kita lihat sampah di sungai selesai, jalan selesai, itu 100 persen semua itu baru Adipura,” jelas Hanif. Ia menegaskan bahwa penghargaan Adipura harus merepresentasikan totalitas upaya semua stakeholder di kota dan kabupaten. Ini demi membangun sistem pengolahan sampah yang baik dan berkelanjutan.

Sumber: AntaraNews