501 Personel Gabungan TNI-Polri Jaga Ketat Kantor DPRD Sultra, Ini Fakta di Balik Pengamanan

Sebanyak 501 personel gabungan TNI-Polri dikerahkan untuk menjaga ketat Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Pengerahan ini dilakukan sejak Sabtu pagi, 30 Agustus, di Kendari, sebagai langkah antisipasi potensi gejolak.

Tindakan ini menyusul insiden tewasnya seorang pengemudi ojek online yang dilindas mobil Rantis Brimob di Jakarta. Oleh karena itu, potensi demonstrasi di daerah lain, termasuk Kendari, perlu diwaspadai agar tidak terjadi hal serupa.

Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polresta Kendari, AKP Iyan Sofyan, membenarkan pengerahan pasukan tersebut. Personel disiagakan penuh untuk mengawal aksi yang mungkin dilakukan elemen masyarakat dan mahasiswa di wilayah tersebut.

Detail Pengerahan Pasukan Pengamanan DPRD Sultra

AKP Iyan Sofyan menjelaskan bahwa dari total 501 personel, 480 di antaranya merupakan gabungan dari Polresta Kendari dan Brimob Polda Sultra. Selain itu, bantuan juga datang dari satu peleton TNI yang terdiri dari 21 personel dari Kodim Kendari dan Batalion Yonif 725 Woroagi.

Pengerahan pasukan Pengamanan DPRD Sultra ini juga didukung oleh sejumlah kendaraan taktis. Fasilitas seperti water canon, pengurai massa (raisa), hingga ambulans turut disiagakan di area Kantor DPRD Sultra. Hal ini menunjukkan kesiapan penuh aparat dalam menghadapi situasi apapun.

Menurut Iyan Sofyan, status siaga di Kendari menjadi salah satu alasan utama pengerahan besar-besaran ini. Kesiapan personel gabungan TNI-Polri bertujuan untuk memastikan keamanan dan ketertiban tetap terjaga di ibu kota provinsi tersebut.

Alasan dan Tujuan Pengamanan Ketat

Pengerahan personel gabungan ini tidak hanya berdasarkan inisiatif aparat, tetapi juga karena adanya permintaan dari pihak DPRD Sultra. Permintaan ini menjadi dasar kuat bagi aparat untuk melakukan pengamanan ekstra di lokasi tersebut.

Tujuan utama dari pengamanan ini adalah untuk mencegah aksi demonstrasi yang berpotensi anarkis dan mengganggu suasana kamtibmas di Kendari. Aparat berupaya keras agar tidak terjadi pengerusakan fasilitas publik atau tindakan kekerasan lainnya selama demonstrasi berlangsung.

Lokasi gedung DPRD Sultra yang berada di pusat Kota Kendari menjadi pertimbangan penting dalam strategi pengamanan. Kedekatan dengan kantor walikota membuat area ini sangat vital, sehingga potensi gangguan kamtibmas harus diantisipasi secara maksimal agar pelayanan publik tidak terganggu.

Imbauan untuk Demonstran dan Masyarakat

AKP Iyan Sofyan mengimbau kepada para demonstran untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib. Ia menekankan pentingnya menghindari tindakan anarkis yang dapat berujung pada pengerusakan fasilitas publik atau kericuhan.

Pihak kepolisian berkomitmen untuk menjembatani dan mengawal setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Mereka berharap agar tidak ada pihak yang terprovokasi oleh isu-isu di media sosial yang dapat memicu demonstrasi anarkis.

Senada dengan kepolisian, Anggota DPRD Sultra dari Fraksi PAN, Suwandi Andi, juga meminta massa demonstran agar tidak bertindak anarkis. Ia menegaskan bahwa DPRD sebagai wakil rakyat siap mendengarkan setiap aspirasi terkait kebijakan pemerintah, asalkan disampaikan dengan cara yang baik.

Sumber: AntaraNews