500 Ribu warga Jatim berpotensi kehilangan Hak Pilihnya
![500 Ribu warga Jatim berpotensi kehilangan Hak Pilihnya](https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2018/04/20/966884/540x270/500-ribu-warga-jatim-berpotensi-kehilangan-hak-pilihnya.jpg)
Merdeka.com - Tim Pemenangan pasangan calon (Paslon) Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno memperjuangkan hak konstitusi 500.000 warga Jawa Timur yang tidak memiliki hak pilih. Warga tersebut dinilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bisa menyampaikan aspirasinya karena masih menggunakan KTP lama.
"Kita memahami negara memiliki program nasional supaya warga memiliki KTP elektronik. Tapi perlu diingat, warga itu memiliki hak konstitusi," kata Ketua Tim Pemenangan Paslon Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno, Hikmah Bafaqih di kantor KPU Jawa Timur, Jumat (20/4).
Hikmah mengatakan, pihaknya sengaja mendesak KPU supaya bisa memperjuangkan kemungkinan warga yang tidak diperbolehkan menyampaikan asprasinya. Karena, dari data KPU menyebutkan ada sekitar 500.000 warga yang berpotensi tidak mendapatkan hak pilih. Mereka terdeteksi masih memakai KTP lama. Padahal, data yang dipakai KPU untuk menjadi data pemikih tetap (DPT) menggunakan E-KTP.
Untuk melindung hak masyarakat tersebut, Hikmah menyatakan supaya KPU memberikan ruang khusus supaya persoalan KTP bisa diselesaikan dengan baik. Artinya ada solusi yang harus diberikan KPU supaya mereka mau mencoblos pasangan calon yang diinginkan mereka. "Beri ruang bagi masyarakat yang masih menggunakan KTP lama. Cari solusi yang terbaik," katanya.
Hikmah mengakui, jika melihat sekilas semangat yang terbangun di KPU Jatim. Tidak ada niatan KPU untuk mengabaikan hak konstitusi warga Jawa Timur. KPU Jatim berupaya untuk mencarikan solusi supaya hak-hak masyarakat ini bisa terselesaikan dengan baik. "Misalnya menggunakan dokumen yang resmi dari KPU kan bisa. Jangan sampai mereka kehilangan haknya sebagai
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
![Bawaslu Nilai Jokowi Boleh Bagikan Bansos, Kecuali Ajak Memilih Paslon](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/2/5/1707119462419-dgsj1.jpeg)
Bawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.
Baca Selengkapnya![Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/12/1705068566019-4b2mp.jpeg)
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca Selengkapnya![Patokan Cak Imin: PKB Menang di Jatim, AMIN Menang](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/12/29/1703807339595-gxv2.jpeg)
Cak Imin ini percaya diri karena selama ini PKB berhasil menang di Jawa Timur setiap pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
![Tingkatkan Partisipasi Pemilih Kaltim, Akmal Malik Imbau Masyarakat Gunakan Hak Pilih](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/2/13/1707813635358-ab8i7.jpeg)
Jumlah DPT di Provinsi Kaltim sebanyak 2,7 juta orang yang tersebar di 11.441 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Baca Selengkapnya![Pesan Tegas Jenderal TNI ke Prajurit Jelang Pemilu 2024](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/12/15/1702627334381-1toqq.jpeg)
Kasad meminta jika ada prajurit yang tidak netral untuk segera melaporkan ke institusi TNI.
Baca Selengkapnya![Aliansi Masyarakat Ingatkan Potensi Kerawanan Pilkada Papua Tengah Usai Komisioner Bawaslu Puncak Dipecat DKPP](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/4/25/1714048502894-yal74.jpeg)
DKPP memutuskan memberhentikan tetap Guripa Telenggen sebagai Komisioner Bawaslu Puncak karena melanggar kode etik
Baca Selengkapnya![Tim Hukum AMIN Ancam Laporkan Jokowi ke Bawaslu soal Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pemilu](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/25/1706185618172-0vhtq.jpeg)
Tim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Baca Selengkapnya![Pesan Jokowi ke MA: Hakim Harus Peka Terhadap Rasa Keadilan Masyarakat](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/2/20/1708400751412-4njae.jpeg)
Jokowi mengingatkan hakim agar peka terhadap rasa keadilan masyarakat dan mengikuti perkembangan teknologi.
Baca Selengkapnya![KPU Serahkan Alat Bukti Tambahan Berupa Formulir D Kejadian Khusus](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/4/16/1713254082149-seo45.jpeg)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyerahkan alat bukti tambahan berupa formulir D Kejadian Khusus tingkat kecamatan seluruh Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya