Merdeka.com - Pemerintah pusat turun tangan mengevaluasi keberadaan tidak kurang 4.000 lubang bekas tambang yang menganga di Kalimantan Timur, di mana sekitar 230 lubang di antaranya berada di kota Samarinda. Apalagi sudah 25 nyawa anak tewas tenggelam di lubang maut itu. Negara pun kalah menyikapi lubang menganga tanpa reklamasi.

Tim Kemenkopolhukam di antaranya dari Mabes Polri, Kementerian ESDM, serta kantor staf Presiden, bertemu jajaran Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda di kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gadjah Mada, Samarinda, Rabu (22/2) siang. Agenda utamanya, membahas meninggalnya nyawa anak di lubang tambang serta penanganan lubang pascaaktivitas tambang, khususnya batubara.

Dari rangkaian kejadian nyawa anak tewas di lubang tambang, dan rencana penanganan lubang tambang, pemerintah menilai Pemda, belum menilai skenario yang jelas dan gamblang.

"Tidak ada skenario jelas lubang pascatambang, mau diapakan? Terkait lubang tambang, tidak terlalu efektif. Baru sebatas pengamanan areal tambang," kata staf khusus kepresidenan bidang ekologi strategis, Abetnego Tarigan, kepada merdeka.com, usai pertemuan itu.

"Masyarakat perlu kejelasan, dan secara kebijakan kan bisa direklamasi dan sebagainya. Opsi-opsi ini, publik harus tahu, sehingga pemerintah pusat tahu, dan bisa menjelaskan jika ada pihak-pihak yang bertanya. Kan jelas tertera ada UKL (Upaya Pengelolaa Lingkungan Hidup), UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) da dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup," ujar Abetnego.

Diterangkan Abetnego, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan, penegakkan hukum kepada yang bertanggungjawab pada lubang pascatambang dan hingga meninggalnya nyawa anak, diusut sampai tuntas. "Yang paling penting, kejadian anak meninggal di kolam lubang tambang itu tidak terulang lagi. Penanganannya tidak sekadar memagari areal lubang tambang," sebut Abetnego.

"Di sisi lain, kegiatan tambang memang menjadi pemasukan bagi negara. Pertanyaannya, pascatambang dengan lubang yang ditinggalkan, siapa yang tanggungjawab? Negara tidak boleh kalah, tapi tidak boleh pemerintah menghindar. Apakah mekanismenya melalui dana APBN, APBD atau dana keduanya?" demikian Abetnego.

Kesimpulan dari pertemuan itu, Pemprov segera membentuk tim percepatan penanganan korban pascatambang. Apalagi dari data yang dilansir Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), 70 persen wilayah kota Samarinda terdapat lubang tambang.

Dalam pertemuan itu juga disepakati, akan mengejar pihak-pihak yang bertanggungjawab menangani lubang bekas tambang. Puluhan anak yang tenggelam di lubang tambang sejak 2011-2016, paling banyak terjadi di Samarinda. Ditarget, penanganan korban lubang tambang bisa tuntas tahun ini.