Merdeka.com - Polisi membongkar kecurangan pemilik konter pulsa selular di Samarinda, Kalimantan Timur. Dua warga Samarinda, Rusli (37) dan Farozi (21) ditetapkan tersangka dengan barang bukti kartu perdana senilai hingga Rp 1,2 miliar. Modusnya kedua tersangka meregistrasi kartu perdana menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) orang lain.

Keterangan diperoleh merdeka.com, kasus itu terbongkar pada Senin (8/3) lalu. Polisi mendatangi konter pulsa di kawasan Jalan KS Tubun, Samarinda, sekaligus membawa ribuan kartu perdana. Di mana, sebagian besar sudah teregistrasi menggunakan NIK.

Kanit Ekonomi Khusus Satreskrim Polresta Samarinda Ipda Reno Chandra menjelaskan, kasus ini terbongkar dari informasi masyarakat, yang mencurigai dugaan penyalahgunaan nomor identitas berupa NIK.

"Nah dari informasi itu, kami memulai penyelidikan," ujar Reno.

Selain membawa ratusan kotak berisi kartu perdana salah satu provider, Rusli dan Farozi kemudian dibawa ke Polresta Samarinda.

"Kita bawa barang bukti sekitar 600 kotak berisi kartu perdana, isinya sekitar 66.400 kartu perdana. Jenisnya ada yang sudah berisi kuota internet, ada yang tidak. Tapi kebanyakan sudah berisi kuota internet," terang Reno.

Dari keterangan dua orang itu, terungkap praktik mereka sudah sejak 2018. Di mana sebagian besar kartu perdana diregistrasi menggunakan NIK orang lain.

"Jadi kedua terduga pelaku ini membeli NIK yang dijual online, dengan harga Rp200 per satu nomor NIK. Satu NIK bisa digunakan untuk registrasi 4-5 nomor kartu perdana," sebut Reno.

Menurut Reno, sudah tidak bisa dihitung berapa nomor NIK yang dibeli pelaku dan digunakan untuk register kartu perdana.

"Mereka juga tidak tahu bagaimana penyedia NIK online itu mendapatkan banyak nomor NIK. Mereka tahunya beli saja, dan itu nomor NIK acak se-Indonesia," terang Reno.

Belakangan, lanjut Reno, kedua pelaku juga melayani registrasi perdana di konter lainnya. "Kalau dari barang bukti kartu perdana yang kita sita, nilainya Rp600 juta sampai Rp 1,2 miliar. Kita rencana akan panggil provider. Kalau ikut terlibat, bisa jadi tersangka baru," demikian Reno.

Kedua tersangka dijerat dengan UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan atau UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan.