120 Petinggi Pengadilan Ikuti Sertifikasi Kompetensi di Bogor

Merdeka.com - Sebanyak 120 petinggi pengadilan Indonesia yang terdiri dari ketua hakim, ketua pengadilan dan lainnya mengikuti workshop dan uji kompetensi humas (UKH) di Pusdiklat Mahkamah Agung (MA), Cisarua, Bogor. Kegiatan ini kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi London School of Public Relations Jakarta (LSP-LSPR) sejak tanggal 16 sampai 20 September 2019.

"Sertifikasi kompetensi Humas ini bagi para ketua pengadilan diharapkan dapat menjadi senjata menciptakan Mahkamah Agung yang transparan dan akuntabel. Secara teknis, uji kompetensi ini tentu berperan dalam menyampaikan berbagai produk hukum dalam bahasa komunikasi yang mudah dicerna oleh masyarakat umum," ujar Direktur LSP-LSPR Andre Ikhsano, Jumat (20/9).

Rangkaian workshop dan uji kompetensi ini diawali dengan diskusi panel interaktif yang terfokus pada manajemen media dan strategi pembentukan opini publik. Acara ini juga dilanjutkan dengan beberapa workshop yang mengangkat sejumlah topik seperti public speaking, risk management, digital PR, serta media handling, yang bertujuan untuk menggali dan memperkaya keilmuan kritis dan aplikatif bagi para praktisi humas.

"Hal tersebut, merupakan langkah konkret yang dilakukan oleh MA dalam memahami adaptasi, perubahan dan tantangan lembaga peradilan dalam membentuk persepsi masyarakat yang secara langsung dapat memengaruhi pembentukan citra MA," tandas Andres Ikhsano.

Antusiasme peserta terlihat tinggi selama penyelenggaraan workshop, termasuk para hakim yang turut dalam kegiatan ini. Semangat belajar dan keingintahuannya yang mendalam mengenai hal-hal yang baru dan kekinian di ranah media massa, terwujud dari interaksi saat pemateri memaparkan dan memberikan waktu untuk melakukan simulasi.

"Workshop ini memberikan wawasan baru bagi kami di jajaran pengadilan tentang media. Harapannya, sangat mendukung dalam menjalankan tugas-tugas yang berkait dengan peningkatan pelayanan publik, di mana kita menggunakan media untuk mengedukasi layanan, inovasi, kebijakan-kebijakan kami," kata Kepala Pengadilan Militer 107 Balikpapan Kolonel SUS Nursiana.

Diharapkan para hakim akan mampu merencanakan, mengambil dan melaksanakan kebijakan-kebijakan baru yang ideal dan strategis. "Saya mengapresiasi upaya MA ini dalam membuat terobosan bidang komunikasi publik di jajarannya. Dan para petinggi yang menjadi peserta telah memperlihatkan kompetensi mereka untuk berdiri di lini depan penegakan hukum Indonesia yang humanis," ujar JA Wempi, salah satu asesor UKH.