Merdeka.com - 408 Kepala keluarga di Perkebunan Harjasari Selecta, Desa Sukawargi, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, mendapatkan sertifikat hak milik (SHM) yang tadinya hanya hak guna usaha (HGU), Senin (23/12).

Pemberian SHM dilakukan sebagai bentuk bagian dari reformasi agraria melalui kegiatan redistribusi tanah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat 543 bidang tanah seluas 104 hektare lahan yang sertifikatnya diberikan kepada masyarakat.

Menteri ATR/BPN Republik Indonesia, Sofyan Djalil menyebut program sertifikasi tanah yang dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86/2018 tentang Reforma Agraria. Tujuannya adalah memperbaiki keadilan dalam bidang ekonomi, terutama dalam penguasaan tanah.

Dia mengatakan, saat ini masih banyak tanah dengan status HGU yang dikuasai tetapi tidak diurus. Salah satunya di Harjasari, Kecamatan Cisurupan.

"Kali ini, tanah bekas HGU yang digarap masyarakat kemudian kami bagikan, berikan hak milik kepada masyarakat yang telah menggarap selama ini, sesuai dengan program Bapak Jokowi, program Reforma Agraria," ujar Sofyan.

Menurut dia, pihak BPN di Jawa Barat telah meredistribusi 41 hektare lahan dalam kurun waktu 10 tahun, termasuk salah satunya di Harjasari, Desa Sukawargi, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut.

"Program redistribusi tanah kepada masyarakat ini karena tanah HGU (hak guna usaha) yang terlantar. Banyak yang tak diurus dan digarap masyarakat," kata dia.

Sofyan menjelaskan, hari ini membagikan 543 sertifikat kepada 408 kepala keluarga. Dia berharap, sertifikat tersebut tidak diberikan lagi kepada orang kaya.

"Syaratnya dalam sertifikat tidak boleh dialihkan (kepemilikan lahan)," ujar dia.

Secara umum, Jawa Barat menurutnya terdapat tanah HGU yang tidak terlalu banyak sehingga luasan yang diberikan warga pun terbatas. Di 2025, pihaknya menargetkan seluruh tanah didaftarkan dan mendapat sertifikat.

Petani Akan Dibantu Kemenkop UMKM

Warga yang menerima sertifikat tanah dari Kementerian ATR/BPN hari ini, dijanjikan akan mendapatkan bantuan dari Kemenkop UMKM. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki yang hadir dalam acara penyerahan sertifikat tanah meminta para petani untuk membentuk koperasi dan pihaknya berjanji akan bersinergi dengan Kementerian ATR/BPN untuk membantu para petani.

Dalam kesempatan tersebut, Teten meminta agar mereka membentuk koperasi. "Nanti saya bantu. Saya yang isi kegiatan produksinya. Pak Menteri ATR sudah bantu sertifikat tanahnya, sekarang tinggal produksinya," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Teten juga meminta tanah yang kini sudah menjadi hak milik agar tidak banyak menanaminya dengan sayuran, namun mencoba menanamnya dengan yang lain seperti pisang dan kopi. Ia menyarankan, petani menanam pisang yang banyak dicari pasar seperti pisang raja bulu, maskirana, atau barangan.

"Ini kan lahan konservasi juga. Tadi saya lihat ada yang tanam pisang. Bagus tapi belum bisa diperdagangkan ke pasar global. Permintaan (produk pisang) dalam negeri tinggi, apalagi ekspor. Nanti coba akan saya ajak pengusaha holtikultura ke Garut," jelasnya.