Mendikbud ajak Pemda alokasikan anggaran 20 persen buat pendidikan
Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan komitmen pemerintah dalam mengalokasikan 20 persen anggaran untuk fungsi pendidikan. Mendikbud mengajak pemerintah daerah untuk bersama-sama berinvestasi memajukan pendidikan.
"Kemendikbud hanya mengelola sembilan persen dari total dua puluh persen anggaran fungsi pendidikan dari APBN," kata Mendikbud kepada peserta Seminar Akselerasi Mutu Pendidikan di Kawasan Indonesia Timur di Gedung Islamic Center, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Kamis (23/2).
Diungkapkannya, sebanyak lebih dari 60 persen alokasi fungsi pendidikan di APBN disalurkan ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
"Tidak banyak daerah yang mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen. Yang saya maksudkan di sini adalah anggaran murni tanpa dicampur dengan dana transfer dari pusat," ujar Muhadjir.
Lebih lanjut, Mendikbud menyampaikan perlunya kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memajukan pendidikan. Dalam kesempatan tersebut Mendikbud menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah di Maluku yang terpantau cukup aktif membangun sumber daya manusia melalui pendidikan.
Sementara itu, Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir menyoroti tantangan dunia pendidikan dengan hadirnya generasi baru yang memiliki pola pikir yang berbeda. Diharapkannya, dunia pendidikan dapat merespon dan memberikan tawaran alternatif jika tidak ingin tertinggal dan ditinggalkan.
"Jangan sampai generasi salah asuh," ungkap Haedar.
Mendikbud juga menyampaikan kerja sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting. Saat ini pemerintah pusat tengah berupaya meningkatkan akses pada layanan pendidikan agar mengurangi kesenjangan.
Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), pemerintah ingin menjamin anak-anak dapat terus belajar dan bersekolah. Diungkapkannya, saat ini KIP juga diberikan kepada anak-anak yatim piatu dan penghuni panti asuhan.
Selain itu, pendidikan karakter dan revitalisasi pendidikan vokasi menjadi fokus pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul, produktif, berkualitas dan berkarakter.
"Khusus untuk Maluku, kita akan mengembangkan pendidikan kejuruan berbasis kelautan," tutur Mendikbud.
Terkait dengan rencana eksplorasi Blok Masela, Mendikbud menyampaikan rencana pemerintah untuk menyiapkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang terkait erat dengan industri eksplorasi tersebut.
"Kita harap nantinya SMK tersebut bisa menyediakan tenaga-tenaga produktif untuk ikut mengelola Blok Masela," ujar Muhadjir.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Untuk pembangunan Jawa Timur bagian selatan, Anies akan melanjutkan program pemerintah saat ini.
Baca SelengkapnyaKeinginan keluarga bertemu Mahfud itu setelah Mahfud mengungkapkan progres pengusutan kasus pembunuhan pegawai Bapenda Pemkot Semarang tersebut.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaBudi menyebut kesehatan dan pendidikan berkualitas merupakan dua kunci penting agar Indonesia bisa menjadi negara maju pada 2030.
Baca SelengkapnyaMantan Gubernur DKI Jakarta ini pun memberikan contoh salah satu perpustakaan yang sudah menjadi kelas atau bertaraf dunia.
Baca SelengkapnyaPeran pemangku kepentingan diperlukan agar tidak menciptakan kebijakan yang saling tumpang tindih.
Baca SelengkapnyaKendala pelunasan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) menjadi penghalang yang menghentikan langkah masyarakat miskin dalam meraih peluang.
Baca SelengkapnyaMuhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakan program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.
Baca Selengkapnya