Merdeka.com - Pemilu 1955 menjadi tonggak sejarah pertarungan politik Indonesia. Menjadi Pemilu pertama, antusiasme masyarakat benar-benar menggelora. Sebanyak 29 partai ikut serta dengan beragam latar belakang.

Pesta demokrasi era Presiden Soekarno, itu memiliki segudang catatan. Terutama ketika partai berlatar belakang Islam sudah terbelah. Mereka terbagi seperti di Masyumi, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Nahdlatul Ulama.

Awalnya Masyumi disepakati menjadi satu-satunya partai islam. Pilihan itu disepakati kala Wakil Presiden Mohammad Hatta menyampaikan maklumat pada 3 November 1945, yang mendorong dibentuk partai politik agar bisa dilangsungkan Pemilu pada tahun 1946. Sayangnya Pemilu pertama kali baru digelar 1955 akibat banyak masalah negeri harus dibenahi.

Umat Islam pada era itu memang sepakat menjadikan Masyumi sebagai satu-satunya partai politik yang akan memperjuangkan suara mereka. Itu sebabnya, sejumlah organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia bergabung bersama Masyumi.

Sayangnya, kebersamaan itu tidak berjalan lama. Satu per satu tokoh memilih meninggalkan Masyumi. Dimulai dari Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) tahun 1947, diikuti Nahdlatul Ulama tahun 1952. Sehingga semangat menjadikan Masyumi sebagai satu-satunya partai politik umat Islam berujung kandas. Seperti dipaparkan Profesor Lili Romli dalam jurnal Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia pada 2004 lalu.

Perpecahan Masyumi tentu saja memberikan dampak. Pada Pemilu 1955, suara partai Islam tidak lagi bulat. Enam partai Islam bersaing di Pemilu 1955.

Nasib baik berpihak pada Masyumi. Meski terpecah di tahun 1947, Masyumi berada di posisi kedua dengan perolehan 20,9 persen suara atau 57 kursi. Urutan pertama Partai Nasional Indonesia (PNI) mendapat 22,3 persen suara atau 57 suara. Sedang di urutan ketiga ada Nahdlatul Ulama (NU) dengan perolehan 18,4 persen suara atau 45 kursi.

Sejak Pemilu 1955 itu pula, partai Islam tak pernah absen dari pemilu. Meski telah melewati tiga masa pemerintahan dengan 12 kali Pemilu, nyatanya keikutsertaan partai Islam dalam percaturan politik nasional tak pernah mereda.

Sejarawan Rushdy Hoesein, turut mengamati proses lahirnya partai Islam setelah Kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan. Menurutnya, kemunculan partai Islam bermula dari terbelahnya dua pendapat.

"Bahwa orientasinya itu kepada kebangsaan dan Islam. Kebangsaan ini katakanlah sekuler yaitu yang tidak mencampur urusan agama dan kehidupan bernegara. Tetapi bagi orang Islam tidak bisa," kata Rushdy saat berbincang dengan merdeka.com, Selasa (20/4).

Namun Rushdy menambahkan berkaca dari sejarah, sulit membuat seluruh kekuatan Islam bersatu. Jauh sebelum Indonesia merdeka, di era pergerakan nasional, sempat muncul nama besar Sarekat Islam (SI). Namun akhirnya terpecah-pecah karena berbagai faktor. Demikian juga yang terjadi dengan partai Islam. Perbedaan kepentingan atau pendapat sering terjadi.

"Yang diperdebatkan malah yang tetek bengeknya," kritik dia.

Sementara di era Orde Baru, Presiden Soeharto punya cara sendiri untuk memangkas partai politik dari 11 menjadi hanya tiga. Hal ini terjadi setelah Pemilu tahun 1971. Soeharto menilai terlalu banyak partai akan membuat suasana politik gaduh seperti pada era demokrasi liberal tahun 1950an.

Golkar dibiarkan tumbuh menjadi satu kekuatan sendiri. Partai Katolik, PNI dan IPKI mengerucut menjadi satu di PDI. Sementara parpol Islam yang terdiri dari NU, Parmusi, PSII dan Perti mengelompok jadi satu.

"Saya tekankan jangan menonjolkan agamanya. Karena itu namanya pun tidaklah menyebut-nyebut Islam. melainkan Partai Persatuan Pembangunan dengan program spiritual-materiil," kata Soeharto.

Masa Keemasan Sulit Diulang

Maklumat itu disambut baik, hingga lahirlah sejumlah partai termasuk partai dengan ideologi agama yakni Islam. Seiring berjalannya waktu, partai Islam terus tumbuh. Partai Islam tak pernah absen dalam pelaksaan pemilu sejak orde lama hingga setelah reformasi.

Bahkan pada Pemilu 1999 tepat satu tahun setelah Indonesia reformasi, cukup banyak partai Islam ikut serta di pemilu tahun itu. Dari 48 partai politik, belasan di antaranya merupakan partai Islam.

Tetapi, satu hal yang patut disoroti dari keikutsertaan partai Islam dalam setiap pemilu. Hasil yang dicapai tak terlalu maksimal, di bawah partai-partai nasionalis. Bisa dikatakan, masa keemasan Masyumi sebagai partai Islam yang menduduki posisi kedua di Pemilu 1955, tak pernah terulang.

Memang, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai Islam yang lahir di masa orde baru pernah mencapai tiga besar dalam pemilu. Namun, saat itu memang hanya ada tiga partai ikut serta di mana dua di antaranya merupakan partai nasionalis.

Kurang moncernya keberadaan partai Islam dalam kontestasi pemilu menjadi tanda tanya tersendiri. Apalagi jika melihat banyaknya penduduk muslim di Indonesia. Seharusnya peluang tingkat keterpilhan partai juga besar, tetapi yang terjadi sebaliknya.

Sejumlah faktor sangat memengaruhi kurangnya pamor partai Islam dalam pemilu dari masa ke masa. Seperti faktor budaya atau aliran dalam Islam itu sendiri kemudian membuat dukungan untuk partai-partai Islam terpecah.

"Kita hubungkanlah secara garis besar. Katakanlah Islam modernisasi dan konvensional yang diwakili oleh NU dengan PKB, Muhammadiyah dengan PAN, bahkan bisa dikatakan juga Islam yang muncul dengan modernisasi itu seperti PKS," kata pengamat politik Lili Romli dalam perbincangan dengan merdeka.com, Selasa (20/4).

Kedua, faktor-faktor umat Islam di Indonesia tidak tunggal. Artinya, selain ada yang menjadikan Islam sebagai ideologi atau asas untuk partai, ada juga kalangan Islam yang tidak memerlukan partai Islam. "Kayak slogan Cak Nun, Islam Yes, partai Islam No," kata Lili.

Kondisi ini menjadi bukti nyata betapa golongan dalam Islam itu sendiri sangat beragam. Tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang ideologis, tetapi juga sosiologis.

Sedangkan faktor ketiga, tidak ada kepemimpinan yang mengikat yang mempersatukan kelompok-kelompok Islam itu. Sehingga kemudian dukungan faktor itu menyebabkan kekuatan Islam tidak bisa naik ke atas sebagai pemenang.

Dalam pengamatannya, ada satu kendala terbesar mengapa sulit sekali melahirkan satu partai Islam yang kuat dan mendapat dukungan dari para pemilih muslim. Yakni, ego di kalangan elite Islam itu sendiri. "Mau tidak di kalangan elite Islam itu melepaskan ego perbedaannya? Selama tidak mau melepaskan, ya susah," jelasnya.

Dia mengambil contoh bagaimana semangat pembentukan Masyumi sebagai partai Islam di awal kemerdekaan. Tetapi dalam perjalannya, ada faktor kultural dan ego masing-masing memimpin yang membuat Masyumi pecah.

Kesulitan lain, partai Islam lemah dalam politik marketingnya. Sampai saat ini, dia menilai jargon yang dipakai partai Islam selalu menggaungkan syariat Islam saja. Padahal, banyak isu-isu mendesak lainnya yang lebih bersifat substantif dan itu juga bersifat Islami.

Lili melihat yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana aksi nyata dari partai Islam itu sendiri. Sebab Islam itu sendiri, tidak ada pertentangan dengan perkembangan zaman. Meski begitu, terpenting saat ini adalah bagaimana kemudian memperjuangkan Islam sebagai Rahmatan lil'alamin tidak harus ada partai Islam saja.

"Bisa juga lewat partai lain. Dan saya kira partai bukan berasas islam juga akomodatif terhadap Islam. Buktinya masing-masing ada sayap Islamnya. Menurut saya itu yang diwarnai, karena berharap bersatunya susah," kata Lili mengungkapkan.