Merdeka.com - Berpeci hitam, kemeja merah dan celana hitam, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiano tersenyum lebar. Ucapan selamat datang dia sampaikan kepada rombongan pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Wajah semringah dan senyum juga terpancar dari Muhamad Mardiono. Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP itu datang berjalan kaki ke kantor DPP PDIP.

Maklum saja, kantor pusat kedua partai warisan Orde Baru itu berdampingan di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Siang itu, Minggu 30 April, Mardiono datang lengkap bersama jajaran pengurus. Warna hijau seragam PPP menyeruak di tengah warna merah 'Kandang Banteng'.

Rombongan pengurus PPP naik ke lantai 5. Di ruangan itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan capres PDIP Ganjar Pranowo sudah menanti.

"Monggo (silakan)," kata Megawati sambil bersalaman dengan Mardiono.

"Mohon maaf lahir batin," ucap Mardiono kepada Megawati.

Ruang aula di lantai 5 menjadi tempat pertemuan. Ganjar duduk di samping Megawati yang duduk bersebelahan dengan Mardiono.

Bukan koalisi, tapi 'Kerja Sama Partai Politik PDI Perjuangan-Partai Persatuan Pembangunan' yang menjadi tema pertemuan. Pengurus PPP datang untuk menyampaikan hasil rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang digelar pada Selasa, 25 April 2023 lalu. PPP menyatakan secara resmi dukungan PPP kepada Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pemilu 2024.

Usai pembahasan kerja sama yang berlangsung tertutup selama dua jam, Mardiono menyatakan akan mengajak partai politik Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yakni Golkar dan PAN untuk mendukung Ganjar.

"Justru saya punya tugas masing-masing parpol termasuk saya sebagai Plt Ketua mengajak KIB untuk bersama dengan pilihannya dengan PPP. Kalau itu terjadi saya sampaikan itu namanya KIB plus ya," ujarnya.

Sebagai anggota KIB, Mardiono mengatakan koalisi yang dibentuk hampir setahun lalu itu tetap solid. Meski berkoalisi, masing-masing partai punya sikap dan saling memahami terkait pilihan politik. Sikap PPP mendukung Ganjar sebagai capres juga sudah dikomunikasikan ke KIB.

Sementara Megawati belum mau mengungkap siapa cawapres pendamping Ganjar. Masih banyak waktu sebelum pendaftaran pasangan capres-cawapres dibuka Komisi Pemilihan Umum pada akhir Oktober 2023.

Mega mengaku mau hitung-hitungan dulu. "Tolong sabar, tunggu mainnya. Toh sudah ada jadwalnya. Karena itu akhir. Tapi mungkin bisa saja besok saya hitung-hitung dulu. Saya di Batu Tulis kan saya sebutkan kontemplasi. Merenung dulu, kontemplasi lagi. Satu tujuan saya Indonesia Raya," jelasnya.

Beberapa hari kemudian, Kamis 4 Mei 2023, Mardiono dan pengurus DPP PPP menyambangi Presiden Jokowi di Istana. Mereka melaporkan hasil pertemuan dengan PDIP. Salah satu yang ditegaskan Mardiono adalah sikap PPP yang tidak akan memaksakan kadernya menjadi cawapres, di tengah isu Sandiaga Uno akan bergabung.

"PPP ini tulus ya. PPP ini landasan berpolitiknya adalah untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk kepentingan umat, agama, bangsa, dan negara. Jadi PPP tidak menarget kavling," tegas Mardiono.

Namun, Mardiono mengakui sempat menyampaikan harapan agar kader PPP menjadi cawapres kepada Presiden Jokowi.

"Tidak menjadi pembahasan tetapi kemudian keinginan PPP itu kita sampaikan tentu iya," katanya.

Mardiono tak menyebut nama Sandiaga, Dia menyebut banyak kader PPP yang potensial mendampingi Ganjar.

"PPP menonjol semua, tapi nanti ada mekanisme lagi ya di dalam mengambil keputusan ke arah untuk penetapan calon wakil presiden untuk mewakili Pak Ganjar tentu itu nanti akan ada mekanisme-mekanisme lagi," ujarnya.

KIB Tak Ingin Bubar Meski Beda Capres

Keputusan PPP mendukung Ganjar Pranowo tak membuat Golkar gusar. Ketua DPD Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily menegaskan, partainya terlebih dulu memiliki kebijakan menjadikan ketua umum Airlangga Hartarto sebagai capres.

"Ya itu kebijakannya PPP dan kita tentu menghormati itu. Nah Golkar sendiri kan memiliki kebijakan sendiri jadi kita sedang berusaha untuk terus mendorong kebijakan partai bisa dijalankan dan diwujudkan," ujarnya usai pertemuan Partai Golkar dengan PKB di Senayan, pekan lalu.

Golkar, lanjut Ace, selalu mengupayakan membangun koalisi untuk mendorong Airlangga menjadi capres.

Sementara Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi berharap KIB tidak bubar. Agar tidak bubar, KIB harus bersama-sama mendukung Ganjar. Terkait siapa cawapresnya, harus didiskusikan bersama.

Sosok cawapres untuk Ganjar kata Yoga, harus memiliki nilai tambah elektoral, dan kombinasi yang ideal sesuai masyarakat Indonesia yang plural, serta memiliki visi yang futuristik.

"Jika tidak bisa bersatu alias bubar, ya namanya satu rumah dan satu kasur, tapi beda mimpi. Beda pilihan calon presidennya, ujarnya kepada merdeka.com.

Dari perspektif ideologi partai, Yoga mengatakan, PAN dan PDI Perjuangan relatif tidak berbeda, sebagai partai nasionalis kerakyatan. Hal ini akan semakin memudahkan dalam rencana kerja sama di pilpres. Apalagi, PAN dan PDIP sudah sering berkoalisi di beberapa pilkada yang beberapa di antaranya dimenangkan.

"Kita tunggu proses politik selanjutnya. Pendaftaran paslon masih di bulan September 2023. Masih banyak waktu untuk melakukan komunikasi," tukas Yoga.

Soal siapa pendamping Ganjar, Yoga menyebut nama Menteri BUMN Erick Thohir. "PAN mendukung Erick Thohir menjadi calon wapres," pungkasnya.

Ganjar Butuh Cawapres Seperti Apa?

Mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres, modal suara PDIP sudah cukup tanpa harus berkoalisi dengan parpol lain. Meski begitu, PDIP menyatakan tidak akan maju sendirian. Siapa cawapres yang akan mendampingi Ganjar, akan terlihat dari koalisi yang terbentuk.

Lantas calon wapres seperti apa yang dibutuhkan PDIP untuk menemani Ganjar? Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Muradi menegaskan, bagaimanapun PDIP harus berkoalisi. Cakupan pemilih akan lebih besar terutama dari segmen yang berbeda.

Sosok Ganjar, lanjut Muradi, memikat kalangan milenial, sedangkan pemilih senior ditopang oleh loyalis PDIP. Modal itu dinilai sudah cukup tapi cakupannya kurang besar.

"Kalau hari ini masih partai PPP plus PSI dan Hanura di non parlemen, akan baik misalnya apabila Ganjar disupport koalisi dari komposisi partai yang lebih berwarna supaya cakupannya lebih banyak," ujarnya kepada merdeka.com.

Benarkah publik menginginkan presiden mendatang setipe dengan Presiden Jokowi atau antitesanya? Muradi mengatakan, yang harus dilihat bukan tipe atau karakteristik presidennya, melainkan capres yang akan melanjutkan berbagai proyek-proyek infrastruktur yang sudah dirintis Presiden Jokowi.

"Contoh paling mudah kan ada IKN, MRT, kemudian kereta cepat Jakarta-Bandung. Itu yang sekiranya perlu digarisbawahi," tukasnya.

Sebaliknya, publik menunggu tawaran dari Anies Baswedan yang disebut menjadi antitesa Jokowi. Apalagi, Anies belum memaparkan tawaran program.

"Ini yang menjadi salah satu tantangan sendiri bagi Pak Anies untuk menjadi pembeda karena pembeda bukan sama sekali berbeda tetapi memiliki karakteristik yang lebih bisa diterima publik," ujarnya.

Dari sudut pandang pemilih, Muradi menambahkan, ada tiga aspek yang perlu dilihat. Pertama, seberapa besar mereka menggaet partai koalisi. Misalnya, PDIP berkoalisi dengan PPP, sedangkan Gerindra dengan PKB. Hal itulah yang akan menjadi pembeda dan menjadi penguat di proses politik dalam pencarian calon wakil presiden nanti.

Aspek kedua adalah, isu apa yang masih menjadi kekurangan di pemerintahan Jokowi. Kebutuhan Ganjar, kata Muradi, mencari cawapres yang bisa melengkapi ketimbang mencari cawapres yang berpotensi menjadi pesaing di pemerintahan.

"Pencarian cawapresnya harus yang tidak mungkin maju lagi di pemilu 2029. Idealnya kan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan akan berkahir ni sama seperti Pak Ma'ruf Amin," ujarnya.

Salah satu yang penting untuk digaras bawahi adalah posisi dari PDIP untuk memastikan selain mendapatkan dukungan partai lain, juga memastikan Ganjar memiliki calon wakil yang bisa memberikan faktor elektoral juga dan selain di 2029 tidak akan maju.

"Saya ambil contoh, mungkin Pak Basuki misalnya atau Ketua NU yang bisa memberikan efek suara baru tetapi tidak mengurangi jumlah pemilih dari Ganjar," jelas Muradi.

Aspek ketiga, tegas Muradi adalah, menyangkut kenyamanan. Dari nama-nama seperti seperti Ridwan Kamil, Sandiaga, dan Erick Thohir memiliki karakteristik yang juga dimiliki Ganjar.

"Saya kira kebutuhan Ganjar selain dukungan parpol, ya dia harus ditopang oleh calon pemilih yang berbeda baik dari partai politik maupun cakupan Ganjar itu sendiri," pungkasnya.

Reporter Magang: Ravi Indra Jaya Putra