Bermasalah sejak awal

Proyek sekolah di Hambalang rupanya banyak diselimuti masalah. Belum reda berita perkara korupsi proyek yang menjerat anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin dan Angelina Sondakh, serta menyeret sejumlah penggede, misalnya Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, kini muncul kabar tak sedap. Tanah ambles merusak gedung power house dan lapangan bulu tangkis dalam ruangan di Zona 3.Pantasa saja, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain menilai proyek pembangunan arena olahraga dan sekolah atlet Hambalang berbiaya Rp 1,2 triliun itu menimbun masalah sejak awal. "Penganggaran, kemudian perencanaan proyek kelihatan bermasalah. Dalam pemborongan, pengurusan sertifikat (juga bermasalah)," kata dia, akhir April lalu. Dia mengungkapkan pihaknya sedang menyelidiki apakah lokasi proyek tepat atau tidak dibangun kompleks olahraga. Begitu pula soal izin pendirian bangunan. Dia menganggap proyek tidak bisa dilaksanakan dengan cermat lantaran persiapannya mendadak. "Tempat rawan gempa dengan bangunan besar ini layak atau tidak," ujar Zulkarnain. Pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional itu dibangun di atas lahan 32 hektar di kawasan perbukitan di Kelurahan Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Proyek ini dikerjakan bersama oleh dua perusahaan pelat merah, yakni PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya.

Proyek milik Kemterian Pemuda dan Olahraga ini diusulkan sejak 2003-2004. Ketika itu, Menteri Adyaksa Dault mengusulkan anggaran Rp 125 miliar. Dana itu buat membangun sekolah atlet yunior nasional setara SMP dan SMA, menggantikan sekolah atlet di Ragunan, Jakarta Selatan.Adhyaksa Dault menjelaskan proyek Hambalang dimulai sembilan tahun lalu saat Direktorat Jenderal Olahraga Departemen Pendidikan Nasional dilebur ke dalam Kementerian Pemuda dan Olahraga. Gagasan pemindahan sekolah atlet itu disampaikan Direktur Jenderal Olahraga Departemen Pendidikan nasional Toho Kholik, juga bekas rektor Universitas Negeri Surabaya. Setelah dilebur, Kemnterian Pemuda mengambil alih proyek itu. Ketika diserahkan ke pihaknya, kata Adhyaksa, di atas lahan sudah berdiri rumah, masjid, lapangan sepak bola, pagar, dan akses jalan. Menurut konsep awal, bangunan sekolah cukup dua lantai, bukan delapan lantai seperti sekarang. ”Karena menyesuaikan kondisi tanah rawan longsor, ekspansif, menyesuaikan lingkungan dan alam,” katanya kepada merdeka.com. Tapi sampai kepemimpinannya berakhir pada 2009, program itu tidak terlaksana karena sertifikat tanah tidak keluar karena status lahan masih sengketa. Penduduk perkampungan mengklaim sebagian dari 32 hektar lahan itu milik mereka. PT Buana Estate milik pengusaha Probosutedjo, sebagai pemegang sertifikat Hak Guna Usaha, juga mengaku masih berhak mengelola.“Penyelesaian persoalan tanah memang butuh waktu lama. Karena itu, anggaran yang diusulkan diberi tanda bintang, belum bisa dilaksanakan karena sertifikat tanahnya belum ada,” kata Adhyaksa. Tapi setelah lengser, ia mengaku tidak tahu lagi soal proyek itu. Dia hanya memberi catatan rekomendasi kepada kepengurusan berikutnya agar pembangunan di Hambalang memperhatikan kondisi tanah dan alam.Dia mengaku kaget ketika anggaran proyek membengkak menjadi Rp 1,2 triliun pada kepemimpinan Menteri Andi Mallarangeng. Begitu pula, saat mengetahui di Hambalang juga dibangun asrama dan gedung olahraga delapan lantai. ”Kalau seperti itu namanya bukan meneruskan, tapi mengubah rencana pengurus sebelumnya, sampai muncul kasus korupsi itu,” ujarnya seraya membantah pernyataan Andi Mallarangeng yang mengaku meneruskan proyek itu dari menteri sebelumnya (Adyaksa Dault).