Merdeka.com - Partai Demokrat tampaknya harus berpikir ulang mengusung sang ketua umum, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon presiden di Pemilu 2024. Berbagai hasil survei terbaru menunjukkan, elektabilitas AHY belum mampu menembus angka dua digit. Demokrat kini fokus mencari partai satu frekuensi untuk diajak berkoalisi.

Mengacu pada hasil survei Parameter Politik Indonesia terbaru, nama AHY masuk dalam peringkat lima besar simulasi lima nama capres. Namun elektabilitas AHY yang berada di peringkat keempat, terpaut jauh dengan Anies yang berada di urutan ketiga.

Dalam rilis hasil survei capres 12 Juli lalu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno memaparkan, elektabilitas Ganjar Pranowo belum terkalahkan dengan 30,4 persen. Prabowo Subianto menempel di posisi kedua dengan 24,4 persen.

"Kemudian Anies Baswedan 20,7 persen, AHY 7,3 persen dan Sandi 5,3 persen," kata Adi.

Adi juga menjelaskan, dalam survei yang dilaksanakan pada 15-29 Juni 2022, dari 1.200 responden, jumlah pemilih yang belum memutuskan atau undecided voters mencapai 19,1 persen.

"Artinya, di antara figur-figur ini ternyata masih banyak pemilih atau responden kita yang belum menentukan pilihan politiknya," ujarnya.

Bagaimana peluang AHY menjadi capres atau cawapres di 2024, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan mengatakan, koalisi menjadi sebuah keniscayaan karena ada syarat presidential threshold 20 persen. Komunikasi yang dijalin dengan parpol lain saat ini masih cair. Pembahasan masih seputar menyamakan visi dan misi.

"Menemukan tone lah, menyamakan frekuensi untuk mengusung perbaikan dan perubahan ke depannya," kata Hinca kepada merdeka.com pekan lalu.

Secara resmi, lanjut Hinca, Demokrat tidak pernah menyatakan mengincar posisi capres atau cawapres. Suara-suara itu muncul dari simpatisan-simpatisan.

"Demokrat itu memikirkan bagaimana kesinambungan pemerintahan ke depan. Yang penting semua sepakat kita bangun lebih baik. Yang sudah baik kita teruskan, yang belum baik kita perbaiki. Karena itu kita mengusung tema perbaikan dan perubahan, itu tema besarnya," papar Hinca.

Soal penetapan capres-cawapres, Hinca mengungkapkan, akan terlihat nanti saat pendaftaran oleh KPU dibuka. "Hari ini kita bicara bagaimana koalisi yang bagus untuk ke depan 2028 diusung bersama," ujarnya.

Hinca kembali menegaskan, saat berkomunikasi dengan parpol-parpol lain, isu soal capres-cawapres bukan hal utama yang dibahas. Dia menceritakan pembahasan saat dirinya mendampingi AHY bertemu Prabowo. Dalam pertemuan selama dua jam itu, diskusi yang terjadi lebih banyak membahas tema seputar kondisi dalam negeri dan isu internasional.

"Presiden itu datang dan pergi. NKRI-nya harga mati. Kan itu yang harus kita siapkan. Demokrat paham betul itu karena pernah di pemerintahan 10 tahun, sekarang menjalaninya di luar pemerintahan. Mudah-mudahan kami sukses lah sampai 10 tahun ini. Karena itu, bagi kita yang utama bagaimana kita berkomunikasi dulu," pungkasnya.

Siapa Mau Berkoalisi dengan Demokrat?

Di tengah manuver masing-masing parpol mencari kongsi, hanya Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sudah mendeklarasikan bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Partai Gerindra dan PKB yang disebut-sebut akan mengusung Prabowo-Muhaimin hingga kini belum berani mengumumkan. Di sisi lain, Rakernas Partai NasDem pada 17 Juni lalu mengeluarkan tiga nama kandidat capres yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Dengan pilihan yang ada, nasib AHY untuk dimajukan sebagai capres 2024, nyaris tertutup. Peluang AHY justru menguat sebagai cawapres. Apalagi ada kabar, KIB mengajak Demokrat untuk bergabung.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat (PD) Herzaky Mahendra Putra yang dikonfirmasi membantah sudah ada tawaran kepada Demokrat dan AHY untuk bergabung di KIB. Sejauh ini, komunikasi dengan semua partai membahas bagaimana Pilpres 2024 harus bisa dilaksanakan, tidak ada penundaan, apalagi perpanjangan tiga periode.

"Enggak ada itu. Kita dalam komunikasi dengan semua partai itu enggak ada (syarat) harus ketum AHY jadi capres atau cawapres, enggak ada. Komunikasi kami membangun kesamaan visi misi, kesamaan chemistry ke depannya. Mengusung perubahan dan perbaikan," tutur Zaky.

Meski begitu, dia mengakui, kader-kader menginginkan Demokrat memajukan AHY di Pemilu 2024. Namun, Demokrat saat ini menghargai setiap proses di masing-masing partai dalam penentuan calon yang akan mereka usung.

"Kami menghargai yang sudah menentukan, tapi tolong hargai kami juga yang belum menentukan di internal kami. Tetapi memang kader menginginkan Mas AHY. Ada keinginan dari kader tapi di partai ada mekanisme," ujarnya.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang ditemui usai Salat Iduladha di kantor DPP Partai Golkar, 10 Juli lalu belum mau mengungkapkan siapa parpol lain yang akan bergabung dengan KIB. Namun dia mengakui, penjajakan sedang dilakukan.

"Sedang dalam proses," ujarnya singkat.

Sementara Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Kominfo, Nurul Arifin yang ditemui di tempat yang sama menjelaskan, KIB terbuka dan membuka diri, serta berharap ada partai lain yang bergabung.

"Kami tidak eksklusif tapi inklusif, ingin merangkul sebanyak-banyaknya dan membuka pintu. Kami ingin semua partai bergabung, dengan senang hati, dengan tangan terbuka," ujarnya.

SBY-JK jadi King Maker Duet Anies-AHY?

Dua sahabat lama itu bertemu. Jusuf Kalla mendatangi kediaman Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Kamis 23 Juni 2022 lalu. SBY menjamu JK di ruang perpustakaan rumahnya yang dilapisi karpet merah. Sementara di saat bersamaan di Gondangdia, markas besar Partai NasDem, AHY bertemu Surya Paloh.

Dari foto yang beredar, SBY-JK duduk berhadapan di dua meja yang terpisah jarak beberapa meter. Staf pribadi SBY, Ossy Dermawan kepada wartawan mengungkapkan, pertemuan presiden dan wapres 2004-2009 itu untuk bertukar pikiran soal masa depan bangsa.

"Meskipun keduanya tidak lagi aktif dalam kegiatan politik sehari-hari, namun masih terpanggil untuk ikut memikirkan jalan menuju Indonesia yang lebih baik dan lebih sejahtera," tuturnya. Ossy tidak menjelaskan detail isi pertemuan.

Spekulasi pun muncul. SBY-JK disebut ingin menjadi 'king maker' di Pilpres 2024. Dengan ketokohan dan pengaruh keduanya, keduanya dianggap sedang berupaya menyiapkan pasangan capres-cawapres.

Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira berujar, rakyat tidak memilih para tokoh untuk menjadi 'king maker'.

"Rakyat kan tidak pilih para tokoh-tokoh yang sedang berambisi jadi 'king maker'. Rakyat akan pilih capres, toh," kata Andreas kepada merdeka.com, Selasa (28/6).

Andreas memahami, soal pertemuan SBY dan JK itu. Dia berkata, semua berambisi menang pada Pilpres 2024. "Namanya kontestasi pilpres, ya pasti semua juga ingin menang. Tapi sampai sekarang belum ada capresnya tuh," ucapnya.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, pertemuan SBY-JK bukan sekadar romantisme sahabat lama.

"Dalam konteks itulah JK adalah mentor utamanya Anies Baswedan karena momen pertemuan dengan SBY dan JK bersamaan dengan pertemuan AHY-NasDem. Itulah yang semakin menebalkan bahwa JK dan SBY pasti bicara tentang Demokrat bergabung dengan NasDem. Dan tentu saja mengusung Anies Baswedan dan sangat mungkin AHY disodorkan sebagai cawapresnya," kata Adi.

Menurutnya, bila NasDem mengusung Anies sebagai capres, maka Demokrat pasti akan tertarik untuk bergabung. Adi menyakini jika poros itu terbentuk, ingin mengalahkan PDI Perjuangan.

"Ketika Anies (diusung) maka Demokrat tertarik bergabung, kenapa? Tentu kepentingannya sama ingin mengalahkan dominasi PDIP yang dua periode memenangkan pertarungan," ucapnya.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan yang dihubungi terpisah menepis dugaan soal SBY-JK akan menjadi king maker. "Bukan untuk menentukan (nama), masih terlalu jauh. Kita bicara tentang kebangsaan," ujarnya.

Soal kecenderungan Demokrat bergabung dengan poros koalisi NasDem atau KIB, Syarief belum mau terbuka. "Yang jelas komunikasi jalan terus semuanya. Semua komunikasi partai politik kita jalan terus," tukasnya.

Sedangkan Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra tidak menyalahkan penafsiran yang muncul atas pertemuan SBY-JK. Apalagi sampai menghubung-hubungkan pertemuan itu sebagai pembicaraan politik untuk menentukan capres-cawapres.

"Pak SBY sudah menyampaikan berulang kali beliau sudah tidak lagi day to day di politik. Sudah menarik diri dari politik sejak meninggalnya Ibu Ani, fokus di klub bola voli maupun setahun yang lalu melukis. Jadi ini kenyataan seperti itu," jelasnya.

Zaky yang mengaku selalu mendampingi AHY menambahkan, posisi SBY tidak terlibat intens dalam langkah-langkah politik yang dilakukan AHY.

"Itu Mas AHY take control all, udah di Mas AHY. Masukan misalnya dari Pak SBY, tapi apa-apa Pak SBY enggak (ikut campur). Saya tahu banget karena hampir tiap hari sama ketum juga. Diskusi bersama," jelasnya.

Soal tudingan king maker, Zaky menegaskan, urusan koalisi sepenuhnya dipimpin langsung AHY. Yang dilakukan adalah bagaimana mencari koalisi terbaik yang bisa membawa perubahan dan terbaik untuk rakyat di 2024.

"Mesti dipertegas, kami ke mana-mana enggak bawa (syarat) pokoknya AHY harus capres atau cawapres. Itu bukan syarat koalisi. Enggak ada seperti itu," ujarnya.

Sementara Waketum Golkar bidang Kominfo Nurul Arifin juga memastikan, partainya hanya akan mengusung Airlangga Hartarto di Pemilu 2024.

"Kalau pembicaraan-pembicaraan yang lain, semuanya diserahkan kepada kesepakatan di koalisi. Itu keputusan bersama, kita sifatnya equal, kolegial dan setara. Jadi dalam mengambil keputusan demikian," ujar Nurul.

Soal peluang AHY menjadi cawapres berpasangan dengan Airlangga diusung KIB, Nurul enggan berandai-andai. "Ya Demokrat-nya aja belum bergabung. Nunggu Demokrat bergabung dulu," tukasnya.