Kepala Polri yang (tak) terlupakan

Kamis, 26 Mei 2016 10:36 Penulis : Sidik Pramono
Ilustrasi Polri. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Untuk menjadi pucuk pimpinan sebuah organisasi, kompetensi yang mumpuni saja tentu tidak cukup. Jejaring yang begitu kuat mengakar terkadang juga tidak bisa menjadi kunci. Yang jelas, yang tidak bisa diabaikan adalah soal "garis tangan" yang menjadi ranah kekuasaan Ilahi.

Jenderal Badrodin Haiti tentu bisa bercerita banyak soal garis tangan itu. Sebagai pemegang Adhi Makayasa lulusan Akademi Kepolisian tahun 1982, karir pria kelahiran Jember ini terhitung moncer sampai kemudian berhasil duduk pada sejumlah posisi puncak di Kepolisian Daerah Banten, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, dan Jawa Timur. Akan tetapi, bisa jadi Badrodin sempat berpikir bahwa karirnya di kepolisian akan berpuncak saat posisi Wakil Kepala Polri dipercayakan kepadanya pada Februari 2014.

Namun, siapa nyana jika ternyata jalan takdir menggariskan hal yang berbeda? Ketika nama Budi Gunawan telah sedemikian dekat menjadi Kepala Polri yang baru, ternyata kemudian tongkat komando itu beralih kepada Badrodin.

Menapak jejak pimpinan tertinggi sebagai Pelaksana Tugas Kepala Polri pada Januari 2015, ditegaskan kemudian sebagai Kepala Polri pada April 2015, kini Badrodin bersiap kembali menyambut masa pensiunnya menjelang ulang tahunnya yang ke-58 pada 24 Juli mendatang.

Memang ada yang memunculkan wacana perpanjangan masa tugas Badrodin, sekalipun ada pula yang menegaskan bahwa hal tersebut tidak perlu dilakukan. Banyak pertimbangan kenapa Badrodin harus diganti tanpa harus ada kebijakan untuk memundurkan masa pensiunnya, salah satunya tentulah soal regenerasi di tubuh Polri.

Pasalnya, bukan hanya satu-dua abdi Bhayangkara di bawah Badrodin yang menunggu tanggung jawab sebagai pemuncak organisasi. Institusi dengan jalur komando yang ketat sebagaimana polisi dan tentara tentulah sudah memiliki daftar kader yang layak untuk dipromosikan setiap saat dibutuhkan.

Perdebatan mengenai pergantian Kepala Polri sekaligus menegaskan betapa strategisnya posisi tersebut. Berbagai pihak dengan beragam kepentingan saling buka suara menyorongkan pendapatnya ke hadapan publik. Setidak kentaranya sekalipun, toh publik masih bisa menebak bahwa bukan sekadar kompetensi teknis yang amat penting, tetapi hal-hal di luar itu juga menentukan. Misalnya saja, pusat kekuasaan pun membutuhkan teman.

Atau, selalu saja ada yang membutuhkan teman di pusat kekuasaan. Aha…

Yang pasti, dalam konteks organisasi dan kebijakan, ada beberapa hal yang perlu disimak dari pergantian Kepala Polri. Pertama, setiap organisasi tidak boleh mengabaikan pergantian kepemimpinan. Pergantian adalah sebuah kemestian, cepat atau lambat. Benar bahwa terkadang succession planning dihindari –dengan beragam alasan, termasuk kekhawatiran bahwa rencana penggantian tersebut seolah dimaksudkan untuk menggusur orang tertentu atau demi menyiapkan karpet-merah bagi orang tertentu lainnya. Benar bahwa talent pool pun terkadang hanya menjadi formalitas; data mengenai individu yang potensial hanya teronggok tanpa kejelasan.

Padahal, dalam konsepsi yang ideal, dengan rencana regenerasi yang matang, sejak awal organisasi dipersiapkan untuk tumbuh dan bertahan hidup lebih panjang –setidaknya dari ketersediaan sumberdaya manusia. Bisa dibayangkan bagaimana jika sebuah organisasi terus-menerus dikendalikan oleh para senior yang karatan –misalnya, hanya karena kedekatan dengan pengambil-keputusan pucuk ataupun faktor "pernah berjasa" di masa lalu atau hal-hal lain yang so yesterday. Bisa dibayangkan bagaimana sebuah organisasi dengan kehadiran pucuk pimpinan semacam itu, yang diperparah jika ia ternyata tidak mampu menyerap dinamika kekinian dan impian masa depan?

Ibarat lalu lintas di musim libur Lebaran, macetnya tidak keruan karena yang terdepan tidak bergerak signifikan, sementara yang di belakang enggan berlama-lama menunggu kesempatan tanpa kepastian. Tanpa ada kepercayaan estafet dari para senior, pada saat itu pula sumberdaya manusia yang potensial berisiko memilih pergi. Bukankah semestinya pemimpin yang baik bukanlah diukur dengan seberapa panjang ia bisa mempertahankan kekuasaannya, tetapi juga bagaimana ia bisa menyiapkan pengganti yang bisa membuat organisasi bertahan dan tumbuh menjadi lebih baik?

Hal berikutnya, kepemimpinan dalam organisasi tetaplah menjadi isu teramat penting. Bahkan dalam organisasi yang organik dan diatur ketat oleh bejibun prosedur sekalipun, masih ada celah bagi seorang pemimpin untuk memberikan warna dalam masa-masa kepemimpinannya. Pemimpin yang transformatif tentu akan bisa meninggalkan jejak mendalam, yang bisa dikenang lama dan diturunkan ceritanya dari generasi ke generasi.

Sebagaimana kepemimpinan organisasi lainnya, Polri di bawah Badrodin Haiti tentu penuh warna-warni. Badrodin tentu saja memiliki catatan sendiri atas raihannya selama ini–sebagaimana orang juga akan mencatat apa yang pernah dilakukannya dan sebagian kemudian memilih melupakannya. Tentu saja, banyak hal telah dicapai oleh Polri sejauh ini, sebagaimana halnya tidak kurang-kurangnya kritikan yang menghampiri. Yang pasti, setiap pemimpin berkesempatan untuk meninggalkan jejaknya sendiri –bahkan dengan kekuasaan
yang dimilikinya, ia berkesempatan lebih besar ketimbang anggota lain dalam organisasi.

Khusus untuk polisi, kenapa di tengah masyarakat telanjur yakin hanya Jenderal Hoegeng, patung-polisi, dan polisi-tidur yang menjadi sosok yang baik dan tidak menyeramkan bagi publik? [war]

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.