Kabarnya karena perbedaan kutub politik di Pemilu 2024
Isu ramai-ramai mundur dari kabinet Jokowi-Ma’ruf karena perbedaan kutub politik di Pemilu 2024 kian santer terdengar.
Suasana rapat kabinet kabarnya tak lagi seperti dulu lagi.
Wajah Presiden Joko Widodo tampak biasa saja.
Tidak memperlihatkan raut wajah seorang Kepala Negara yang khawatir akan isu perpecahan di dalam kabinet.
Sesekali, Presiden Jokowi bicara dengan senyum tipis dan suara tawa khasnya.
“Kabarnya dari siapa? Kita tiap hari dari pagi sampai sore, pagi, siang, malam. Kita rapat paripurna, rapat internal, rapat terbatas selalu tak pernah ada jedanya, setiap jam, setiap dua jama gonta-ganti rapat," ujar Jokowi saat ditemui usai acara Harlah ke-78 Muslimat NU, GBK Senayan, Jakarta, Sabtu (20/1).
Kencangnya embusan isu keretakan dalam Kabinet Indonesia Maju, hanya dianggap sebagai ‘bumbu’.
Di mata Jokowi, bukan hal luar biasa dan mengkhawatirkan.
Kondisi itu dianggap wajar di tahun politik. Untuk kedua kalinya Jokowi kembali memberi penegasan, kabinetnya berjalan profesional.
"Semua pasti akan berkaitan dengan hal yang bersifat politik. Biasa kok kita kerja rutin biasa," katanya.
Tak ada lagi tawa dan canda antar menteri sebelum rapat kabinet dimulai. Suasana tak seperti dulu lagi. Cerita datang dari Mahfud MD yang saat itu masih menjabat Menko Polhukam.
Perbedaan sangat terasa, terlebih saat Mahfud sudah berstatus sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Suasana rapat yang semula ceria dan kerap diisi candaan atau gurauan, kini tidak lagi dijumpai.
“Biasanya kalau dulu kan, ‘wei’ saling peluk di sini, di sana ketawa. Sekarang duduk dulu sebelum mulai, minum sendiri, gurau-gurau enggak ada,” ucap Mahfud dalam wawancara bersama Rhenald Kasali.
Dia mengatakan, rapat kabinet saat ini berjalan serius dan cepat. Tidak banyak lagi ilustrasi yang disampaikan dalam rapat tersebut.
"Semuanya formal, bagaimana keputusannya. Tapi tetap profesional, cuma kehangatan itu hilang, gurau-gurau apa itu," ujar Mahfud.
Di lain kesempatan, Mahfud MD juga menceritakan pola koordinasi di kabinet juga tak lagi berjalan seperti seharusnya. Kapolri, Jaksa Agung dan Panglima TNI sudah tak lagi berkoordinasi dengan Mahfud. Khususnya, sejak Mahfud maju sebagai Cawapres.
Kapolri, Panglima TNI dan Jaksa Agung langsung berkoordinasi dengan Presiden Jokowi.
Namun, Mahfud membantah jika ada anggapan Jokowi mengambil alih semua kewenangan Menko Polhukam.
"Maksudnya kan mungkin selama ini mungkin. Selama 2 bulan ini koordinasi Panglima, Kapolri, Jaksa Agung, dan lain-lain itu langsung ke presiden, ya enggak apa-apa bagi saya,” kata Mahfud.
Cerita lain datang dari sumber merdeka.com di internal PDIP. Dia menceritakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani sering diledek Menhan Prabowo Subianto dalam rapat kabinet.
Ledekan yang membuat Sri Mulyani membulatkan tekad untuk pisah jalan dengan kabinet Jokowi. Mantan Direktur Bank Dunia ini meyakinkan diri untuk mundur dari kabinet Indonesia Maju.
Sri Mulyani pun menemui Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menyampaikan niatnya.
"Tapi Megawati mewanti betul. Dampaknya bagi ekonomi negara,” ujar sumber ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memilih diam saat dikonfirmasi terkait isu ini.
Sudah dua kali Sri Mulyani tidak mengklarifikasi isu soal mundur dari kabinet.
Pada Januari 2024, kala itu, Sri Mulyani mengaku masih tetap menjalankan tugas sebagai menteri.
”Ini (saya) kerja. Saya bekerja. Saya bekerja," ujar Sri Mulyani di Istana Kepresidenan.
Bahkan, saat itu Sri Mulyani bergeming saat ditanya soal perselisihan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertanyaan itu tak dijawab.
Sri Mulyani beranjak masuk ke dalam mobil dinas RI 26, meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan.
Belum lama ini, Sri Mulyani kembali berpaling saat hendak ditanya isu yang sama. Usai bertemu Presiden Jokowi di Istana, Senin (5/2/2024), Sri Mulyani meminta maaf tidak berkenan menjawab pertanyaan yang hendak dilontarkan wartawan.
Merdeka.com
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengakui adanya pertemuan antara Megawati dengan Sri Mulyani. Hanya saja, Hasto menolak membocorkan isi pertemuan.
”Saya tidak bisa menyampaikan apa yang dibahas. Tetapi yang pasti, itu adalah kepentingan rakyat, bangsa, dan negara," kata Hasto.
Hasto hanya menceritakan pertemuan Sri Mulyani dan Megawati sedikit membahas tentang politisasi Bansos demi kepentingan Pemilu 2024.
"Ya saat ini kan ada upaya-upaya untuk menggunakan bansos demi kepentingan elektoral, sampai anggaran setiap kementerian dipotong 5 persen untuk elektoral. Ini kan kita harus melihat kepentingan nasional yang lebih besar," ujar Hasto.
Namun Hasto tidak menampik suasana dalam rapat kabinet yang tak lagi nyaman bagi Menteri dari PDIP. Dia mendapat cerita dari dari koleganya di partai yang duduk di kabinet.
Menteri Sosial Tri Rismaharini berbagi cerita pada Hasto. Risma mengaku sudah merasa tak nyaman mengikuti rapat kabinet belakangan ini.
"Bu Risma menceritakan sekarang suasana di rapat kabinet. Bahkan ketika mau rapat itu diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyamanan," ujar Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Selasa (30/1).
Tak cuma itu, ketidaknyamanan juga berkaitan dengan program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Ditambah, Risma sebagai Mensos tak dilibatkan dalam setiap pembagian bansos ke masyarakat.
Sementara Menteri Investasi, Bahlil Lahaladia membantah tuduhan tersebut. Menurut dia, rapat kabinet yang dipimpin Jokowi saat ini masih seperti biasa.
Bahlil tak melihat ada kecanggungan atau ada gangguan di setiap rapat.
"Saya nyaman-nyaman saja, tuh. Mungkin Ibu Risma kali. Kami nyaman-nyaman saja, rapat terbatas terus. Kami komunikasi baik semuanya,” kata Bahlil.
Hal sama disuarakan orang dekat Presiden Jokowi yakni Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Bahkan Pratikno memastikan kabinet tetap solid bekerja keras menjalankan program dan berbagai gagasan.
Menepis semua isu yang bergulir, Pratikno menceritakan suasana sebelum dan saat rapat. Suasana yang dinilainya tak pernah berubah sejak kabinet dibentuk 2019.
"Sebelum, di sela-sela, dan sesudah sidang kabinet, kami semua ngobrol serta berkelakar dan tertawa seperti biasa," katanya.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy buka suara terkait suasana kabinet di tengah tahun politik.
"Sedikit- sedikit ada sih (rasa canggung). Namanya saja tahun politik. Situasi ini sudah diantisipasi. Presiden sudah ingatkan dua tahun yang lalu perlunya antisipasi suasana kerja yang tidak terlalu kondusif disaat tahun politik. Dengan demikian secara psikis kita sudah siap," kata Muhadjir.
Di tengah ramai isu para Menteri mundur, pekan lalu Mahfud MD sudah menyatakan mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam.
Mahfud menyatakan mundur di Pura Ulun Danu Tirta Gangga, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Rabu (31/1).
Kamis (1/2/2024), Mahfud melangkahkan kaki di halaman Istana Negara. Selama 10 menit, Mahfud MD berbincang dengan Presiden Jokowi. Mahfud MD membawa surat pengunduran diri, dan menyampaikan ke Presiden Jokowi.
Suasana perbincangan tidak terasa kaku. Mahfud ingin pamit dengan cara baik-baik. Presiden Jokowi menerima keputusan Mahfud. Keduanya saling bergurau.
"Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati, penuh dengan kekeluargaan, sama-sama tersenyum, tidak ada ketegangan apa pun, kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu, ketika kita mulai bekerja," ungkap Mahfud.
Keinginan untuk mengundurkan diri sudah dipersiapkan sejak lama. Mahfud tak ingin ada konflik kepentingan. Mengingat saat ini posisinya sebagai Cawapres yang ikut berkontestasi dalam Pilpres 2024, sekaligus sebagai Menko Polhukam.
Mahfud tak mundur sendirian. Masih dari kompleks Istana Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani, Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM juga mengundurkan diri.
Jaleswari telah menyampaikan permohonan pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Keputusan Jaleswari berpisah dengan Istana karena faktor etika dan pilihan politik pribadinya.
Kolega Jokowi saat masih memimpin Pemprov DKI yakni Basuki Tjahaja Purnama pun ikut mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Pertamina
Ahok sapaan akrabnya, memilih mundur sebagai etika politik karena jalan pilihannya mendukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.
Isu gonjang ganjing dalam Kabinet Indonesia Maju tak lepas dari kehadiran tiga kubu yang berkontestasi di Pilpres 2024.
Kubu pertama parpol pendukung Anies-Muhaimin yang diisi oleh PKB, NasDem. Total ada tiga menteri yang menjabat. Menaker, Menteri Desa dan PDT dan Menteri LHK.
Kubu kedua, diisi parpol pendukung Prabowo-Gibran. Terdapat 8 kursi menteri yang diisi oleh kader parpol dan non kader pendukung Prabowo-Gibran.
Di antaranya, Menhan, Menperin, Menpora, Mendag, Menko Ekonomi, Menteri BUMN, Menko Kemaritiman dan Investasi, Menteri Investasi, Wamen ATR.
Kubu terakhir, diisi oleh pendukung Ganjar-Mahfud. Di antaranya, Menko Polhukam (sudah mundur), Menkum HAM, Mensos, Menteri PUPR, Menpan RB, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menkop UKM, Menparekraf, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Seskab.
Masih menurut sumber yang sama, selain Sri Mulyani, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Bintang Puspayoga juga sudah menghadap Megawati. Ia siap mundur dari kabinet.
Namun, Megawati meminta keputusan itu dipertimbangkan masak-masak. Khususnya soal keluarga dan dampaknya bagi negara.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengenang masa suram saat para menteri ramai-ramai mundur di era Orde Baru. Sebab, kekuasaan tak lagi netral.
“Kita punya pengalaman ketika terjadi pergerakan mahasiswa, aparatur ABRI saat itu tidak netral digunakan kekuasaan, mundurnya menteri menteri menciptakan suatu krisis politik yang akhirnya mendorong Pak Harto untuk mundur,” kata Hasto.
Hasto menilai, seharusnya menteri lain di kabinet Jokowi menjunjung tinggi integritas seperti yang dilakukan Mahfud MD.
"Semoga keteladanan integritas dari Prof Mahfud dapat menular termasuk ke Pak Prabowo. Sehingga meskipun di sana anggarannya besar sekali. Jadi rasanya kalau mundur dengan anggaran besar itu sayang,” ujar Hasto.
Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani angkat bicara. Dia memastikan Prabowo tidak ada konflik kepentingan di kabinet meskipun berstatus Calon Presiden.
"Kami menyarankan kepada Pak Prabowo untuk tidak perlu mundur sebagai Menhan dan kami minta agar Pak Prabowo menyelesaikan tugasnya sampai akhir periode sebagai Menhan," kata Muzani di Media Centre TKN, Rabu (31/1).
Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah jauh-jauh hari memastikan kadernya di kabinet tidak akan mundur. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid bahkan enggan menanggapi isu itu.
Sementara Bendahara Umum Partai NasDem Sahroni membantah informasi partai yang dipimpin Surya Paloh itu akan menarik menterinya dari kabinet Indonesia Maju.
"Tidak betul sama sekali," tegas Sahroni.
Menurut Jokowi kabar bohong tersebut bersinggungan dengan tahun politik 2024.
Baca Selengkapnya
Kabar tersebut diungkap Mahfud MD yang menyebut ada kehangatanyang hilang dalam Kabinet Indonesia Maju
Baca Selengkapnya
Saat berada di dalam kabinet, mantan Danjen Kopassus ini menyatakan Jokowi tidak pernah istirahat.
Baca Selengkapnya
Tak hanya memberikan pendapat, Jokowi juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang
Baca Selengkapnya
Suharso menegaskan tugas yang telah diberikan kepadanya sebagai menteri akan dikerjakan semaksimal mungkin.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi dikabarkan menitipkan nama menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya Ketum Golkar Airlangga Hartarto menyebut, Jokowi bakal punya peran di pemerintahan berikutnya
Baca Selengkapnya
Hasto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri KIM.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi