Ada Masalah Apa Israel dan Palestina? Ini Sejarah Asal-Usul Konfliknya yang Berkepanjangan

Konflik yang bermula sejak tahun 1947 ini terus memanas dan menjadi bencana kemanusiaan yang tragis.

Konflik yang bermula sejak tahun 1947 ini terus memanas dan menjadi bencana kemanusiaan yang tragis.

Ada Masalah Apa Israel dan Palestina? Ini Sejarah Asal-Usul Konfliknya yang Berkepanjangan

Konflik Palestina dan Israel, hingga kini masih menjadi isu kemanusiaan yang belum berakhir. Konflik yang bermula sejak tahun 1947 ini bahkan masih sering memanas. Di mana penduduk Israel terus berusaha menguasai wilayah yang seharusnya menjadi hak dari warga negara Palestina.

Pada 7 Oktober 2023 kemarin, terjadi letusan konflik baru yang tak terelakkan antara Israel dan Palestina. Melalui konflik ini Israel terus berusaha mengusir penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan dengan menghancurkan rumah-rumah atau permukiman yang ada. Tentu ini merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia, di mana setiap manusia seharusnya berhak untuk hidup dengan aman dan tenang.

Tak ayal, sebagai masalah kemanusiaan konflik Israel Palestina ini pun mendapatkan perhatian dan empati dari dunia secara besar-besaran. Lantas sebenarnya, ada masalah apa Israel dan Palestina ini? Apa yang menjadi akar dari konflik berkepanjangan keduanya? Penting untuk memahami bagaimana asal mula penyebab konflik Israel Palestina. Dengan demikian, Anda bisa mengedukasi diri sendiri dan orang-orang disekitar tentang konflik yang terjadi.

Awal Negara Palestina Dipisah

Jauh sebelum penyebab konflik Israel Palestina bermula, Palestina merupakan suatu negara yang ditempati oleh penduduk atau orang Filistin pada abad ke-12 SM. Sepanjang sejarah, Palestina telah diperintah oleh banyak kelompok, termasuk Asyur, Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, Arab, Fatimiyah, Turki Seljuk, Tentara Salib, Mesir, dan Mameluke.

Kemudian, dari tahun 1517 hingga 1917, Kesultanan Utsmaniyah menguasai sebagian besar wilayah tersebut. Ketika Perang Dunia I berakhir pada tahun 1918, Inggris mengambil alih Palestina. Liga Bangsa-Bangsa mengeluarkan mandat Inggris untuk Palestina, yaitu sebuah dokumen yang memberi Inggris kendali administratif atas wilayah tersebut, termasuk ketentuan untuk mendirikan tanah air nasional Yahudi di Palestina yang mulai berlaku pada tahun 1923.

Pada tahun 1947, setelah lebih dari dua dekade pemerintahan Inggris, PBB mengusulkan rencana untuk membagi Palestina menjadi dua bagian: negara Yahudi merdeka dan negara Arab merdeka. Kota Yerusalem yang diklaim sebagai ibu kota oleh orang Yahudi dan Arab Palestina akan menjadi wilayah internasional dengan status khusus.

Para pemimpin Yahudi menerima rencana itu, tetapi banyak orang Arab Palestina dengan keras menentang, di mana beberapa di antaranya telah secara aktif melawan kepentingan Inggris dan Yahudi di kawasan itu sejak tahun 1920-an. Kelompok-kelompok Arab berpendapat bahwa mereka mewakili mayoritas penduduk di wilayah tertentu, harus diberikan lebih banyak wilayah. Mereka mulai membentuk tentara sukarelawan di seluruh Palestina.

Israel Menjadi Negara dan Lahirnya PLO

Sejak datangnya penduduk Yahudi ke Palestina, yang tidak lain menjadi penyebab konflik Israel Palestina, pada Mei 1948 Inggris menarik diri dari Palestina dan Israel mendeklarasikan dirinya sebagai negara merdeka. Tentu ini menyiratkan bahwa Israel bersedia melaksanakan Rencana Pemisahan.

Kemudian, tentara Arab tetangga bergerak untuk mencegah pembentukan negara Israel. Perang Arab-Israel 1948 yang terjadi melibatkan Israel dan lima negara Arab, yaitu Yordania, Irak, Suriah, Mesir, dan Lebanon. Pada akhir perang pada Juli 1949, Israel menguasai lebih dari dua pertiga bekas Mandat Inggris, sementara Yordania menguasai Tepi Barat dan Mesir menguasai Jalur Gaza.

Konflik yang terus berlanjut, kemudian lahirlah Orgaisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang dibetuk untuk tujuan mendirikan negara Arab Palestina di tanah yang sebelumnya dikelola di bawah Mandat Inggris, juga wilayah yang yang diduduki secara tidak sah oleh Negara Israel.

Meskipun PLO pada awalnya didedikasikan untuk penghancuran Negara Israel sebagai sarana untuk mencapai tujuannya menjadi negara Palestina, dalam Kesepakatan Oslo 1993, PLO menerima hak dan keberadaan Israel, sebagai imbalan atas pengakuan formal PLO oleh Israel.

Perang Enam Hari dan Negara Palestina Saat Ini

Perang Enam Hari dipicu selama periode gesekan diplomatik yang bergejolak dan pertempuran kecil antara Israel dan tetangganya. Pada bulan April 1967, bentrokan memburuk setelah Israel dan Suriah terlibat pertempuran udara dan artileri yang ganas di mana enam jet tempur Suriah dihancurkan.

Setelah pertempuran udara April, Uni Soviet memberi Mesir intelijen bahwa Israel sedang memindahkan pasukan ke perbatasan utara dengan Suriah dalam persiapan untuk invasi skala penuh.

Informasi itu tidak akurat, tetapi bagaimanapun, itu mampu menggerakkan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser untuk memajukan pasukan ke Semenanjung Sinai, di mana mereka mengusir pasukan penjaga perdamaian PBB yang telah menjaga perbatasan dengan Israel selama lebih dari satu dekade.

Pasukan Pertahanan Israel kemudian melancarkan serangan udara terhadap Mesir pada 5 Juni 1967. Konflik ini menarik Yordania dan Suriah untuk berada pada pihak Mesir. Namun sayangnya, perang enam hari ini, pada memberikan keuntungan besar pada pihak Israel. Di mana Israel menguasai Jalur Gaza, Tepi Barat, Semenanjung Sinai

Penyebab konflik Israel Palestina yang dimulai sejak tahun 1947 pun tahun demi tahun, masih tetap berlanjut. Kemarahan warga negara Palestina juga semakin meluap setelah pendudukan Israel berlangsung di Gaza dan Jalur Barat. Beberapa kesepakatan pun berhasil dilakukan, namun tidak kunjung memberikan keleluasaan dan kebebasan Palestina secara penuh.

Hingga kini, Palestina masih berjuang untuk menjadi negara resmi yang diakui oleh semua negara. Meskipun orang-orang Palestina menduduki daerah-daerah penting, termasuk Tepi Barat dan Jalur Gaza, beberapa orang Israel, dengan izin pemerintah mereka, terus menetap di daerah-daerah seharusnya menjadi hak Palestina.

Banyak kelompok hak asasi internasional menganggap pemukiman seperti itu ilegal, perbatasan tidak jelas, dan konflik terus-menerus berlanjut. Pada Mei 2017, para pemimpin Hamas memberikan dokumen yang mengusulkan pembentukan negara Palestina menggunakan perbatasan yang ditentukan tahun 1967, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Namun, kelompok tersebut menolak untuk mengakui Israel sebagai sebuah negara, dan pemerintah Israel segera menolak rencana tersebut.

Status Yerusalem dalam Konflik Israel dan Palestina

Status Yerusalem adalah salah satu isu paling kontroversial dalam konflik Israel-Palestina. Secara historis, Yerusalem telah dianggap sebagai salah satu kota suci oleh tiga agama besar: Islam, Kristen, dan Yahudi. Konflik seputar status Yerusalem berkaitan dengan pertentangan klaim kedaulatan dan pengendalian atas kota tersebut.

Sebelum tahun 1948, selama Mandat Palestina di bawah kekuasaan Britania Raya, Yerusalem adalah bagian dari wilayah Palestina. Namun, selama Perang Arab-Israel 1948, Yerusalem dibagi antara Israel Barat dan Yordania Timur (termasuk Kota Tua Yerusalem). Selama Perang Enam Hari tahun 1967, Israel merebut seluruh Yerusalem Timur dan Tepi Barat dari Yordania, termasuk Kota Tua Yerusalem. Sejak itu, Israel mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota negaranya, sementara Palestina juga mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota dari negara masa depan mereka.

Perselisihan antara Israel dan Palestina, yang sama-sama mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota mereka, digambarkan sebagai "salah satu masalah yang paling sulit diselesaikan dalam konflik Israel-Palestina". Sebagian besar negara mendukung bahwa Yerusalem harus menjadi ibu kota masa depan Israel dan Palestina, di mana posisi ini telah didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa. Sementara itu Rusia lebih mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina, dan Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel.

Status Yerusalem telah menjadi salah satu isu paling rumit dalam perundingan damai antara Israel dan Palestina. Banyak negara dan komunitas internasional, termasuk PBB, belum mengakui klaim Israel atas Yerusalem sebagai ibu kota dan berharap agar status kota tersebut dapat diatur melalui perundingan damai antara kedua belah pihak.

Pengaruh Ekonomi dalam Konflik Israel dan Palestina

Seperti halnya perang Timur Tengah di masa lalu, konflik antara Israel dan Hamas yang terjadi sejak 7 Oktober ini berpotensi mengganggu perekonomian dunia dan bahkan bisa menyebabkan resesi jika lebih banyak negara ikut terlibat.

Seperti yang dikutip dari Bloomberg, risiko ekonomi ini nyata adanya,terlebih ketika tentara Israel menyerang Gaza sebagai respons terhadap serangan kelompok militan tersebut. Korban tewas akibat serangan Hamas dan serangan udara Israel yang sedang berlangsung di Gaza sudah mencapai puluhan ribu. Ada kekhawatiran bahwa milisi di Lebanon dan Suriah yang mendukung Hamas akan bergabung dalam pertempuran tersebut.

Eskalasi yang lebih tajam dapat membawa Israel ke dalam konflik langsung dengan Iran, pemasok senjata dan uang ke Hamas, yang oleh AS dan Uni Eropa telah ditetapkan sebagai kelompok teroris. Dalam skenario tersebut, Bloomberg Economics memperkirakan harga minyak bisa melonjak hingga $150 per barel dan pertumbuhan global turun menjadi 1,7% – sebuah resesi yang akan mengurangi produksi dunia sebesar $1 triliun.

Oleh karenanya, ekonomi memang memainkan peran penting dalam konflik Israel-Palestina dan dampaknya sangat kompleks. Berikut beberapa aspek pengaruh ekonomi dalam konflik ini:

1. Ketergantungan ekonomi: Palestina, terutama Tepi Barat dan Gaza, sangat tergantung pada bantuan ekonomi internasional dan hubungan ekonomi dengan Israel. Bantuan ekonomi dari donor internasional merupakan sumber pendapatan penting bagi Palestina. Namun, fluktuasi dalam bantuan ekonomi dan kendala ekonomi yang disebabkan oleh konflik dapat mengganggu stabilitas ekonomi di wilayah tersebut.

2. Pembatasan perdagangan dan mobilitas: Israel mengendalikan perbatasan dan titik masuk utama ke wilayah Palestina. Pembatasan perdagangan, impor, dan ekspor serta kendala mobilitas bagi warga Palestina dapat berdampak signifikan pada perekonomian Palestina. Pembatasan ini juga mempengaruhi akses Palestina ke pasar internasional dan pertumbuhan ekonomi.

3. Pertumbuhan ekonomi di Israel: Ekonomi Israel adalah salah satu yang paling maju di wilayah tersebut dan memiliki dampak signifikan pada ekonomi Palestina. Hubungan ekonomi antara Israel dan Palestina dapat berdampak baik atau buruk, tergantung pada kerja sama ekonomi dan kondisi perdagangan.

4. Ketidaksetaraan ekonomi: Konflik Israel-Palestina menciptakan ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan antara kedua belah pihak. Warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza sering menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi dan kondisi ekonomi yang sulit, sementara Israel memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah dan akses ke sumber daya yang lebih besar.

5. Pengaruh investasi asing: Investasi asing di wilayah Israel dan Palestina dapat memiliki dampak pada perkembangan ekonomi dan kestabilan. Investasi ini dapat mempengaruhi prospek ekonomi di wilayah tersebut dan dapat digunakan sebagai alat politik dalam konflik.

6. Pembangunan infrastruktur: Konflik ini telah merusak infrastruktur di Palestina, dan upaya untuk membangun kembali infrastruktur yang hancur menjadi salah satu tantangan ekonomi yang signifikan.

Pengaruh ekonomi dalam konflik Israel-Palestina adalah sangat kompleks dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan sehari-hari di wilayah tersebut. Faktor-faktor ekonomi ini juga dapat berdampak pada dinamika politik, sosial, dan keamanan dalam konflik tersebut.