Waspada PHK Massal, Ini Kata Pakar UGM Terkait Dampak PPKM Darurat

PPKM darurat diberlakukan di seluruh wilayah Pulau Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021. Pemberlakuan PPKM itu berdampak pada berbagai sektor, salah satunya adalah sektor pariwisata. Tak hanya itu, kebijakan tersebut berpotensi berimbas pada sektor UMKM dan berisiko akan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal kepada para karyawannya.

Hal inilah yang diungkapkan oleh Pengajar Fisipol UGM sekaligus peneliti di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Dr. Hempri Suyatna. Dia berharap, dengan adanya potensi PHK massal ini, pemerintah bisa mengantisipasi hal itu dengan pemberian proteksi dan subsidi kepada pengusaha.

“Harapannya tetap ada subsidi dan proteksi terhadap pengusaha baik besar maupun UMKM melalui keringanan pajak dan subsidi listrik,” kata Hempri, mengutip dari Ugm.ac.id pada Selasa (6/7). Berikut selengkapnya:

Ancaman PHK Massal

Menurut Hempri, pemerintah perlu mengantisipasi ancaman PHK massal dan penambahan pengangguran di masa PPKM darurat ini. Dia mengatakan, langkah antisipasi itu bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak swasta dan juga membuat grand design penanganan COVID-19 dengan memperhatikan berbagai aspek.

“Perlu ada harmonisasi antara aspek kesehatan dan ekonomi. Nah, saya kira ke depan memang harus ada grand design yang jelas terkait konsep penanganan pandemi. Pemerintah juga perlu memikirkan dampak PHK ini,” kata Hempri, mengutip dari Ugm.ac.id.

Sektor yang Rawan Terdampak PPKM Darurat

Hempri mengatakan, sebenarnya selama 1,5 tahun masa pandemi ini sudah banyak muncul transformasi pekerjaan dan inovasi-inovasi penanganan pandemi yang perlu direspons cepat oleh pemerintah, di antaranya model-model pemasaran secara virtual dengan e-commerce.

Meski inovasi itu sudah muncul, namun adanya PPKM Darurat ini akan sangat berdampak dengan ditutupnya mal dan restoran. Akibatnya, banyak karyawan yang tidak mendapat pemasukan. Namun menurutnya, selama pemerintah masih memiliki anggaran yang cukup maka dampak sosial ekonomi bagi para pekerja yang kena PHK perlu dipikirkan.

Pemanfaatan Kartu Pra Kerja

Menurut Hempri, inovasi dan perbaikan desain program kartu pra kerja bisa menjadi andalan. Hal ini menjadi keharusan agar program itu tepat sasaran.

“Pemberian fasilitas-fasilitas baru bagi mereka yang terdampak wajib dilakukan. Kata kuncinya adalah sinergi dan gotong royong. Pemerintah perlu tegas menegakkan regulasi, sedangkan masyarakat tetap harus patuh dan taat terhadap protokol kesehatan,” pungkas Hempri.