Fungsi Konstitusi adalah Sebagai Sumber Hukum Tertinggi, Ini Tujuannya dalam Negara
Merdeka.com - Konstitusi adalah landasan negara yang sering disebut sebagai hukum dasar. Negara Indonesia sendiri sepakat konstitusi dibagi menjadi hukum dasar tertulis seperti Undang-Undang Dasar, dan hukum dasar tidak tertulis seperti konvensi atau pidato presiden.
Namun sebelum menerapkan konstitusi dalam kehidupan sehari-hari, perlu dipahami apa itu konstitusi. Konstitusi adalah sebagai sumber hukum tertinggi yang ada dalam sebuah negara.
Konstitusi berhubungan dengan pemerintahan antara penguasa dan rakyat. Bagian formil konstitusi juga memuat masalah kekuasaan sekaligus batasan kekuasaan masing-masing badan-badan penyelenggara negara.
Sedangkan bagian materiil meletakkan nilai-nilai, maksud dan tujuan yang hendak dicapai negara, demokrasi, keadilan sosial, tata pemerintahan yang baik, perlindungan lingkungan dan hak-hak dasar.
Lebih jauh lagi, fungsi konstitusi adalah menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan lainnya. Selengkapnya berikut merdeka.com merangkum fungsi konstitusi beserta pengertian dan tujuannya melansir dari Pusdik.mkri.id dan Liputan6.com.
Fungsi Konstitusi adalah dalam sebuah negara
©2018 Liputan6.com/Immanuel Antonius
Fungsi konstitusi antara lain:
1. Fungsi konstitusi adalah sebagai alat membatasi kekuasaan.
2. Fungsi konstitusi adalah sumber hukum tertinggi negara.
3. Fungsi konstitusi adalah sebagai piagam kelahiran suatu negara.
4. Fungsi konstitusi adalah menentukan dan pembatas kekuasaan organ negara.
5. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara.
6. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara.
7. Fungsi konstitusi adalah sebagai sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
8. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (rakyat) kepada organ negara.
9. Fungsi konstitusi sebagai pelindung hak asasi manusia.
10. Fungsi konstitusi adalah sebagai identitas nasional dan lambang.
11. Fungsi simbolik sebagai pusat upacara (ceremony).
12. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi.
13. Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas.
14. Fungsi simbolik sebagai pemersatu bangsa.
Tujuan Konstitusi dalam Negara
©Liputan6.com/Faizal Fanani
Fungsi konstitusi adalah sebagai sumber dasar hukum tertinggi negara. Secara umum, terbentuknya konstitusi berhubungan dengan teori terbentuknya negara. Berbagai teori terbentuknya negara seperti teori teokrasi, teori kekuasaan, teori perjanjian masyarakat, atau teori lain pada dasarnya berpengaruh terhadap bagaimana konstitusi disusun.
Dalam konteks Indonesia, konstitusi yang membentuk negara kesatuan yang berbentuk republik sebagaimana kita saksikan hari ini merupakan karya dari para pendiri negara.
Ada dua bagian pokok yang terkandung dalam konstitusi, yakni bagian formil dan bagian materiil.
Bagian formil mengandung aturan-aturan yang berhubungan dengan badan-badan tertinggi dalam negara, prosedur dan penetapan badan-badan tersebut, dan prinsip-prinsip struktural pokok dari negara. Bagian formil konstitusi juga memuat masalah kekuasaan sekaligus batasan kekuasaan masing-masing badan-badan penyelenggara negara.
Sedangkan bagian materiil meletakkan nilai-nilai, maksud dan tujuan yang hendak dicapai negara, demokrasi, keadilan sosial, tata pemerintahan yang baik, perlindungan lingkungan dan hak-hak dasar manusia/warga negara.
Adapun tujuan konstitusi itu sendiri antara lain:
1. Tujuan konstitusi memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak.
2. Tujuan konstitusi adalah untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Bisa juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), sehingga dengan adanya konstitusi maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati HAM dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya.
3. Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Selain memberikan batasan-batasan untuk penguasa dalam menjalankan kekuasaanya, hal ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kokoh.
Pengertian Konstitusi Menurut para Ahli
©2017 Humas MK
a. Miriam Budiarjo
Pengertian konstitusi adalah keseluruhan peraturan. Baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat.
b. K. C. Wheare
Konstitusi merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara.
c. C.F. Strong
Konstitusi adalah sekumpulan asas-asas yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak dari pemerintah, dan hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah.
d. Jimly Asshiddiqie
Pengertian konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi juga dapat berupa hukum dasar tertulis yang biasa disebut Undang-Undang Dasar serta dapat pula tidak tertulis.
e. Bolingbroke
Pengertian konstitusi adalah sekumpulan kaidah-kaidah hukum, institusi-institusi dan kebiasaan-kebiasaan. Yang diambil dari asas penalaran tertentu serta berisikan sistem umum atas dasar nama masyarakat itu sepakat atau setuju untuk diperintah.
f. Kamus Oxford Dictionary of Law
- Konstitusi bukan saja aturan tertulis
- Segala yang diatur tidak hanya berkenaan dengan organ negara dan fungsinya baik di tingkat pusat dan daerah
- Mekanisme hubungan antara negara dan warganya.
g. I Dewa Gede Atmadja
Pengertian tentang konstitusi dibedakan menurut definisi dan konseptual. Menurut definisi dapat dikatakan konstitusi adalah himpunan norma atau kaidah konstitusi suatu negara yang menyiratkan bahwa konstitusi merupakan dokumen yang berisi norma atau kaidah-kaidah hukum untuk mengoperasionalkan penyelenggaraan kekuasaan negara.
h. Ferdinand Lassalle
Pengertian sosiologis atau politis (sociologische/ politische begriffe), konstitusi diartikan sebagai sintesis faktor-faktor kekuatan riil yang menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara (parlemen, kabinet, pressure groups, partai politik, dsb).
Dalam pengertian yuridis (juridische begriff), konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan.
(mdk/Ibr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Fungsi Hukum dan Tujuannya, Pahami Pengertian Lengkap dengan Sanksinya
Hukum sendiri merupakan aturan yang mengikat dan berlaku untuk semua warga negara.
Baca SelengkapnyaPrinsip Pemilu, Tujuan, dan Fungsinya yang Penting Dipelajari
Prinsip-prinsip dasar pemilu mencerminkan nilai-nilai demokratis yang mendasari proses ini.
Baca SelengkapnyaFungsi Pemilu, Pahami Tujuan, Asas, dan Prinsip-prinsipnya
Fungsi pemilu adalah sebagai mekanisme bagi rakyat untuk menentukan siapa yang akan memerintah dan mengambil keputusan penting dalam negara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jenis Surat Suara Pemilu yang Patut Diketahui, Simak Penjelasannya
Surat suara bukan hanya secarik kertas, melainkan sebuah instrumen demokratis yang menggambarkan kehendak rakyat.
Baca SelengkapnyaTujuan Pemilu di Indonesia, Lengkap Beserta Prinsip dan Fungsinya
Pemilu merupakan singkatan dari Pemilihan Umum, yang merupakan proses demokratis untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat dalam suatu negara.
Baca SelengkapnyaMakna Demokrasi, Tujuan, dan Prinsipnya, Perlu Diketahui
Dalam sistem demokrasi, rakyat memegang kekuasaan tertinggi.
Baca SelengkapnyaJenis Konjungsi Waktu Beserta Fungsi dan Contohnya, Pelajari Lebih Lanjut
Konjungsi adalah sebuah kata yang penting untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya.
Baca Selengkapnya4 Partai Pemenang Pemilu 1955, Berikut Sejarah dan Hasil Suaranya
Pemilu 1955 memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia karena hasil pemilu tersebut menjadi dasar pembentukan negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baca SelengkapnyaJenis Tindak Pidana Pemilu, Pahami Pengertian dan Penanganannya
Tindak pidana pemilu menjadi ancaman serius yang dapat merusak integritas dan legitimasi demokrasi.
Baca Selengkapnya