Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fakta Unik Gerakan Mbah Dirjo, Usaha Pemkot Jogja Kelola Sampah dengan Biopori

Fakta Unik Gerakan Mbah Dirjo, Usaha Pemkot Jogja Kelola Sampah dengan Biopori

Fakta Unik Gerakan Mbah Dirjo, Usaha Pemkot Jogja Kelola Sampah dengan Biopori

Seluruh ASN diwajibkan untuk menjalankan program ini.

Jogja masih darurat sampah. Berbagai langkah kedaruratan terus dilakukan pemerintah. Di antaranya menggiatkan gerakan mengelola limbah dan sampah dengan biopori ala Jogja, atau yang dikenal dengan nama “Mbah Dirjo”.

Fakta Unik Gerakan Mbah Dirjo, Usaha Pemkot Jogja Kelola Sampah dengan Biopori

“Saya berharap masyarakat akan mengikuti gerakan ini. Karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk pengelolaan sampah, baik yang organik maupun anorganik,”

kata Pejabat Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo, dikutip dari ANTARA pada Minggu (6/8).

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pembuatan bipori bisa menjadi salah satu solusi penanganan sampah organik di tingkat rumah tangga. Ia menjelaskan pada dasarnya prinsip biopori adalah membuat kompos. Biopori ini bisa diterapkan di lahan seluas satu konblok hingga seukuran 20 cm. “Dari 20 cm bisa cukup untuk satu bulan sampah. Yang benar-benar tidak punya lahan bisa kolektif,” jelas Singgih.

Ia mengungkapkan bahwa warga bisa membuat biopori dengan pipa paralon yang diberi lubang kemudian ditanam dengan kedalaman sekitar 80 cm. Biopori dengan ukuran yang lebih besar dibuat dengan dua ember bekas cat ukuran 25 kilogram yang ditumpuk dan ditanam sebagian. Selain itu warga juga bisa membuat biopori berukuran besar untuk digunakan secara kolektif.

Singgih mengatakan bahwa gerakan Mbah Dirjo sudah dijalankan di sejumlah daerah, termasuk Kampung Balapan, Klitren, Yogyakarta, yang hampir seluruh warganya punya sarana pengolahan sampah mandiri dengan metode biopori. Rencananya gerakan ini diproyeksikan mampu mengurangi 60 ton sampah organik per hari atau 30 persen dari timbunan sampah di Kota Yogyakarta yang sekitar 200 ton per hari.

Wajib untuk ASN

Gerakan Mbah Dirjo ini mulai diterapkan di lingkungan ASN Pemkot Yogyakarta. Mereka diwajibkan mengikuti program ini demi menjadi pelopor bagi tetangga dan lingkungan sekitar. “Untuk ASN program ini wajib. Nanti ada sanksi dan juga reward-nya. Jadi kita wajibkan itu dengan bukti foto di rumahnya waktu instalasi dan foto bukti itu disampaikan langsung ke atasan secara berjenjang,” kata Singgih.

Seperti diketahui, TPA Regional Piyungan ditutup sementara dari 23 Juli hingga 5 September 2023 karena kapasitas sampah di sana sudah overload. Oleh karena itu, Pemda DIY meminta Pemkab Sleman dan Bantul melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Sedangkan Pemerintah Kota Yogyakarta masih diperbolehkan membuang sampah ke Zona Transisi 1 TPA Piyungan maksimal 100 ton per hari karena tidak memiliki lahan memadai untuk membangun fasilitas pemrosesan akhir sampah.

Fakta Unik Gerakan Mbah Dirjo, Usaha Pemkot Jogja Kelola Sampah dengan Biopori

Guna mengatasi masalah sampah di TPA Regional Piyungan, Pemda DIY juga menjalin kerja sama dengan badan usaha untuk menggunakan teknologi pengolahan sampah.

Bupati Enos, Wabup Hingga Ketua DPRD Sambut Kunker Pj Gubernur Sumsel di Bumi Sebiduk Sehaluan
Bupati Enos, Wabup Hingga Ketua DPRD Sambut Kunker Pj Gubernur Sumsel di Bumi Sebiduk Sehaluan

Bupati Enos mengatakan dirinya dan jajaran Pemerintah Kabupaten OKU Timur siap mendukung program-program yang akan dijalankan Pj. Gubernur Sumsel.

Baca Selengkapnya
Begini Langkah Heru Budi Turunkan Kemiskinan di Jakarta
Begini Langkah Heru Budi Turunkan Kemiskinan di Jakarta

Pemprov DKI memberikan berbagai program bantuan sosial. Di antaranya program pangan bersubsidi, Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul.

Baca Selengkapnya
Kolaborasi Pemkab dengan Pusat hingga Desa, 1.300 Rumah Tidak Layak Huni di Banyuwangi Direnovasi
Kolaborasi Pemkab dengan Pusat hingga Desa, 1.300 Rumah Tidak Layak Huni di Banyuwangi Direnovasi

Pemkab Banyuwangi terus melanjutkan program bedah rumah tak layak huni melalui skema gotong royong banyak pihak.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jadi Irup HUT ke 78 RI, Menaker: Bonus Demografi Kunci Indonesia Jadi Negara Maju
Jadi Irup HUT ke 78 RI, Menaker: Bonus Demografi Kunci Indonesia Jadi Negara Maju

Menaker Ida berpesan untuk terus mengembangkan program-program pembangunan ketenagakerjaan pada masa mendatang.

Baca Selengkapnya
Menko PMK Koordinasikan Percepatan Program Pembangunan Manusia di Provinsi Papua Tengah
Menko PMK Koordinasikan Percepatan Program Pembangunan Manusia di Provinsi Papua Tengah

Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja ke Kabupaten Dogiyai.

Baca Selengkapnya
Dalami Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Pemprov, Polda Jateng Panggil Para Kades di Karanganyar
Dalami Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Pemprov, Polda Jateng Panggil Para Kades di Karanganyar

Pemanggilan tersebut terkait pertanggungjawaban program bantuan dana provinsi tahun 2020-2022.

Baca Selengkapnya
OD-SK Siapkan Hunian Murah Bagi ASN dengan DP 0 Persen Hingga Bus Jemputan Pegawai
OD-SK Siapkan Hunian Murah Bagi ASN dengan DP 0 Persen Hingga Bus Jemputan Pegawai

Penyediaan hunian bagi ASN merupakan program yang pertama bagi Indonesia, dengan DP 0 % dan cicilan yang lebih murah.

Baca Selengkapnya
Ngantor di Desa Lereng Gunung Ijen, Bupati Ipuk Gelontorkan Berbagai Program Pemberdayaan Masyarakat
Ngantor di Desa Lereng Gunung Ijen, Bupati Ipuk Gelontorkan Berbagai Program Pemberdayaan Masyarakat

Berbagai program pemberdayaan masyarakat dijalankan di desa yang terletak di lereng Gunung Ijen.

Baca Selengkapnya
PKS Tolak Pemindahan Ibu Kota, Pimpinan DPR: Silakan Ubah UU-nya kalau Berkuasa
PKS Tolak Pemindahan Ibu Kota, Pimpinan DPR: Silakan Ubah UU-nya kalau Berkuasa

Sufmi Dasco menilai pembangunan IKN merupakan program yang harus dilakukan.

Baca Selengkapnya